Tanggapi Trump, Belanda akan Galang Dana untuk Aborsi

Menteri Perdagangan Luar Negeri dan Kerja Sama Pembangunan Belanda, Lilianne Ploumen, mengatakan keputusan Presiden Trump 'tidak boleh' melemahkan kemajuan yang dicapai dalam kesehatan perempuan.

Pada Senin (24/01), Presiden Donald Trump menandatangani perintah eksekutif yang melarang aliran dana pemerintah federal ke badan-badan internasional yang memberi layanan aborsi maupun menyediakan informasi tentang aborsi.

• Mengurangi praktik aborsi tidak aman lewat layanan hotline
• Perempuan Polandia mogok kerja menentang larangan total aborsi
• Penelitian tentang aborsi: 25% kehamilan digugurkan

Perintah eksekutif itu -menurut Sekretaris Pers Gedung Putih, Sean Spicer- memperlihatkan bahwa presiden 'membela semua orang Amerika, termasuk yang belum lahir'.

Namun Ploumen berpendapat penghentian dana tidak akan mengurangi aborsi tapi meningkatkan bahaya praktik aborsi dan menyebabkan kematian ibu yang lebih tinggi di negara-negara berkembang.

"Kita harus mengimbangi kemunduran keuangan ini sebisa mungkin lewat dana keuangan yang baik, dengan pemerintah, dunia usaha, dan organisasi sosial bisa memberi sumbangan," seperti tertulis dalam pernyataannya.

Dukungan Belanda atas lembaga-lembaga perempuan, menurutnya, berhasil mencegah enam juta kehamilan yang tidak direncanakan dan setengah juta aborsi.

Ploumen menambahkan bahwa Belanda harus menempuh semua yang memungkinkan untuk menyeimbangkan dampak larangan Trump agar perempuan tetap mengendalikan dirinya sendiri.

Badan Kesehatan Dunia (WHO) memperkirakan setiap tahunnya 22 juta perempuan menjalani praktik aborsi di seluruh dunia dan sebagian besar tinggal di negara-negara berkembang.