.webp)
(EPA/MARK R.CRISTINO) Hingga saat ini sejumlah kesepakatan militer Filipina-AS masih tetap berjalan seperti biasa.
Tentara Filipina memulai latihan bersama dengan pasukan khusus Amerika Serikat yang akan berlangsung selama satu bulan.
Latihan bersama ini digelar walau sebelumnya Presiden Rodrigo Duterte mengatakan latihan militer bersama dengan Amerika Serikat tidak akan diteruskan.
Hal tersebut disampaikan Duterte pada Oktober, bersamaan dengan pernyataan ingin meningkatkan hubungan yang lebih dekat dengan China.
- Presiden Filipina Duterte: Tuhan perintahkan saya untuk berhenti memaki
- Duterte ke Cina, sinyal Filipina 'jauhi Amerika Serikat'
- Duterte sampaikan 'berpisah' dari Washington, AS minta penjelasan
Laksamana Harry Harris -yang menjabat Panglima Komando Pasifik AS- mengatakan beberapa pernyataan Presiden Duterte mengkhawatirkan namun menambahkan tidak akan berdampak atas hubungan militer.
Para ahli kontraterorisme AS tetap memberikan saran kepada Manila dan pesawat pengawas AS juga meneruskan operasinya di dalam wilayah Filipina, sementara rencana untuk meningkatkan kerja sama pertahanan masih tetap dibicarakan.
(AFP/NOEL CELIS) Laksamana Harry Harris, dalam kunjungan ke markas Angkatan Bersenjata Filipina di Manila, Agustus 2016.
Kerja sama 'amat kecil'
Juru bicara militer Filipina mengatakan kepada kantor berita AFP bahwa kerja sama selama sebulan akan diikuti oleh sekitar 30-40 tentara Filipina namun tanpa menyebutkan jumlah pasukan khusus AS.
"Ini merupakan kegiaatan bilateral yang amat kecil," kata Brigadir Jenderal Restituto Padilla merujuk latihan yang berlangsung di Pulau Palawan, Filipina barat.
- Dikatai 'anak pelacur,' Presiden Obama batalkan pertemuan dengan Presiden Duterte
- Pertemuan 'canggung dan sekilas' Duterte dan Obama
- Duterte kutuk lagi presiden AS: Pergilah ke neraka, Obama!
Presiden Duterte juga pernah mengecam Presiden Barack Obama dengan menyebutnya 'anak pelacur' maupun menyuruhnya 'pergi ke neraka' sebagai tanggapan atas kritik pemerintah Washington terhadap kebijakan Duterte untuk membunuh para pengedar narkotika tanpa proses hukum.
Sejak Duterte berkuasa akhir Juni 2016 hingga saat ini, diperkirakan sekitar 4.000 orang terduga pengedar nartkotaka tewas karena dibunuh aparat keamanan maupun kelompok sipil bersenjata.
PBB dan Uni Eropa juga mengecam kebijakan ini namun Presiden Duterte menegaskan dia tidak melakukan sesuatu yang melanggar hukum dan siap 'membunuh' tiga juta pengedar dan pengguna narkotika di Filipina.
(nwk/nwk)
