Pengadilan Malaysia: Larangan Kaos Kuning Simbol Protes Pemerintah Tak Masuk Akal

Kuala Lumpur - Pengadilan banding Malaysia memutuskan para pejabat bertindak secara tidak masuk akal saat melarang dipakainya kaus oblong kuning yang menjadi simbol protes antipemerintah.

Pakaian tersebut dilarang tahun lalu menjelang berlangsungnya aksi unjuk rasa mendesak Perdana Menteri Najib Razak untuk mengundurkan diri karena skandal keuangan.

Pemerintah Malaysia menyatakan kaus tersebut sebagai ancaman terhadap keamanan nasional.

• Malaysia usir aktivis Indonesia setiba di Bandara KL
• Desak PM Najib mundur, ribuan Malaysia gelar protes di hari kedua

AP Pengunjuk rasa duduk di jalan berhadapan dengan polisi dalam aksi di Kuala Lumpur tahun 2011.

Pegiat yang memimpin unjuk rasa tahun lalu, Maria Chin Abdullah, mengatakan keputusan pengadilan menunjukkan para hakim menghormati hak rakyat untuk melancarkan protes.

Pada bulan Agustus 2015, ribuan warga Malaysia menggelar protes di Kuala Lumpur Malaysia, mendesak PM Najib Razak untuk mundur menyusul skandal keuangan.

Mereka menuduh PM Najib menerima US$700 juta atau Rp10 triliun dari 1MDB, lembaga investasi negara yang dibentuknya tahun 2009 untuk menjadikan Kuala Lumpur sebagai pusat keuangan dunia.

PM Najib membantah melakukan kesalahan dan menyebutkan para pemrotes menodai citra Malaysia.

(nwk/nwk)