Melalu pernyataan resmi yang dirilis Departemen Luar Negeri Filipina, Yasay akan mengangkat soal putusan Mahkamah Arbitrase saat bertemu dengan delegasi China dalam pertemuan Asia-Eropa (ASEM) di Mongolia, akhir pekan ini.
- Cina klaim punya hak tetapkan zona pertahanan udara di Laut Cina Selatan
- Apa dampak putusan hukum Laut Cina Selatan terhadap RI?
- Filipina rayakan kemenangan atas kasus Laut Cina Selatan dengan 'Chexit'
Diskusi itu, menurut Deplu Filipina, membahas "pendekatan damai dan berbasis aturan yang ditempuh Filipina terkait Laut China Selatan sesuai konteks agenda ASEM dan perlunya berbagai pihak menghormati putusan terkini."
Pertemuan ASEM yang dihadiri Perdana Menteri China, Li Keqiang, dan berbagai delegasi dari Asia Tenggara itu digelar di ibu kota Mongolia, Ulanbaatar, selama dua hari mulai Jumat (15/07).

Menanggapi pernyataan Menlu Filipina mengenai rencana diskusi soal putusan Mahkamah Arbitrase, pemerintah China mengatakan pertemuan di Mongolia "bukanlah tempat yang cocok untuk mendiskusikan" masalah tersebut.
"Seharusnya tidak ditaruh dalam agenda," kata Asisten Menlu China, Kong Xuanyou, kepada kantor berita Reuters.
Mahkamah Arbitrase di Den Haag, Belanda pada hari Selasa (12/07) memenangkan gugatan yang diajukan Filipina.
Disebutkan bahwa klaim historis China di Laut China Selatan tak memiliki landasan hukum dan mahkamah juga menyatakan bahwa reklamasi pulau yang dilakukan China di perairan ini tidak memberi hak apa pun kepada pemerintah China.
(nwk/nwk)










































