.webp)
Eduardo Cunha merupakan lawan politik Presiden Dilma Rousseff.
Mahkamah Agung Brasil secara bulat memutuskan untuk menerima dakwaan korupsi atas ketua parlemen, Eduardo Cunha, lewat pemungutan suara.
Dengan demikian, pria yang merupakan lawan politik Presiden Dilma Rousseff itu akan menghadapi proses hukum.
Mahkamah Agung juga akan memutuskan apakah dia harus diberhentikan sebagai ketua parlemen atau tidak.
Cunha, yang menjabat ketua majelis rendah Parlemen Brasil, dituduh menerima suap untuk kontrak penyewaan dua kapal bor oleh perusahaan minyak nasional Petrobras.
Baca juga:
- Manajer kampanye Presiden Dilma diburu terkait korupsi
- Mantan direktur Petrobras dipenjara 12 tahun karena korupsi
Selain itu dia juga dianggap menghambat penyelidikan atas skandal korupsi yang melanda Petrobras sementara Komite Etik Kongres menuduh dia berbohong tentang kepemilikan rekening bank di Swiss.
Cunha sudah membantah tegas semua tuduhan.
Skandal korupsi di Petrobras memicu unjuk rasa yang menuntut mundur Presiden Rousseff.
Berdasarkan undang-undang Brasil, anggota Kongres dan pejabat tinggi pemerintah hanya boleh diadili oleh Mahkamah Agung.
Skandal korupsi di Petrobas sempat mendorong beberapa unjuk rasa yang menuntut agar Presiden Rouseff mundur karena dugaan korupsi terjadi ketika dia menjadi pimpinan di Petrobras.
Dan Cunha merupakan salah seorang pemimpin yang ingin melakukan proses penuntutan mundur atas Presiden Rousseff di Kongres.
Bulan Februari lalu, polisi Brasil mengeluarkan surat penangkapan manajer kampanye Presiden Dilma Roussef, Joao Santana, terkait korupsi di Petrobras. Santana sendiri dilaporkan berada di Republik Dominika.
(nwk/nwk)
