.webp)
Uji coba peluncuran rudal dan nuklir yang dilakukan baru-baru ini telah menuai kecaman.
Senat AS dengan suara bulat mendukung dijatuhkannya sanksi yang lebih keras terhadap Korea Utara, setelah negara tersebut melakukan uji coba peluncuran rudal dan nuklir baru-baru ini.
Sanksi itu menargetkan siapa saja yang secara langsung atau tidak langsung membantu pengembangan senjata atau tindak pelanggaran hak asasi manusia Pyongyang.
Pada hari Kamis (11/2), para pekerja Korea Selatan mulai menarik diri dari kawasan industri yang selama ini dijalankan secara bersama-sama oleh kedua negara Korea tersebut.
Penarikan pekerja dilakukan menyusul keputusan Korea Selatan untuk menghentikan operasinya di kawasan industri Kaesong, pada Rabu (10/2).
Seoul mengatakan Korea Utara menggunakan investasinya "untuk mendanai pengembangan nuklir dan rudal mereka."
Kaesong adalah tempat terakhir yang tersisa dari kerjasama antara kedua negara Korea itu dan sumber keuangan penting untuk Korea Utara.
Operasi industri Korea Selatan di Kaesong dibatasi, setelah uji coba nuklir dilakukan Korea Utara baru-baru ini.
Rancangan undang-undang di AS itu menyasar setiap orang atau badan untuk terlibat dalam perdagangan atau pembiayaan apapun yang berkaitan dengan senjata pemusnah massal, senjata konvensional, program rudal Korea Utara, pencucian uang, perdagangan narkotika, pelanggaran hak asasi manusia, kegiatan yang mengancam keamanan siber AS, dan impor mewah barang.
Semua itu sebetulnya telah dibatasi sebelumnya, namun langkah-langkah ini bertujuan untuk lebih memperketatnya lagi.
"The situation in the Korea peninsula is at its most unstable point since the armistice,'' he said, referring to the deal to end hostilities in the Korean War in 1953.
Rancangan undang-undang ini juga menyetujui penggelontoran dana senilai $50juta atau sekitar Rp. 6,8 milyar untuk siaran radio ke Korea Utara dan berbagai program bantuan kemanusiaan.
Kongres sebelumnya telah meloloskan RUU yang sama. Kedua RUU itu akan harus dipadukan sebelum ditandatangani Presiden Barack Obama.
Senator dari partai Republik turut serta dalam perumusan kebijakan luar negeri, salah satunya rancangan undang-undang dikenakannya sanki keras terhadap Korea Utara.
