Anggota DPR Libia yang Berseberangan Teken Perjanjian Damai

Jakarta -

Para anggota parlemen Libia yang berseberangan pandangan politik telah menandatangani kesepakatan yang disponsori PBB, untuk membentuk pemerintahan kesatuan di negara yang telah terpecah-belah karena konflik selama empat tahun.

Utusan PBB, Martin Kobler, menggambarkan perjanjian ini sebagai suatu momen bersejarah.

Dia mengatakan Libia "telah membuka lembaran baru" dalam usaha mencapai rekonsiliasi dan stabilitas.

Meskipun demikian pimpinan parlemen yang berseberangan gagal menandatangani persetujuan karena perbedaan pandangan penting.

Kelompok bersenjata yang menguasai sebagai besar wilayah Libia tidak terlibat dalam perundingan.

Libia dalam kekacauan sejak tahun 2011 saat Muammar Gaddafi yang sudah lama berkuasa di negara itu digulingkan pasukan yang didukung NATO.

Negara itu memiliki dua pemerintahan, yang pertama bermarkas di kota utama Tripoli dan yang lainnya berjarak sekitar 1.000 km di kota pelabuhan Tobruk.

Kobler mengatakan bahwa pemerintahan baru harus dapat mengatasi masalah kemanusiaan yang parah di Libia, di samping memerangi kelompok yang menamakan diri Negara Islam dan kelompok jihad lainnya.

(nwk/nwk)