.webp)
Opinion polls suggested the result was too close to call.
Rakyat Denmark menolak peraturan Uni Eropa tentang pengawasan lintas perbatasan dalam sebuah pemungutan suara.
Partai poros tengah Denmark menghendaki sebagian warga Denmark menerima usulan Uni Eropa.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Proses pemungutan suara berlangsung seminggu setelah serangan Paris dan ketika Eropa berjuang dengan persoalan gelombang pengungsi.
"Ini sudah jelas tidak," kata Perdana Menteri Lars Lokke Rasmussen, seraya menambahkan bahwa ia "menghormati penuh" keputusan 'para pemilih'.
Perdana menteri Denmark, Lars Lokke Rasmussen berkampanye agar warga memberikan suara Ya, mendukung aturan Uni Eropa.
Namun Partai Rakyat Denmark (DPP) yang dipimpin oleh Kristian Thulesen Dahl, memperingatkan bahwa keputusan itu akan menyebabkan kekuasaan beralih ke Brussels.
Pemerintah, yang didukung oleh oposisi, berkampanye untuk mengatakan 'Ya' sebagai tanda menyetujui aturan tersebut. Pasalnya, melalui aturan itu, Europol, yang merupakan instansi penegak hukum Uni Eropa yang menangani kejahatan terorganisir dan terorisme, akan membantu pihak berwenang Denmark pascaserangan Paris.
Namun, karena rakyat Denmark memilih 'Tidak', pemerintah Denmark harus bernegosiasi untuk tetap berada dalam perjanjian khusus Europol soal pengawasan perbatasan.
"Kami akan bekerja keras bagi warga Denmark untuk mendapatkan kesepakatan terbaik. Tapi itu akan sulit," kata Soren Gade dari Partai Venstre mengatakan kepada kantor berita Ritzau.
Partai Rakyat Denmark yang anti-imigrasi (DPP), yang mendukung Rasmussen di parlemen, mendesak para pemilih mengatakan 'Tidak' untuk menghindari Uni Eropa mengambil alih beberapa elemen pengendalian kebijakan.
Beberapa pelaku penyerangan Paris adalah warga negara Prancis yang sudah lama tinggal di negara tetangga, Belgia.
Setidaknya salah satu tersangka, Salah Abdeslam, diperkirakan masih hidup dan melarikan diri menyeberangi perbatasan Prancis pascapenembakan dan ledakan bunuh diri di Paris pada 13 November lalu.
