.webp)
Perdana Menteri Lebanon, Tammam Salam, berjanji akan mengambil tindakan atas polisi yang menggunakan kekerasan saat membubarkan unjuk rasa terkait tumpukan sampah yang tidak diambil.
Dalam konferensi pers, Minggu 23 Agustus, PM Salam menegaskan bahwa hak untuk berdemonstrasi dlindungi oleh undang-undang.
Dia juga memperingatkan negara itu menghadapi krisis politik dan gaji sebagian besar pegawai layanan umum tidak bisa dibayar karena tidak adanya uang.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Lebanon hingga saat ini belum memiliki presiden dan parlemen masih menghadapi kebuntuan karena perbedaan politik.
Polisi menggunakan meriam air untuk membubarkan para pengunjuk rasa di ibukota Beirut pada hari Minggu, setelah belasan pengunjuk rasa cedera dalam aksi sehari sebelumnya.
Unjuk rasa pada Sabtu (22/08) dihadiri oleh ribuan orang, yang merupakan terbesar sejauh ini terkait tumpukan sampah yang tidak diambil dinas layanan umum.
Polisi melepas tembakan gas air mata maupun peluru karet ke arah para pengunjuk rasa dan suara tembakan dilaporkan terdengar hingga Sabtu malam.
Para pengunjuk rasa menuding kelumpuhan politik dan korupsi menyebabkan pihak berwenang tidak bisa memecahkan krisis sampah, yang berawal dengan penutupan tempat penampungan sampah utama di Beirut.
Dalam beberapa pekan belakangan, tumpukan sampah semakin menggunung dan sejumlah warga membakarnya di jalanan sehingga menimbulkan asap yang bisa berbahaya bagi kesehatan.
