Inggris Tidak 'Menoleransi' Ekstremisme

Jakarta - Inggris tidak dapat lagi menerima tingkah laku ekstremis Islam yang "menolak nilai-nilai kami," kata Menteri Dalam Negeri Theresa May.

Dia mengatakan pemerintahan Konservatif yang akan datang berencana menerapkan kebijakan seperti "perintah penutupan" terhadap tempat yang dimiliki atau digunakan ekstremis.

May juga mengatakan terdapat sejumlah rencana "perintah gangguan ekstremisme" sipil yang dapat digunakan terhadap perseorangan.

Menteri dalam negeri bayangan Yvette Cooper mengatakan terdapat "kesenjangan sangat besar antara retorika dan kenyataan".

Theresa May juga mengatakan semua orang di Inggris memiliki "tanggung jawab di samping hak", dan harus menghormati hukum dan berbagai institusi.

"Kerja sama" perseorangan dan masyarakat dapat mengatasi masalah ini, tambahnya.

Rencana peraturan lain yang akan diterapkan Partai Konservatif jika memenangkan pemilihan umum di antaranya adalah:

- "perintah pelarangan" bagi kelompok yang tidak memenuhi batasan hukum terorisme saat ini

- HM Inspectorate of Constabulary mengkaji cara polisi bereaksi terhadap sunat perempuan dan kawin paksa

- pengkajian pengadilan Sharia untuk mengetahui apakah sesuai dengan nilai-nilai Inggris


(nwk/nwk)