Brasil Menyiapkan Paket UU Anti-korupsi

Jakarta - Presiden Brasil Dilma Roussef mengumumkan paket rancangan undang-undang anti-korupsi di negeri itu menyusul protes besar-besaran yang menuntut pengunduran dirinya minggu lalu.

Ia juga menyerukan persatuan nasional untuk melawan korupsi.

Paket undang-undang itu mencakup rancangan untuk mempidanakan sumbangan kampanye bawah tangan, penyitaan properti dari pejabat yang memilikinya secara tidak sah, dan melarang tersangka kriminal untuk menduduki jabatan publik.

"Kami adalah pemerintahan yang tak mentolerir korupsi dan memiliki tugas dan kewajiban untuk melawan pelanggaran hukum dan korupsi", katanya dalam peluncuran paket ini.

Posisi Rousseff sedang terhuyung-huyung akibat unjuk rasa besar-besaran yang terjadi di jalan-jalan di Brasil, Minggu 15 Maret, untuk menuntut aga ditempuh proses penuntutan mundurnya.

Popularitasnya menurun drastis hingga 13% menurut sebuah jajak yang diterbitkan Rabu 18 Maret 2015.

Skandal Petrobras

Roussef yang merupakan presiden perempuan pertama di negeri itu dicurigai mengetahui skandal yang menimpa perusahaan energi terbesar negeri itu, Petrobras.

Kejaksaan Brazil menyatakan bahwa Petrobras -yang merupakan perusahaan minyak milik negara Brasil- memberi kontrak yang sudah digelembungkan nilainya kepada beberapa perusahaan konstruksi terbesar selama 10 tahun terakhir.

Diduga kuat, kontrak itulah yang digunakan untuk menyalurkan uang suap kepada para pejabat Petrobras serta para politisi.

Akibat dari skandal ini, sekitar lima puluh politisi yang kebanyakannya adalah rekan Roussef di Kongres serta pemimpin partainya, Partai Buruh, sedang diselidiki oleh Kejaksaan Brazil.

Rousseff sendiri tidak termasuk yang diselidiki dan Mahkamah Agung Brazil hari ini menolak permintaan pihak opsisi untuk melakukan penyelidikan terhadap dirinya.

Namun akibat dari skandal ini, popularitas presiden berumur 67 tahun ini menurun drastis. Dia merupakan pimpinan Petrobras ketika dugaan korupsi itu terjadi.


(nwk/nwk)