Warga Sipil 'Direkrut' untuk Bubarkan Protes di Myanmar

Jakarta - Pihak berwenang di Myanmar telah membenarkan bahwa mereka menyewa kelompok-kelompok pemuda berpakaian sipil untuk membubarkan protes yang dilakukan para mahasiswa di kota Yangon.

Para pejabat menggunakan hukum yang dipakai pada abad ke-19 oleh pemerintah penjajah Inggris yang memungkinkan polisi untuk mengerahkan warga sipil untuk membubarkan acara-acara ilegal.

Ketika berbicara kepada BBC Wakil Kepala Polisi Myint Htwe membenarkan bahwa pihaknya telah 'memanggil' warga sipil untuk melakukan pembubaran ini, namun menolak memberikan perincian bagaimana memilih para warga sipil itu dan apakah mereka sudah mendapatkan pelatihan terlebih dahulu.

Para mahasiswa sudah melakukan protes lebih dari sebulan lamanya tentang rancangan undang-undang pendidikan yang baru.

Mereka mengatakan rancangan undang-undang ini mengekang keindependenan akademis dengan membungkam organisasi-organisasi mahasiswa dan meletakkan keputusan di tangan pemerintah alih-alih pada univeristas.

Sejumlah aktivis mengatakan pengerahan warga sipil yang dibayar untuk melakukan tugas-tugas polisi merupakan perkembangan baru dan mengkhawatirkan di Myanmar di bawah pemerintahan sipil yang mengambil kekuasaan dari militer empat tahun lalu.


(nwk/nwk)