Inggris 'Pakai' Pasal Pengkhianatan untuk ISIS

Jakarta -

Pemerintah Inggris membuka kemungkinan mendakwa orang-orang yang berbaiat atau bersumpah setia kepada kelompok yang menamakan diri Negara Islam, yang sebelumnya dikenal dengan ISIS.

Menteri Luar Negeri Inggris, Phillip Hammond, mengatakan orang-orang mengangkat sumpah mendukung ISIS bisa dikenai dakwaan pengkhianatan terhadap negara.

Berbicara di depan para anggota parlemen, Hammond mengatakan berbaiat kepada ISIS sama dengan meninggalkan kesetiaan kepada Inggris.

Menanggapi pernyataan ini, seorang anggota parlemen meminta pemerintah memakai pasal pengkhianatan untuk menjerat orang-orang yang sudah bersumpah mendukung atau membela ISIS.

Tapi beberapa menteri di jajaran pemerintah meyakini undang-undang terorisme bisa juga dipakai untuk menindak para pejuang atau pendukung ISIS asal Inggris.

Inggris memiliki undang-undang pengkhianatan yang disahkan pada 1351.

Undang-undang ini awalnya antara lain dipakai untuk mencegah persengkokolan membunuh, menyerang, atau melancarkan gerakan bersenjata melawan kerajaan.

Hukuman maksimal yang tercantum dalam undang-undang ini adalah hukuman mati namun sejak 1998 diperingan menjadi hukuman seumur hidup.

(nwk/nwk)