Parpol Ancam Boikot Pemilu Parlemen Mesir

Indonesia - BBC -


Pemimpin sementara Mesir Mohamad Tantawi sudah menetapkan jadwal pemilu parlemen.

Sejumlah kelompok dan partai politik Mesir, termasuk kelompok Ikhwanul Muslimin, mengancam akan memboikot pemilu parlemen yang dijadwalkan pada 28 November.

Boikot tak akan dilaksanakan jika undang-undang pemilu yang disengketakan segera diamandemen.

Bagian yang dipermasalahkan dalam undang-undang pemilu Mesir adalah memberikan sepertiga kursi parlemen untuk kandidat independen ketimbang partai politik.

"Kami menolak untuk berpartisipasi dalam pemilu kecuali ayat soal kursi parlemen diamandemen," demikian isi pernyataan resmi yang ditandatangani kelompok Aliansi Demokratik yang terdiri atas 37 partai politik.

Ketua Partai Wafd, Sayyid al-Badawi, mengatakan mereka akan benar-benar memboikot pemilu jika pemerintah tidak merespon pernyataan ini.

Sedangkan sejumlah petinggi Ikhwanul Muslimin mencoba mendinginkan situasi dengan mengatakan mereka tidak akan memboikot pemungutan suara.

Desakan untuk mengamandemen undang-undang pemilu ini karena sejumlah politisi Mesir khawatir dengan diperkenankannya calon independen maka para kroni Hosni Mubarak bisa ikut berkompetisi meski partai mereka sudah dibekukan.

Aliansi parpol ini mendesak pemerintahan sementara Mesir segera memberikan respon sebelum hari Minggu (2/10) mendatang.

Undang-undang darurat

Selain desakan amandemen, koalisi parpol ini menuntut agar pemerintahan sementara Mesir yang didominasi militer melarang para kroni Mubarak untuk mengikuti pemilu untuk 10 tahun ke depan.

Mereka juga meminta agar pemerintah mencabut undang-undang darurat yang diaktifkan kembali awal bulan ini setelah pengunjuk rasa menyerbu kedutaan besar Israel di Kairo.

Pada Rabu (27/09), Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Hillary Clinton, juga mendesak pemerintahan militer Mesir mencabut undang-undang darurat sesegera mungkin.

Dia mengatakan pemerintah AS menginginkan agar pencabutan undang-undang darurat itu secepatnya dilaksanakan sebelum jadwal semula yaitu Juni tahun depan.

Clinton juga menyatakan dewan pemerintahan militer Mesir sebagai sebuah institusi yang stabil dan berkelanjutan.

Pernyataan ini disampaikan Clinton setelah melakukan pembicaraan dengan Menteri Luar Negeri Mesir, Muhammed Amr di Washington DC.


(bbc/bbc)