.webp)
Aktivis anti korupsi India Anna Hazare dijadwalkan meninggalkan penjara untuk meneruskan aksi mogok makan selama 15 hari di Delhi.
Hazare ingin mendesak pemerintah India agar memperkuat UU anti korupsi, yang disebutnya terlalu lemah.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Hazare ditahan pada Selasa dan penahanannya segera menyulut protes massa yang diikuti oleh banyak orang India.
Kamis lalu (18/8), mantan pengemudi tentara yang berusia 74 tahun ini menyetujui tawaran polisi yang memberinya ijin untuk melakukan mogok makan.
Sebelumnya, dia berjanji untuk tetap berada dalam tahanan kecuali jika dia mendapatkan ijin untuk melakukan protes, yang menyebabkan penahanannya.
Polisi telah memperingatkan Hazare hanya dapat bertahan melakukan aksinya itu selama tiga hari.
Skandal korupsi
Sementara itu, parlemen India melakukan pemungutan suara untuk meminta pertanggungjawaban hakim Mahkamah Agung dalam kasus korupsi.
Soumitra Sen dinyatakan bersalah oleh Rajya Sabha dalam kasus penyalahgunaan dana publik ketika Hakim Sen bertugas di Pengadilan Tinggi Calcutta.
Jika parlemen mejelis rendah juga melakukan pemungutan suara untuk meminta pertanggungjawaban dia, Sen akan menjadi hakim pertama di India yang diturunkan dari jabatannya.
Skandal korupsi di India telah memicu kemarahan publik dalam beberapa tahun terakhir dan mereka menuntut perubahan.
Hazare melancarkan protes terhadap Undang-undang Anti Korupsi yang diterbitkan oleh pemerintah India.
Para pendukung Hazare akan mengikuti mogok makan selaam 15 hari di Delhi.
Dia ditahan beberapa jam setelah dia mulai melakukan aksi mogok makan Selasa lalu di JP Park Delhi, bersama dengan 1.200 pendukungnya.
Pejabat mengatakan pemrotes telah ditahan karena mereka tidak mentaati larangan polisi untuk membatasi jumlah hari mogok makan dan pesertanya.
Protes meluas di sejumlah wilayah negara itu, termasuk Mumbai, Chennai, Bangalor, Kolkata dan lain-lain.
Perdana Menteri India Manmohan Singh menuduh Hazare mencoba melakukan pengelakan terhadap demokrasi dengan meminta perubahan Undang-Undang anti-korupsi.
Tetapi pernyataan PM India itu ditentang sejumlah anggota parlemen dari kalangan oposisi.
Hazare menyebutkan perang melawan korupsi merupakan perang kedua dalam kemerdekaan.
April lalu, dia menghentikan mogok makan yang telah dilakukan selama empat hari, ketika pemerintah mengatakan akan menguban draf dengan mencantumkan pembentukan ombudsman, dan lembaga independen yang memiliki kewenangan untuk menyelidiki politisi dan pejabat publik yang diduga melakukan korupsi.
Draf UU itu disahkan pada awal Agustus lalu, tetapi Hazare dan para aktivis menolaknya karena perdana menteri dan hakim senior akan diberikan kekebalan.
Skandal korupsi meningkat di masa pemerintahan Manmohan Singh.
Survei terakhir menunjukan negara dengan pertumbuhan ekonomi terbesar ketiga di Asia ini kehilangan miliaran dollar dan pembangunan ekonominya terancam menurun akibat praktek korupsi.
(bbc/bbc)
