.webp)
Iran menghadapi sanksi paling keras karena tidak memenuhi tuntutan PBB soal pengayaan nuklir, kata AS.
Dewan Keamanan akan mengadakan pemungutan suara atas putaran keempat sanksi untuk memperketat pembatasan keuangan terhadap Iran, dan memperluas embargo senjata terbatas.
Menlu AS Hillary Clinton mengatakan "sanksi paling penting yang pernah dihadapi Iran".
Namun, Presiden Iran Mahmoud Ahmadinejad memperingatkan negaranya tidak akan menyetujui perundingan nuklir jika sanksi-sanksi tersebut diberlakukan.
Ahmadinejad juga mengatakan perjanjian penukaran bahan bakar nuklir dengan penengah Turki dan Brasil merupakan tawaran yang tidak akan diajukan lagi.
Iran bulan Mei setuju untuk menyerahkan 1.200 kg uranium kadar rendah ke Turki dengan imbalan bahan bakar reaktor.
Namun, Amerika Serikat dan para sekutu Baratnya mengatakan kesepakatan itu terlalu ringan dan terlalu terlambat.
Mereka khawatir Tehran diam-diam mencoba membangun bom nuklir. Iran mengatakan programnya bertujuan hanya untuk tujuan damai.
Sudah ada tiga putaran sanksi PBB terhadap Iran, termasuk pelarangan perdagangan bahan nuklir sensitif, membekukan aset keuangan orang-orang yang terlibat dalam kegiatan nuklir Iran, melarang seluruh ekspor senjata Iran dan mendorong pemantauan transaksi bank-bank Iran.
Paket sanksi baru yang diusulkan saat ini bertujuan menekan Tehran berhenti memperkaya uranium.
Meski sanksi tersebut diperlunak selama perundingan dengan Rusia dan Cina hari Selasa, sanksi itu memperketat pembatasan yang telah berlaku di bidang pelayaran dan keuangan.
Berdasarkan sanksi tersebut, Iran dilarang membeli beberapa jenis senjata berat, termasuk helikopter dan rudal. Semua negara juga diimbau agar memeriksa kargo yang dicurigai bermuatan barang terlarang ke dan dari Iran di wilayahnya, termasuk pelabuhan laut dan udara.
Negara-negara anggota PBB didesak agar menghadang transaksi keuangan dan melarang pemberian izin kepada bank Iran jika mereka curigai ada kaitan dengan kegiatan nuklir.
Sanski yang diusulkan juga memperbesar jumlah orang-orang dan perusahaan yang dijadikan sasaran pembekuan kekayaan dan larangan perjalanan.
(bbc/bbc)
