Ahmad Luthfi Gandeng Berbagai Stakeholder untuk Tekan Angka Kemiskinan

Jakarta - Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi menyatakan telah menggandeng berbagai stakeholder untuk menanggulangi kemiskinan. Menurutnya, Pemprov Jateng tidak dapat bekerja sendiri dalam mempercepat pengentasan kemiskinan maupun ketahanan pangan sehingga dibutuhkan sinergi lintas sektor.

"Pemerintah provinsi tidak bisa berdiri sendiri. Kita harus menerapkan collaborative governance (pemerintahan kolaboratif) dengan seluruh stakeholder, termasuk instansi vertikal. Dan Babinsa adalah mitra strategis kami di lapangan," ujar Luthfi di Apel Komandan Satuan Komando Kewilayahan (Dansatkowil) Terpusat 2025, Kabupaten Banyumas, melalui keterangan tertulis, Kamis, (13/11/2025).

Dia mencontohkan, saat melakukan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Pati, pihaknya menggandeng Babinsa, Bhabinkamtibmas, dan perangkat daerah secara terpadu.

Luthfi kemudian memaparkan bagaimana Kabupaten Pati menjadi rujukan dalam penerapan model kolaborasi percepatan intervensi kemiskinan ekstrem.

Diketahui, Pemkab Pati memberikan operasional Rp300 ribu per bulan untuk Babinsa dan Bhabinkamtibmas, ditambah Rp200 ribu dari Pemprov Jateng, sehingga total Rp500 ribu per bulan.

Dukungan ini memastikan pendampingan warga miskin berjalan intensif dan berkelanjutan. Selain itu, Petugas Penyuluh Lapangan (PPL) juga mendapat tambahan Rp250 ribu untuk mendukung peningkatan produktivitas pertanian warga miskin.

Lebih lanjut, di tahun ini, Pemprov Jateng mengalokasikan perbaikan untuk 995 unit Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) khusus untuk Pati dari total 17 ribu RTLH se-Jawa Tengah. Program ini tidak hanya memperbaiki rumah, tetapi terintegrasi dengan intervensi kesehatan, pendidikan, peningkatan pendapatan, dan perlindungan sosial.

"Tiga pilar-Babinsa, Bhabinkamtibmas, dan kepala desa-memantau langsung masyarakat miskin. Intervensinya bukan hanya bantuan sosial, tetapi rumahnya kita perbaiki, sanitasi kita siapkan, pekerjaannya dibantu, dan pendidikan anak-anaknya kita jamin," kata Luthfi.

Model percepatan ini terbukti efektif. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Jateng, persentase penduduk miskin di provinsi ini turun dari 9,58 persen pada September 2024 menjadi 9,48 persen pada Maret 2025, atau turun 0,10 persen.

Luthfi menyebut hal itu sebagai bukti pendekatan kolaboratif akan lebih cepat menghasilkan dampak nyata.

"Kalau pola ini diterapkan seluruh kabupaten/kota, tidak akan ada lagi masyarakat miskin ekstrem di Jawa Tengah. Prinsipnya sederhana: kita keroyok bareng-bareng," tegasnya.

Dalam acara yang dihadiri oleh Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Maruli Simanjuntak, Luthfi juga menyampaikan sinergi lintas sektor dibutuhkan, termasuk dengan TNI. Menurutnya, peran Kodam IV/Diponegoro hingga Babinsa dalam menjaga stabilitas keamanan yang mendukung iklim investasi.

"Membangun Jawa Tengah tidak bisa mengandalkan superman. Kita harus jadi super team. Dan TNI AD, melalui Babinsa, adalah bagian penting dari tim besar ini," pungkasnya

Tonton juga Video: Gus Ipul Raih detikJatim Awards Kategori Optimalisasi Pendidikan Pemutus Rantai Kemiskinan

(prf/ega)