Jaga Lahan Pangan, Pemprov Jateng-BPN Siapkan 240 Sertifikasi LP2B

Jakarta - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah bersama Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) setempat menandatangani nota kesepakatan terkait sinergi penyelenggaraan urusan pertanahan, agraria, dan penataan ruang. Langkah ini disebut sebagai upaya nyata menjaga ketahanan pangan sekaligus memperkuat tata kelola aset serta investasi daerah.

Acara penandatanganan digelar di aula Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Jawa Tengah di Kota Semarang Senin, (20/10) yang dihadiri sejumlah bupati serta pejabat Pemprov Jateng.

Dalam dokumen tersebut, BPN bersama Pemprov Jateng akan melakukan sertifikasi terhadap 240 bidang tanah dengan masing-masing 80 bidang di tiga kabupaten yang akan dijadikan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B). Adapun kabupaten yang dimaksud adalah Cilacap, Blora, dan Wonosobo.

Selain itu, akan dilakukan pemetaan Zona Nilai Tanah (ZNT) di Kabupaten Klaten serta sertifikasi 52 bidang aset Pemprov di enam kabupaten, meliputi Sragen, Kudus, Banjarnegara, Tegal, Pemalang, dan Cilacap.

Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah (Kanwil BPN Jateng), Lampri, menyebut kerjasama ini menjadi bagian dari komitmen menjaga LP2B agar tidak dialihfungsikan.

"LP2B ini memang tidak boleh dialihfungsikan, karena terkait langsung dengan ketahanan pangan berkelanjutan. Oleh karena itu, lahan tersebut harus kita pertahankan sebagai lahan olahan pangan yang berkelanjutan," ujarnya dalam keterangan tertulis, Senin (20/10/2025).

Berdasarkan data BPN, luas Lahan Baku Sawah (LBS) di Jawa Tengah mencapai 987.468 hektare. Adapun LP2B tersebar di tiga kabupaten, yakni Blora (48.967 ha), Cilacap (53.000 ha), dan Wonosobo (10.168 ha).

Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menegaskan pentingnya sertifikasi tanah untuk memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dan investor. Ia menyebut posisi strategis Jawa Tengah berpotensi besar menjadi pusat pertumbuhan ekonomi nasional.

"Jawa Tengah itu diapit Jawa Barat dan Jawa Timur. Kalau kita kuat dalam tata ruang dan pertanahan, investasi pasti datang," tuturnya.

Ia menambahkan, di sektor pertanian Jawa Tengah menyumbang sekitar 16,5% atau hampir 11 juta ton gabah nasional, sehingga sektor pangan dan industri harus berjalan seimbang. Ia juga mendorong kabupaten/kota menyiapkan zonasi kawasan industri sebelum Desember 2025.

"Saya minta para bupati dan wali kota untuk segera mengajukan rencana kawasan industri. Sistemnya harus one gate service - perizinan mudah, lahan siap pakai, dan semuanya terintegrasi," katanya.

Lebih lanjut, Luthfi menyoroti peran BPN dalam membantu masyarakat miskin ekstrem melalui program perbaikan rumah layak huni. Menurutnya, rumah yang layak akan berdampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan.

"Kalau rumahnya sudah diperbaiki, maka aspek lainnya ikut meningkat. Sanitasi, pekerjaan, kesehatan, dan pendidikan," pungkasnya.

Lihat juga Video 'YLKI Tagih Janji Pemerintah soal Kesejahteraan Pangan Rakyat':

(akd/akd)