Reformasi Perpajakan Berbuah Penghargaan

Jakarta -

Pengabdian diri seorang pegawai diuji ketika dia ditempatkan di daerah terpencil yang jauh dari kenyamanan dan keluarga tercinta. Demikian pula para pegawai kantor pajak berikut ini. 20 pegawai Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Batulicin, kecamatan Simpang Empat, Kalimantan Selatan lainnya tidur di gedung ruko yang juga berfungsi sebagai gudang penyimpanan dokumen.

Mahalnya biaya hidup yang hingga 4x lipat dari Jakarta membuat mereka harus ekstra hemat kalau ingin pulang sebulan sekali dan bertemu keluarga tercinta. Walhasil, mereka rela tinggal di 3 ruangan berukuran 6x5 meter yang hanya disekat selembar papan putih sebagai pembatas. Panas dan berantakan, sudah biasa saja bagi Ilham, Mison dan rekan-rekannya.

Lain lagi dengan kisah pegawai Kantor Penyuluhan Pelayanan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Ranai, kabupaten Natuna, provinsi Kepulauan Riau. Di sini hanya ada 3 pegawai yaitu Budi Utomo sebagai Kepala KP2KP dengan dua orang staf, Slamet Pasaribu dan Grace Ginting.

Salah satu tugas mereka adalah melakukan sosialisasi kepada warga, namun perjalanan yang harus ditempuh sangat jauh dan berbahaya. Seperti saat sosialisasi ke perangkat daerah di kecamatan Pulau Tiga pada Mei lalu, mereka harus menempuh 2 jam perjalanan darat dan 1 jam perjalanan laut.

Mobil yang mereka kendarai harus ekstra berhati-hati ketika melewati pegunungan yang menanjak hingga 80 derajat dan berbatasan langsung dengan jurang terjal. Setibanya di pelabuhan Selat Lampa, mereka harus naik speedboat atau penduduk Ranai biasa menyebutnya ‘kapal pompong’.

Selama satu jam, mereka mengarungi perairan Natuna yang berbatasan langsung dengan Laut China Selatan. Kalau cuaca sedang tidak bersahabat, badai melanda, kapal harus terombang ambik ombak. Parahnya kalau mesin speedboat mati, mereka mau tidak mau harus menunggu sampai ada bantuan yang lewat dan bermalam di tengah laut yang dingin juga sepi itu.

Situasi serupa dialami oleh pegawai pajak KP2KP Putussibau, Kalimantan Barat. Wagimin, Kepala KP2KP Putussibau hendak melakukan penyuluhan ke kecamatan Badau, kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat bersama dua pegawainya. Meski hanya beda kecamatan, namun Putussibau dan Badau dipisahkan jarak sejauh 179 km.

Jalannya pun banyak yang rusak, berkelok-kelok dan naik turun. Masalah timbul ketika jembatan yang hendak Wagimin lalui ambruk karena habis dilintasi alat berat dan tronton. Mengambil resiko, dia memaksa lewat dan akhirnya roda mobil slip. Untungnya setelah didorong, mobilnya bisa jalan juga. Masalah berikutnya sudah menanti 5 km kemudian. Mereka harus melewati jembatan kayu sepanjang 40 meter yang kayu-kayunya sudah jebol.

Di KP2KP Putussibau, hanya Wagimin dan Rian yang berstatus pegawai. Sehingga kalau ada penyuluhan di luar, terpaksa kantor ditutup karena tidak ada orang. Padahal wilayah kerja kantor ini mencakup 23 kecamatan yang tersebar di kabupaten Kapuas Hulu. Anak dan istri Wagimin ada di Bekasi.

Kesepian dan rindu sudah pasti. Di rumah dinasnya hanya ada sofa, TV 14 inci dan foto keluarga sebagai hiburan. Tidak ada AC dan banyak nyamuk malaria. Kondisi ini sangat kontras dengan ketika dia masih bekerja di Jakarta. “Kami tetap mensyukuri. Jika jauh dan terpencil dikesampingkan, kami merasa bangga karena kami menjadi sosok yang sangat vital di tengah keterbatasan pegawai,” ujar Wagimin.

Perjuangan para pegawai pajak di pelosok nusantara ini sebagian dari berbagai usaha yang dilakukan Direktorat Jenderal Pajak untuk memberikan layanan terbaik bagi masyarakat se-Indonesia. Upaya ini membuahkan hasil yang memuaskan ketika Ditjen Pajak meraih penghargaan Indonesia Brand Champion Award 2013 untuk kategori Layanan Publik.

Pada malam penghargaan yang digelar 24 September lalu, Ditjen Pajak dinobatkan sebagai “The Most Trusted Public Institution” dengan peringkat bronze untuk kategori instansi kementerian. Penghargaan ini diberikan oleh lembaga survey marketing MarkPlus Insight bersama majalah Marketeers.

Hasil penghargaan berdasarkan survey acak ke 700 responden di kota-kota besar Indonesia dari berbagai jenis latar belakang pekerjaan, kecuali kalangan pegawai pemerintahan, BUMN, anggota TNI atau Polri. Penghargaan ini menjadi bentuk apresiasi dan pemicu semangat bagi 32.000 pegawai pajak di Indonesia untuk meningkatkan pelayanan yang profesional dan menentukan kebijakan yang terbaik bagi masyarakat.

(adv/adv)