.webp)
Kementerian Kehutanan (Kemenhut) menghadirkan ACTIONS, sistem informasi terintegrasi untuk memperkuat tata kelola serta memantau, mengendalikan, dan mengevaluasi pelaksanaan anggaran di lingkungan kementerian.
Melalui satu dashboard, ACTIONS mengintegrasikan data dari sistem nasional dan satuan kerja untuk menyajikan informasi realisasi belanja, pendapatan, serta kinerja pelaksanaan anggaran. Sistem ini juga dilengkapi laporan eksekutif otomatis yang membantu pimpinan mengambil keputusan, sekaligus mendukung kebutuhan pelaporan keuangan dan pemeriksaan.
Kepala Biro Keuangan Kemenhut, Very Santoso mengatakan ACTIONS dikembangkan untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai tata kelola pelaksanaan anggaran dan keuangan. Sistem ini juga dapat menilai kinerja serta output yang dihasilkan oleh satuan kerja.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Dampak dari dashboard ini, tujuan kami adalah melihat secara keseluruhan tata kelola pelaksanaan anggaran dan keuangan, khususnya di Kementerian Kehutanan, serta menilai kinerja dan output yang dihasilkan," ujarnya Very dalam keterangan tertulis, Kamis (22/10/2026).
Hal tersebut disampaikannya usai talkshow Nasional bertema "Tata Kelola dan Mitigasi Risiko Pengelolaan Keuangan" di Kementerian Kehutanan, Jakarta, Rabu (21/10/2026).
Very mengungkapkan ACTIONS mampu mendukung analisis melalui early warning system atau sistem peringatan dini. Fitur tersebut diharapkan dapat menjadi dasar penilaian awal dalam mengambil keputusan, baik berdasarkan pertimbangan kualitatif maupun kuantitatif.
Aplikasi ACTIONS juga dapat memperkuat interkoneksi dan interoperabilitas data dengan Kementerian Keuangan, termasuk melalui sistem seperti MyIntress, SAKTI, serta integrasi dengan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan instansi terkait lainnya.
Pengembangan sistem ini tidak hanya ditujukan untuk kebutuhan internal Kemenhut, tetapi juga diharapkan dapat mendukung transparansi dan kolaborasi dengan para mitra pengawasan, seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), serta pihak-pihak terkait lainnya.
Very berharap ACTIONS dapat menjadi program berkelanjutan yang terus dikembangkan sesuai kebutuhan satuan kerja maupun pemangku kepentingan eksternal.
Pada tahap awal, pemanfaatan ACTIONS akan diprioritaskan untuk mendukung kebutuhan pemeriksaan dan pengawasan. Adapun akses publik terhadap informasi keuangan akan mempertimbangkan tahapan pemeriksaan serta hasil audit yang telah dikeluarkan oleh BPK.
Untuk memastikan pemanfaatannya berjalan optimal, Kemenhut memandang perlu adanya landasan kebijakan yang kuat, termasuk melalui keputusan menteri yang mengatur kewajiban penggunaan sistem oleh seluruh satuan kerja. Tantangan utama implementasi bukan semata-mata pada aspek teknis, melainkan juga pada komitmen dan kedisiplinan pengguna dalam memanfaatkan sistem.
Pada kesempatan yang sama, Ketua Dewan Pengurus KNKG, Prof. Mardiasmo menyoroti pentingnya penerapan tata kelola pemerintahan yang baik. Menurutnya, tata kelola bukan sekadar persoalan administrasi, melainkan menyangkut etika, integritas, transparansi, akuntabilitas, dan keberlanjutan.
Ia menilai integritas harus menjadi landasan utama dalam setiap proses pengelolaan keuangan negara.
"Di dalam tata kelola, kita harus melihat etika. Di dalamnya ada integritas, transparansi, akuntabilitas, dan keberlanjutan. Semua itu harus menjadi satu kesatuan," jelasnya.
Lebih lanjut, Prof. Mardiasmo mengatakan keberhasilan penerapan tata kelola sangat bergantung pada para aktor yang menjalankannya. Ia menilai komitmen tersebut harus dimulai dari pimpinan tertinggi, termasuk menteri, kemudian diterapkan secara konsisten oleh seluruh jajaran hingga tingkat pelaksana.
Prof. Mardiasmo menjelaskan prinsip integritas, transparansi, akuntabilitas, dan keberlanjutan tidak akan memberikan hasil optimal apabila hanya menjadi pedoman formal tanpa penerapan nyata dalam pekerjaan sehari-hari. Karena itu, seluruh jajaran Kementerian Kehutanan diharapkan mampu memperkuat komitmen terhadap tata kelola keuangan yang baik, mitigasi risiko, dan pencapaian target pembangunan.
Sementara itu, Ketua KPK periode 2003-2007 Taufiqurachman Ruki menekankan soal mengenai pentingnya perbaikan sistem untuk mencegah korupsi. Menurut Taufiqurachman, korupsi merupakan persoalan yang perlu dipahami secara menyeluruh.
Taufiqurachman menambahkan, selain berkaitan dengan integritas individu, praktik korupsi juga dapat dipengaruhi kondisi ekonomi dan sistem tata kelola yang membuka peluang terjadinya penyimpangan. Karena itu, evaluasi sistem perlu memastikan prosedur yang diterapkan benar-benar mampu mencapai tujuan, menutup celah penyimpangan, dan memberikan manfaat sesuai dengan yang direncanakan.
Taufiqurachman pun mengingatkan tata kelola politik yang baik perlu didukung mekanisme yang transparan dan akuntabel. Dengan demikian, pejabat publik dapat menjalankan tanggung jawabnya berdasarkan kepentingan masyarakat dan ketentuan yang berlaku.
Ia menegaskan komitmen antikorupsi tidak cukup diwujudkan melalui kebijakan atau pernyataan semata. Menurutnya, diperlukan langkah nyata untuk membangun sistem yang transparan, memperkuat akuntabilitas, dan memastikan setiap potensi penyimpangan ditangani sesuai ketentuan.
Melalui pendekatan yang sedang dibangun Kementerian Kehutanan dalam sistem ACTIONS, pengelolaan keuangan dan penyelenggaraan pemerintahan diharapkan semakin transparan, akuntabel, serta mampu mengurangi peluang terjadinya korupsi.
Dengan data yang terintegrasi dan dapat dipantau lebih cepat, ACTIONS juga diharapkan mampu mengubah pola pengawasan yang sebelumnya cenderung manual dan reaktif menjadi lebih proaktif dan preventif.
