.webp)
Wakil Menteri Lingkungan Hidup/Wakil Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH), Diaz Hendropriyono memimpin delegasi Indonesia dalam forum negara-negara BRICS. Forum ini menghadirkan aliansi ekonomi politik yang terdiri dari Brasil, Rusia, India, Tiongkok, dan Afrika Selatan, serta sejumlah negara mitra seperti Mesir dan Uni Emirat Arab.
Isu kerentanan negara berkembang terhadap perubahan iklim menjadi sorotan utama pada forum tersebut. BRICS yang kini berkembang menjadi blok strategis Global South, membahas arah kebijakan iklim global dalam forum BRICS Climate Leadership Agenda yang digelar di Itamaraty Palace, Brasília.
Pada forum ini, Diaz juga menyerukan agar isu loss and damage dimasukkan dalam agenda riset iklim BRICS. Hal ini sebagai bentuk keberpihakan terhadap negara-negara yang paling terdampak krisis iklim.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kami mengajukan isu loss and damage, mengacu pada UNFCCC, agar menjadi bagian dari ruang lingkup BRICS Climate Research Platform. Ini penting sebagai pijakan ilmiah dalam merancang kebijakan berbasis keadilan iklim," ujar Diaz dalam keterangan tertulis, Kamis (29/5/2025).
Diaz menyampaikan forum ini juga membahas dua dokumen kunci yang menjadi bahan pertimbangan pada High-Level Meeting on Climate Change and Sustainable Development pada 28 Mei 2025 dan selanjutnya diusulkan pada KTT BRICS XVII Juli mendatang, yaitu:
1. Terms of Reference (ToR) untuk BRICS Climate Research Platform (BCRP)
2. Joint Declaration hasil pertemuan tingkat tinggi negara-negara BRICS
Diaz juga menekankan pertukaran data ilmiah antarnegara dalam konteks BCRP harus dilakukan secara sukarela, guna menjaga prinsip kesetaraan dan kedaulatan informasi.
Selain itu, Indonesia mendorong agar bagian Annex dari Joint Declaration difinalisasi secara menyeluruh sebelum dokumen dibawa ke forum kepala negara. Annex tersebut mengandung rincian teknis pelaksanaan dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari kesepakatan utama.
"Finalisasi Annex perlu dilakukan sejak awal. Ini bukan sekadar pelengkap, tetapi elemen substantif yang harus dibahas dengan seksama sebelum naik ke level kepala negara," beber Diaz.
Seluruh usulan Indonesia pun mendapat sambutan baik oleh negara-negara anggota. Usulan tersebut juga akan dimasukkan ke dalam dokumen akhir sebagai bagian dari komitmen kolektif BRICS dalam memperkuat kerja sama ilmiah, transparan, dan berbasis keadilan iklim.
(KLH/sls)
