Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang hadir sebagai salah satu pembicara kunci mengatakan, Indonesia perlu siap menghadapi era transisi energi menuju energi hijau. Ia pun melihat SKK Migas sudah menunjukkan kinerja performa yang baik dalam menjawab hal tersebut.
"Presiden selalu mengingatkan bahwa kita harus siap menghadapi era baru. Beberapa kebijakan yang dilakukan pengembangan B30 hingga B100, kemudian bioavtur, serta penggunaan teknologi ramah lingkungan di sektor transportasi dan industri," kata Airlangga dalam keterangan tertulis.
Airlangga melanjutkan, ada hal yang tidak kalah penting dan harus diperhatikan, yakni komitmen SKK Migas untuk transisi energi yang mengarah ke energi baru terbarukan (EBT). Dia menilai, kegiatan hulu migas memiliki peran penting untuk menciptakan multiplier effect bagi industri hilir seperti pupuk dan petrokimia.
Untuk mendukung aktivitas migas, negara berupaya hadir dengan beragam kebijakan yang diberikan. Salah satunya seperti tahun lalu, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memberikan dukungan untuk memberikan harga gas bumi kepada industri tertentu.
Hal itu bertujuan supaya lebih kompetitif, sehingga banyak industri di sektor hilir dapat bersaing dan mengekspor produknya.
Kemudian, Airlangga juga menyatakan target 1 juta barel minyak dan gas 12 miliar standar kaki kubik per hari pada 2030 yang dipatok SKK Migas akan menjadi tantangan dan harus direalisasikan melalui penyusunan peta jalan yang tepat. Dia meyakini SKK Migas bisa melakukan dengan baik, termasuk target zero emission pada 2060.
"Indonesia tetap butuh minyak dan gas bumi untuk bahan baku utama dan mendukung aktivitas lainnya," ucapnya.
Sementara itu, Wakil Komisi VII DPR RI Maman Abdurrahman mengatakan, zero emission menjadi rencana dan terobosan yang bagus. Namun, sebelum menuju ke zero emission pada 2060, dia mengingatkan agar bahan baku minyak dan gas bumi jangan sampai tersisa.
"Harus dimanfaatkan dengan optimal," tuturnya.
Untuk mendukung aktivitas migas, parlemen menargetkan pembahasan RUU Migas tuntas. Menurut Maman, RUU Migas harus direalisasikan untuk menjawab tantangan terhadap defisit anggaran.
Menurutnya, RUU Migas mempunyai karakter yang berbeda dengan regulasi lain. Sesuai kesepakatan politik parlemen RUU akan masuk ke UU Kumulatif.
Adapun tantangan besar pascapandemi menurutnya adalah defisit anggaran, karena anggaran terkuras di pandemi. Maman menilai, SKK Migas harus bisa mengakselerasikan kinerja serta bagaimana meningkatkan pendapatan dari sektor migas. RUU Migas diyakini bisa menjadi pintu masuk untuk mendorong pendapatan sektor migas. (adv/adv)
