Upaya Pemerintah Melibatkan Kelompok Marjinal dalam Rantai Bisnis

Advertorial - detikNews
Kamis, 10 Jun 2021 00:00 WIB
adv kitatama
Penandatanganan kerja sama bilateral RI-Jerman, diimplementasikan oleh (GIZ) GmbH melalui proyek Inovasi dan Investasi untuk Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan yang Inklusif (ISED). Foto: dok GIZ
Jakarta - Usai terpilih sebagai presiden untuk periode kedua, dalam sebuah pidato tentang visi Indonesia yang disampaikan di Bogor pada Juli 2019, Presiden Joko Widodo menyebut ambisi terbesarnya dalam lima tahun ke depan adalah melakukan transformasi kualitas sumber daya manusia agar dapat membawa kemakmuran bagi semua masyarakat.

Guna mewujudkan ambisi ini, salah satu upaya yang dilakukan adalah membekali warga dengan pengetahuan dan keahlian yang cukup agar dapat menjadi motor pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Caranya dengan membangun kolaborasi multipihak, baik antar kementerian, lembaga negara, sektor swasta, pemerintah daerah, maupun masyarakat lokal dalam mengembangkan bisnis inklusif, sebuah metode bisnis yang melibatkan seluruh lini, dari pemasok bahan baku di tingkat lokal hingga pemerintah daerah dan perusahaan yang menginvestasikan kapital.

Pembangunan sumber daya manusia (SDM) lewat pengembangan bisnis inklusif ini juga menjadi perhatian pemerintah Jerman, melalui Kementerian Federal Jerman untuk Pembangunan dan Kerja Sama (BMZ) yang sudah sejak 1958 memilih Indonesia sebagai mitra pembangunan. Kini hubungan dua negara berkembang makin dekat, terutama setelah Indonesia masuk dalam keanggotaan negara G20 yang menandai melesatnya ekonomi Indonesia dengan tanggung jawab global dan regional yang makin besar.

Pasca kunjungan Presiden Jokowi ke Jerman dan pertemuannya dengan Kanselir Angela Merkel pada April 2016, kedua negara menegaskan komitmen untuk memperkuat kerja sama di bidang energi, perlindungan lingkungan, dan pembangunan ekonomi berkelanjutan serta pendidikan dan pelatihan kejuruan (Technical and Vocational Education and Training-TVET).

Seluruh organisasi Jerman yang bekerja di Indonesia diminta turut berkontribusi pada reformasi sistem TVET di Indonesia serta upaya mendorong promosi peluang kerja. Di sinilah GIZ kemudian menjadi salah satu implementatornya di bawah proyek Inovasi dan Investasi Bagi Pengembangan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan(Innovation and Investment for Inclusive Sustainable Economic Development-ISED),bekerja sama dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas)

Direktur Industri, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Bappenas, Teguh Sambodo menyebut proyek ISED sangat relevan bagi Indonesia karena di tahun 2025 Indonesia akan mengalami bonus demografi. Menurutnya, ada dua strategi yang diperkenalkan proyek ISED.Pertama adalah bagaimana mengisi kesenjangan keterampilan melalui kolaborasi antara lembaga pendidikan dan pelatihan dengan industri. Dan yang kedua adalah melalui pendekatan bisnis inklusif.

"Kami melihat industri yang sudah berkembang ini perlu lebih banyak melibatkan pelaku pembangunan, baik itu yang terkait dengan usaha kecil menengah bahkan sampai masyarakat kurang mampu, jadi bagian dari bisnis," ungkap Teguh.

Secara definitif, bisnis inklusif adalah sebuah model bisnis inovatif yang melibatkan kelompok berpenghasilan rendah dan komunitas marjinal dalam rantai nilai bisnis agar bisa meraih keuntungan bersama. Bagi perusahaan, model bisnis inklusif menawarkan lebih banyak keuntungan dan peluang investasi, membantu membuat mitigasi risiko, dan memperluas pasar, serta mendorong inovasi.

Untuk pemerintah, bisnis inklusif akan menciptakan peluang kerja dan membantu memenuhi kebutuhan serta menambah pendapatan bagi kelompok berpenghasilan rendah dan komunitas marjinal. Sementara bagi kelompok miskin, bisnis inklusif bukan hanya menyediakan kesempatan kerja, tapi juga memberdayakan mereka melalui pelatihan vokasi, magang, coaching dan program mentoring.

Di sejumlah desa di Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat (NTB) misalnya, kolaborasi antara sektor swasta, pemerintah pusat dan daerah, serta masyarakat lokal telah mendorong berkembangnya industri dan bisnis kopi Sembalun.

Model bisnis inklusif untuk menggiatkan bisnis kopi lokal Sembalun dilakukan untuk memberikan pilihan strategi bagi petani kopi agar mampu menjangkau pasar lebih luas dengan menyambungkan mereka pada perusahaan kopi nasional. Pelatihan diberikan pada petani kopi dan pemilik kedai kopi setempat. Pengembangan bisnis inklusif ini melibatkan satu perusahaan swasta, satu instansi pemerintah, satu komunitas masyarakat lokal, dan satu asosiasi sektor swasta.

Seperti halnya yang dialami seorang pemandu pendakian, Saehil (32). Setelah mendapatkan pelatihan barista yang digelar Indonesia Coffee Academy/Anomali Coffee, ia berhasil menjadi juragan kopi dan menjadi pemilik Sembalun Cafe & Restaurant dengan omzet yang meningkat setiap bulan.

adv kitatama

Model bisnis inklusif berpotensi digalakkan di Desa Sembalun melalui pelatihan barista bagi pemilik warung kopi serta pelatihan praktik pertanian yang baik bagi petani kopi. Foto: dok GIZ

Hari-hari ini, jika kita mampir di Sembalun, deretan kedai kopi yang dikelola secara baik, sudah siap menyambut kita. Bahkan jika pun kita tak sempat terbang ke Sembalun karena situasi pandemi, kopi Sembalun yang telah diapresiasi oleh salah kedai kopi raksasa itu bisa kita pesan lewat aplikasi online.

Di Desa Bilebante, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah, proyek ISED yang menggandeng sejumlah perusahaan swasta dan lembaga pemerintahan, telah memungkinkan para perempuan, mayoritas ibu rumah tangga serta para pemuda dan pemudi, di desa tersebut menghasilkan pendapatan tambahan untuk keluarga dengan menjadi terapis spa kebugaran maupun pengelola kebun herbal serta mengembangkan tujuan dan atraksi wisata di desa tersebut.

Menariknya, bisnis inklusif yang diimplementasikan di Desa Bilebante ini tidak berhenti hanya pada peningkatan keahlian kelompok marjinal, tapi juga mendorong tumbuhnya industri wisata kebugaran di desa tersebut. Untuk pendekatan bisnis inklusif dalam rancangan Desa Pariwisata Kebugaran, ISED menyasar dua target sekaligus. Pertama, ditujukan bagi warga Bilebante agar mereka menguasai pengetahuan baru untuk dimanfaatkan berwirausaha. Kedua, proyek ISED tersebut sekaligus menyiapkan rancangan pengaturan wilayah (zoning) dan rancangan desain sehingga desa bisa menjadi destinasi wisata kebugaran.

Ada empat perusahaan swasta, empat instansi pemerintah, satu institusi pendidikan dan pelatihan kejuruan(Technical and Vocational Education Training) (TVET), serta satu komunitas masyarakat lokal yang terlibat dalam pengembangan bisnis wisata kebugaran ini.

Efek Berganda

Peningkatan kapasitas SDM dalam pengembangan bisnis inklusif ini sangat relevan bagi Indonesia yang di tahun 2025 akan mengalami bonus demografi.

"Pengembangan kapasitas inilah yang menjadi kunci bagaimana investasi yang sudah dikeluarkan sebelumnya bisa bergulir dan menciptakan efek berganda (multiplier effect)," ungkap Teguh.

Model bisnis inklusif dipilih sebagai alternatif karena dianggap menawarkan nilai tambah unggulan termasuk dalam pemberdayaan perempuan dan pengentasan kemiskinan. Model serupa telah terbukti mampu mengajak perusahaan swasta memikirkan kembali strategi bisnis mereka selama ini dalam mencetak keuntungan sekaligus melibatkan kelompok yang selama ini dianggap terpinggirkan, seperti kaum muda, kelompok perempuan, dan warga disabilitas agar masuk dalam jaringan bisnis baik sebagai konsumen, distributor, atau pemasok.

Di bawah proyek ISED, pengembangan bisnis inklusif sudah coba dilakukan di sejumlah wilayah di antaranya di Provinsi NTB, Kabupaten Tanggamus, Lampung, serta di Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta. Di tengah situasi pandemi saat ini, pengembangan bisnis inklusif diharapkan mampu memberi nilai tambah pada promosi ketenagakerjaan berkelanjutan, khususnya untuk warga lokal.

Deputi Bidang Ekonomi, Kementerian PPN/ Bappenas, Amalia Adininggar Widyasanti menyebut bahwa kata kunci dari transformasi ekonomi Indonesia 2020-2024 menuju 2045 adalah pembangunan manusia, pendidikan vokasi, tenaga kerja terlatih, kemajuan teknologi, akselerasi industri dan pariwisata, inovasi, SDM berkualitas, kemitraan, serta pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif.

"Kata-kata kunci ini adalah inti implementasi proyek ISED, yang saya yakini juga merupakan pengejawantahan empat komitmen Pemerintah Jerman dan Indonesia untuk bekerja sama memajukan pembangunan ekonomi dan vokasi," kata Amalia.

Kini, menjelang berakhirnya proyek ISED, banyak pihak berharap bahwa pengembangan bisnis inklusif tetap bisa diteruskan, dan tidak mandek di tengah jalan. Setidaknya itu harapan orang-orang seperti Saehil, para perempuan Desa Bilebante, atau pun kelompok marjinal dan pelaku UMKM di Lampung dan Kulon Progo yang telah merasakan buah manis dari implementasi bisnis inklusif.

(adv/adv)