.webp)
Puncak Peringatan Hari Otonomi Daerah XXV 2021 digelar secara virtual sehubungan dengan masa pandemi COVID-19. Bupati Bojonegoro Anna Mu'awanah bersama jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Bojonegoro mengikuti jalannya agenda tersebut.
Sekretaris Daerah, Staf Ahli, Asisten Daerah, dan Kepala OPD Pemkab Bojonegoro turut hadir mengikuti Peringatan Hari Otonomi Daerah tahun ini, dari Pendopo Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro.
Peringatan Hari Otonomi Daerah tahun ini Mengusung tema 'Bangun Semangat Kerja dan Tingkatkan Gotong Royong di Masa Pandemi COVID-19, untuk Masyarakat Sehat, Ekonomi Daerah Bangkit, dan Indonesia Maju'. Acara dihadiri Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin, serta seluruh Gubernur, Bupati dan Wali Kota, Ketua DPR RI, Ketua DPRD Provinsi, Ketua DPRD Kabupaten dan Kota, Forkopimda Provinsi, dan Forkopimda Kabupaten dan Kota Se-Indonesia.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dalam sambutannya mengatakan Hari Otonomi Daerah diperingati setiap tanggal 25 April, sesuai keputusan presiden nomor 11 tahun 1996 tanggal 7 Februari 1996. Namun, karena tanggal 25 April tahun ini bertepatan dengan hari Minggu, puncak peringatan diadakan pada Senin (26/4).
Tito menegaskan kembali keberagaman yang dibalut dalam bingkai otonomi daerah merupakan modal besar untuk menciptakan Indonesia yang lebih maju dan lebih sejahtera.
Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyampaikan kebijakan otonomi daerah dimaknai sebagai mekanisme penyelenggaraan pemerintah dengan memindahkan fokus pemerintahan, dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, disertai pemberian kewenangan khusus untuk mengurus dan mengatur urusan tertentu secara mandiri.
Penyelenggaraan otonomi daerah merupakan bentuk dukungan pemerintah pusat terhadap kemandirian daerah guna mendekatkan pelayanan pada masyarakat. Selain itu, otonomi daerah bertujuan meningkatkan daya saing daerah melalui pemberdayaan masyarakat dan pemerintah daerah dalam rangka mencapai tujuan peningkatan kesejahteraan masyarakat, melalui kebijakan otonomi daerah.
"Saya ingin menyampaikan beberapa hal yang terkait dengan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah termasuk mengubah paradigma pemerintahan dan pembangunan yang masih berorientasi pada bisnis atau rutinitas menjadi berbasis Inovasi dan teknologi informasi dengan memanfaatkan model budaya SDM unggul SDA teknologi informasi dan lokal sesuai pentingnya sinergi dan koordinasi pemerintahan secara kolaboratif baik antar pusat dengan daerah serta pemerintah dengan swasta dan kapitalisasi modal sosial secara gotong royong akan menjadi salah satu kekuatan ekonomi dan sosial masyarakat," papar Ma'ruf.
Ma'ruf menambahkan pemerintah daerah memiliki keleluasaan menyelenggarakan pemerintahan sendiri. Pemda dapat meprakarsai kreativitas dan peran serta masyarakat untuk mengembangkan dan memajukan daerah. Ia menekankan pelaksanaan otonomi daerah yang berkualitas membutuhkan kemampuan adaptif pemimpin yang mampu cepat dan tepat dalam bertindak dengan menyesuaikan situasi yang dihadapi.
(adv/adv)
