Pemkab Bojonegoro Beri Kemudahan Bayar Pajak Lewat E-Mamin & E-MBLB

Sejak diluncurkan oleh Bupati Bojonegoro, Anna Muawanah pada 30 Desember 2020 lalu, Aplikasi E-Mamin dan E-MBLB telah resmi digunakan oleh seluruh OPD, Desa/Kelurahan dan Lembaga Penerima Dana BOS di Kabupaten Bojonegoro untuk membayar pajak.

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Bojonegoro, M. Ibnu Soeyuti mengatakan, memasuki pertengahan bulan kedua tahun 2021, tercatat sebanyak 30 persen dari OPD telah melaporkan pajak Mamin. Sementara untuk Desa/Kelurahan serta lembaga pendidikan penerima dana Bos belum signifikan, yaitu berkisar 10 persen. Menurutnya, hal ini disebabkan pembayaran Mamin dari APBDes dan dana Bos biasanya dibayarkan pada akhir tahun anggaran.

Selain itu, Ibnu menyebut target pembayaran pajak oleh OPD hingga pertengahan bulan ini masih perlu ditingkatkan. Adapun E-Mamin dan E-MBLB merupakan salah satu strategi Pemkab Bojonegoro agar tetap produktif dan aman di masa pandemi, sekaligus menumbuhkan sikap transparan dan akuntabel terkait pembayaran pajak daerah.

"Sebagaimana arahan Bupati Bojonegoro agar pembayaran pajak dijalankan secara tertib tanpa terkecuali. Maka efektivitas dan efisiensi waktu dapat diperoleh oleh semua pihak," terangnya dalam keterangan tertulis, Rabu (24/2/2021).

Dirinya menilai, pengoptimalan teknologi sebagai penatausahaan pajak daerah baik dari sisi pelaporan, penetapan sampai penagihan, dapat menjadi alat bantu yang sesuai terlebih di era pandemi seperti ini. Sekaligus, untuk menggali sumber-sumber pendapatan daerah yang bersumber dari pajak daerah guna mendorong semangat kemandirian keuangan daerah.

"Aplikasi ini termasuk pengembangan fitur dari yang sebelumnya. Kami siap mendukung kelancaran penggunaan aplikasi ini, dan harapannya terbangun kerja sama yang baik," ungkapnya.

Sebagai informasi, peluncuran aplikasi E-Mamin dan E-MBLB dilaksanakan di Gedung Pemkab Lt.4, dengan dihadiri oleh Sekretaris Daerah dan Kepala OPD Kabupaten Bojonegoro. Pada kesempatan yang sama dilangsungkan juga peluncuran Konfirmasi Status Wajib Pajak Daerah (KSWPD) dalam rangka mempermudah pelayanan pajak dan meningkatkan PAD.