.webp)
Wali Kota Tangerang Selatan (Tangsel) Airin Rachmi Diany menerima sertifikat tanah aset Pemkot Tangsel dan tanah wakaf dari Badan Pertanahan Nasional (BPN). Menurutnya, sertifikat itu adalah bukti yang bisa digunakan pemerintah sebagai objek perlindungan hukum.
"Dengan adanya sertifikat, bisa membuat kami pemerintah kabupaten dan kota memiliki kepastian hukum dalam menggunakan aset Kota Tangsel," ujar Airin dalam keterangan tertulis, Kamis (3/12/2020). Serah terima itu digelar di Kantor BPN Tangsel, Serpong kemarin.
Airin juga menuturkan aset yang sudah bersertifikat ini akan bisa menjadi fasilitas sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh masyarakat. Sementara saat ini masih ada beberapa aset yang belum disertai dengan sertifikat.
Kepala Kanwil BPN Provinsi Banten Andi Tenri Abeng menyatakan BPKAD Kota Tangsel harus segera membuat sertifikat terhadap beberapa bidang tanah yang belum bersertifikat. Sebab ini merupakan kewajiban pemerintah untuk segera memastikan salah satu produk hukum salah satunya adalah sertifikat.
"Jadi BPKAD segera diurus ya, sebab ini kan memang salah satu produk penting yang harus dimiliki oleh pemerintah," ungkapnya.
 Dok. Pemkot Tangsel |
Setidaknya ada 40 bidang tersebar di seluruh kecamatan atau tepatnya di 17 kelurahan. Dari seluruh kelurahan tersebut, luas bidang tanah memiliki 10 hektar lebih. "Rinciannya 10 di antaranya kantor kelurahan. Ada dua puskesmas, kemudian dua posyandu," imbuhnya.
Dia menambahkan di sektor Pendidikan ada Gedung Sekolah Dasar sebanyak 11. Sementara sekolah menengah pertama sebanyak tiga sekolah. Kemudian fasilitas olahraga ada dua, serta saat ini Pemerintah Kota Tangsel sedang merencanakan pembangunan gedung perkantoran sebanyak tujuh bangunan.
Himsar berharap setelah diberikannya sertifikat ini bisa meningkatkan pembangunan daerah di Kota Tangsel.
Sementara Kepala BPKAD Kota Tangsel, Warman Syahnudin, mengatakan, jumlah penyerahan sertifikat ini terdiri dari 41 tanah aset dan 71 tanah wakaf.
(adv/adv)
