Resesi di Depan Mata, Ini Jurus Risma Selamatkan Surabaya

Advertorial - detikNews
Jumat, 25 Sep 2020 00:00 WIB
adv surabaya
Foto: dok. Pemkot Surabaya
Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan ekonomi nasional resmi resesi pada kuartal III-2020. Menanggapi hal ini, Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus berjuang menghadang masalah ekonomi ini melalui berbagai terobosan dan inovasi.

Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini mengatakan jauh sebelum resesi ramai diperbincangkan, ia beserta jajaran Pemkot Surabayasudah membuat program kedaulatan pangan di tengah pandemi COVID-19.Langkah ini dilakukan sebagai antisipasi jika sewaktu-waktu Kota Surabaya harus menghadapi resesi ekonomi.

Beberapa program kedaulatan pangan tersebut dilakukan dengan cara menanam makanan pendamping beras, seperti ketela pohon, ketela rambat, tales, sukun, pisang dan berbagai tanaman pangan lainnya.

Saat itu, jajaran Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Surabaya langsung gencar melakukan penanaman tanaman pangan. Bahkan, mereka melakukan penanaman semacam ini di lahan-lahan kosong milik Pemkot Surabaya, termasuk di lahan Bekas Tanah Kas Desa (BTKD) yang ada di beberapa titik di Kota Pahlawan.

adv surabayaFoto: dok. Pemkot Surabaya

Seiring berjalannya waktu, tanaman pangan itu akhirnya sudah bisa dinikmati oleh warga Kota Surabaya. Risma pun mulai melakukan panen raya, salah satunya di lahan BTKD Kelurahan Jeruk yang mulai dipanen pada Rabu (23/9). Hasil panen berupa Ketela Rambat Madu dan Ketela Pohon serta Lele itu dibagi-bagikan kepada warga kurang mampu di Surabaya.

"Jadi, kalau nanti daya beli rendah dan turun, dan ternyata kita bisa menanam sendiri, maka pasti bebannya lebih ringan, makanya ini kita tanam di 24 lokasi supaya banyak. Memang kalau daya beli turun ada yang bisa beli, tapi juga ada yang tidak mampu beli, sehingga bagi yang tidak mampu beli bisa diberikan panen ini. Dengan begitu, semoga tidak ada yang kekurangan makanan di Surabaya," kata Risma dalam keterangan tertulis.

Selain gencar mengembangkan program kedaulatan pangan. Risma juga mengaku sengaja menyetop pembatasan sosial berskala besar (PSBB) tahap 3 di Kota Surabaya. Hal ini dilakukan supaya roda perekonomian Surabaya tetap positif meski di tengah pandemi.

Dengan cara itu, lanjutnya,maka para pelaku usaha di Surabaya bisa kembali beroperasi dengan protokol kesehatan yang ketat. Dia menilai, jika PSBB itu diteruskan, bukan tidak mungkin banyak pelaku usaha yang gulung tikar.

"Misalkan saya punya perusahaan produksi sepatu, begitu ini ditutup karena PSBB, tentu dia mengalami penurunan. Nah, begitu dia turun, minimal kita bisa tahan, tidak sampai jatuh, bahkan kalau bisa harus diangkat lagi, makanya dengan tidak diperpanjang, mereka bisa bergerak lagi dan berkembang lagi," kata dia.

Oleh karena itu, ia mengaku bersyukur membuat kebijakan untuk tidak memperpanjang PSBB tahap 3 itu. Sebab, jika saat itu terlambat sedikit saja, maka bukan tidak mungkin perekonomian Surabaya hingga akhir tahun akan terpuruk.

"Bagaimana tidak? Jika modal sudah dipakai makan untuk kebutuhan sehari-hari, bagaimana dia (pelaku usaha) bisa bangkit lagi, kecuali kalau dia dapat insentif, tunjangan atau bantuan. Makannya kemarin aku beranikan tidak perpanjang PSBB, kesehatan kita pantau benar-benar, tapi yang untuk usaha boleh bergerak dan perekonomian terus berjalan," ujarnya.

Di samping itu, Risma juga menggandeng berbagai stakeholder, terutama distributor untuk bersama-sama menyelamatkan kota dari kondisi resesi. Risma meminta kepada para distributorsupaya stok ketersediaan kebutuhan pokok sehari-hari tetap aman hingga akhir tahun.

"Para distributor saya berharap tolong kami dibantu, karena jangan sampai stok kebutuhan pangan kita hanya bisa sampai beberapa bulan ke depan. Kita harus pastikan Surabaya tidak ada masalah, terutama soal kebutuhan pokok, sehingga ekonomi kita bisa berjalan dengan baik," kata dia.

adv surabayaFoto: dok. Pemkot Surabaya

Risma juga sudah menginstruksikan kepada jajarannya agar selalu rutin melakukan pemantauan kepada perusahaan atau industri yang memberlakukan PHK kepada karyawannya. Bahkan, ia juga meminta untuk selalu melakukan pengawasan terhadap harga kebutuhan pokok di pasaran.

"Saya sudah meminta kepada staf yang memantau perekonomian untuk selalu cek harga-harga di pasar. Begitu harga naik di luarharga eceran tertinggi (HET), langsung (gelar) operasi pasar," tegasnya.

Bahkan, ia juga menginstruksikan kepada para camat dan lurah se-Kota Surabaya untuk memperketat pengawasan izin tempat usaha di Kota Surabaya. Terutama bagi pelaku usaha yang berasal dari luar kota yang tidak memiliki izin.

Pasalnya, pandemi COVID-19 telah menyebabkan daya beli masyarakat turun, sehingga hal itu juga berdampak pada tingginya persaingan usaha di bawah.

"Kalau kemarin (sebelum pandemi) tidak ada masalah, kuenya 10 yang bisa dimakan bersama. Misal jualan baju kondisi normal bisa 10 yang terjual, sekarang ini karena ada pandemi mungkin tinggal 7 sampai 5 atau sekitar 50 persen. Artinya kue itu semakin kecil yang dimakan, jangan sampai diserbu dari luar. Makanya, kalau dia orang Surabaya kasih izin dia (gratis). Kalau yang dari luar kota tidak ada izinnya, No! Supaya kuenya ini bisa tetap dinikmati warga Surabaya," tegas dia.

Terlepas dari semua itu, Risma mengatakan berdasarkan hasil penelitian terhadap evaluasi perekonomian di Kota Surabaya, hingga akhir 2020perkembangan ekonomi di Kota Surabaya masih terbilang positif. Menurutnya, hal itu harus dijaga semaksimal mungkin dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan.

Ia juga berharap warga Surabaya tidak terlalu panik dengan isu resesi yang ramai diperbincangkan. Sebab, Surabaya sudah punya pengalaman pada1998 dan 2008, ekonomi Surabaya mampu bertahan dan positif ketika resesi itu terjadi. Apalagi, sekitar 92 persen usaha di Surabaya itu tergolong ekonomi menengah ke bawah, sehingga tidak terpengaruh dengan perekonomian global.

"Pertumbuhan ekonomi kita di atas pertumbuhan nasional. Kenapa begitu? Karena 92 persen usaha di Surabaya itu ekonomi menengah, jadi dia tidak terpengaruh kepada perekonomian global. Tapi kalau dia jatuh blek, jatuh beneran itu. Makanya dia harus ditahan, diberikan ruang untuk dia bisa gerak, tapi tetap dengan protokol kesehatan yang sangat ketat," pungkasnya.

(adv/adv)