Hasto mengatakan penurunan kunjungan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan juga berdampak terhadap meningkatnya risiko kehamilan yang tidak diinginkan, pelayanan kesehatan reproduksi sedang dikesampingkan dan kekerasan berbasis gender. Remaja disebut memperoleh dampak yang lebih besar dari kelompok lain terutama dalam kekerasan berbasis gender termasuk perkawinan usia dini.
"Terjadinya penurunan akses terhadap layanan fasilitas kesehatan selama pandemi, hal yang harus kita cermati dan itu merupakan dampak terdekat adalah terjadinya unwanted pregnancy danmistimed pregnancy atau kehamilan tidak dikehendaki karena sebelum pandemi angkanya rata-rata sudah 17,5% dan di kota besar kecenderungannya lebih tinggi, juga terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, perceraian, stunting, kematian ibu dan bayi, itu permasalahan yang harus kita cermati terkait dengan kependudukan," ujar Hasto.
Sebuah kolaborasi studi yang dilakukan oleh kantor pusat UNFPA dengan Avenir Health, John Hopkins University (USA), dan Victoria University (Australia) mengindikasikan bahwa 47 juta perempuan diperkirakan tidak bisa mengakses metode-metode kontrasepsi. Sehingga bisa mengakibatkan 7 juta kehamilan tidak diinginkan (KTD) di negara-negara berkembang selama 6 bulan lockdown. Dalam studi tersebut juga diperkirakan terjadi 31 juta kasus kekerasan berbasis gender (GBV), 2 juta kasus pemotongan kelamin perempuan (FGM), dan 13 juta perkawinan usia anak.
Sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas keberhasilan program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana), BKKBN menyelenggarakan kegiatan untuk memperingati Hari Kependudukan Dunia setiap tanggal 11 Juli. Tahun ini, adapun tema yang diangkat adalah 'Dampak COVID-19 Terhadap Keluarga Berencana, Kesehatan Ibu, dan Kekerasan Berbasis Gender'.
Kegiatan ini juga sejalan dengan United Nations Population Fund (UNFPA) yang bertema "Menghentikan COVID-19: Bagaimana Menjaga Kesehatan dan Hak Perempuan dan Anak Perempuan". Adapun tujuan dari tema ini adalah untuk meningkatkan kesadaran tentang kebutuhan kesehatan reproduksi dan adanya kerentanan bagi perempuan selama pandemi COVID-19, menyoroti bagaimana melindungi dan menjamin kesehatan seksual dan reproduksi tetap menjadi agenda dan mengeksplorasi cara mempertahankan momentum pencapaian SDGs tahun 2030.
"Terkait masalah kependudukan BKKBN terus berusaha mengoptimalkan dan memberikan peran terbaik agar memberikan manfaat dan makna yang besar bagi Kementerian Lembaga dan Pemerintah Daerah. Kami juga sedang menyusun naskah akademik Rancangan Undang-undang (RUU) untuk memperkuat UU nomor 52 tahun 2009 juga perpres terkait Grand Desain Pembangunan Kependudukan sehingga kita berupaya agar Kependudukan ini menjadi mainstream dalam pembangunan di Indonesia," kata Dwi.
Terkait ketahanan remaja, BKKBN selalu melakukan terobosan-terobosan untuk mendekati para remaja. Melalui program Generasi Berencana (GenRe), BKKBN mengembangkan ketahanan remaja termasuk kampanye pendewasaan usia perkawinan yakni 21 tahun untuk perempuan dan 25 tahun untuk laki-laki. Program GenRe dilakukan dengan pendekatan langsung terhadap remaja serta orang tua yang memiliki anak remaja.
Adapun pendekatan kepada remaja dilakukan melalui pengembangan Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK Remaja). Saat ini PIK Remaja berjumlah sekitar 23.579 dan tersebar di 34 Provinsi. PIK Remaja diharapkan menjadi wadah bagi remaja untuk berkumpul, berbagi cerita, berkreativitas dan saling tukar informasi dengan teman sebaya mereka.
"Hasil Survei yang dilakukan BKKBN terhadap 20.680 keluarga di Indonesia mengungkapkan bahwa, sebagian besar keluarga di Indonesia tangguh dalam menghadapi COVID-19 karena mampu menerima, saling mendukung, serta menghindari pertengkaran di masa pandemi ini. Di balik tangguhnya keluarga Indonesia dalam menghadapi pandemi COVID-19, terdapat peran perempuan atau istri dalam mempertahankan keharmonisan rumah tangga," jelas Hasto.
Kondisi psikologis keluarga dalam menghadapi dampak pandemi menjadi salah satu faktor penting dan sangat menentukan dalam mengatasi dinamika permasalahan yang terjadi. Menurut survei BKKBN di masa pandemi, sebanyak 99% keluarga Indonesia mengatakan saling mendukung anggota keluarga, sebanyak 98,1%, menghindari pertengkaran dan 97,7% menerima kondisi pandemi (sabar).
Menurut Hasto walaupun sebanyak sebanyak 79,9%, keluarga berhemat di masa pandemi, namun justru yang perlu diperhatikan adalah mereka yang mulai menjual barang dan perhiasan sebesar. Pasalnya, berdasarkan survei sebanyak 50,6% mulai menjual barang berharga, sebanyak 19,8% meminjam uang tetangga, dan sebanyak 2,5% mengalami cekcok pada keluarga yang bisa memicu perceraian.
Hari Kependudukan Dunia ditetapkan oleh PBB sebagai bentuk perhatian besar masyarakat pada peringatan 'Hari Lima Miliar' pada tahun 1987. Hari Lima Miliar dimaksudkan untuk menyatakan bahwa pada tanggal tersebut populasi dunia mencapai 5 miliar dan sejak saat itu, populasi dunia terus bertambah dan permasalahan kependudukan ikut meningkat.
Oleh karena itu, tujuan dari peringatan ini adalah untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang permasalahan kependudukan dan perannya dalam mencari solusi masalah-masalah kependudukan seperti pentingnya keluarga berencana, kesetaraan gender, kemiskinan, kesehatan ibu, dan hak asasi manusia.
Dalam peringatan Hari Kependudukan Dunia 2020, BKKBN bekerjasama dengan UNFPA yang mana kegiatan utamanya meliputi sarasehan dengan tokoh agama tentang perlindungan dan promosi kespro, kespro remaja, KB, dan pencegahan kekerasan berbasis gender pada perempuan dan anak perempuan. Selain itu, ada juga webinar antara pengambil kebijakan, tokoh agama dan tokoh perempuan, dan remaja tentang tentang perlindungan dan promosi kespro, kespro remaja, KB, dan pencegahan kekerasan berbasis gender pada perempuan, dan anak perempuan. (adv/adv)
