.webp)
Hingga saat ini, Kota Madiun masih berstatus zero dari positif COVID-19. Wali Kota Madiun, Maidi menyebut akan terus berupaya menyandang status zero tersebut meski Kota Madiun dikepung zona merah virus Corona yakni Kabupaten Madiun dan Magetan.
"Alhamdulillah masih zero walaupun wilayah kita di dalam lingkungan perbatasan dua wilayah yang sudah dinyatakan zona merah (Kabupaten Madiun dan Magetan). Untuk PDP ada 8, semua pendatang (baru mudik)," ujar Maidi kepada detikcom, Kamis (9/4/2020).
Untuk mempertahankan status tersebut, Maidi menyebut pihaknya telah melakukan physical distancing dengan menutup pintu masuk ke Kota Madiun dan mengimbau warganya yang bekerja di luar Kota Madiun untuk bekerja dari rumah.
"Untuk ASN dan non-ASN warga Saya yang kerjanya di luar kota (Kabupaten Madiun dan Magetan) lebih baik istirahat dulu di rumah. Sebaliknya, ASN dan non-ASN yang kerjanya di Kota Madiun namun tinggal di kabupaten juga jangan masuk kerja dari rumah," lanjutnya.
Pihaknya juga telah mengirim surat kepada kepala daerah di Madiun Raya terkait kebijakan ini. Bersama OPD, pihaknya telah rapat dan memutuskan melakukan pengalihan sebagian pintu masuk ke Kota Madiun.
"Kita belokan ke kanan atau ke timur yang dari arah Madiun Kabupaten sisi selatan. Biar masuk lagi ke wilayah kabupaten muter lewat Mojopurno tembus Jalan Setia Budi," tuturnya.
"Kalau dari perbatasan utara Kabupaten Madiun penutupan di Jalan Yos Sudarso depan PG Rejoagung. Semua lewat jalan depan terminal ke selatan sampai Jalan Thamrin. Alhamdulillah ini sudah lengang Madiun Kota. Tapi untuk kendaraan angkutan kebutuhan sembako untuk pasokan pasar dan toko modern tetap kita beri akses," lanjutnya.
Pengalihan juga dilakukan di perbatasan bagian barat di Jalan Urip Sumoharjo ke jalan Gajahmada termasuk menutup akses jalur alternatif dua jembatan kecil di atas sungai Madiun, yakni jembatan yang menghubungkan perbatasan Kabupaten Magetan Desa Madigondo dan jembatan penghubung Desa Sambirejo Kabupaten Madiun.
"Jadi saat ini kita berupaya mengurangi keramaian. Sebagian jalan kita alihkan agar berkurang warga yang masuk Kota Madiun. Semua kita cek kesehatan dan dilakukan penyemprotan disinfektan," paparnya.
Meski masyarakat Madiun masih hidup sehat dan bisa bekerja, namun pemberian bantuan tetap dilakukan terutama bagi masyarakat yang terdampak COVID-19. Pembagian bantuan berupa paket sembako seperti beras, mie instan, gula, dan kecap dilakukan bertahap kepada warga yang kurang mampu, terutama tukang becak yang didahulukan.
"Tukang becak ini termasuk terdampak Corona. Yang biasanya bisa narik empat lima kali mungkin hanya bisa narik satu kali. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari pasti susah. Makanya kita dahulukan," lanjutnya.
Menurut Maidi, kendaraan yang dilayani tukang becak tentu berkurang akibat kebijakan physical distancing. Di hari-hari normal saja mereka sulit, apalagi untuk kondisi sekarang, maka tidak ada salahnya menyisakan sedikit harta untuk mereka.
Ia berterima kasih kepada para penguasa khususnya Pengusaha Tionghoa di Kota Madiun yang sudah memberikan bantuan tersebut. Menurutnya, masyarakat memang dalam masa sulit dan membutuhkan bantuan, maka dari itu jangan pelit berbuat baik.
Wali Kota Madiun menyebut setidaknya sudah ada 400 paket sembako yang dibagikan, bahkan tercatat ada warga luar Kota Madiun yang juga mendapat sembako. Maidi menyebut kegiatan pembagian sembako juga dilakukan sekaligus untuk sosialisasi pemakaian masker dan penerapan pola hidup bersih kepada masyarakat seperti ke luar rumah pakai masker dan cuci tangan sesering mungkin.
"Sembako merupakan hasil bantuan dari komunitas dan organisasi, di antaranya, komunitas gereja, warga Tionghoa, jemaah masjid, hingga Kadin dan relawan Projo. Harapannya, kebutuhan makan masyarakat terpenuhi secara kontinyu," katanya.
Maidi menjelaskan, pemerintah juga menyalurkan bantuan non tunai sesuai daftar Program Keluarga Harapan (PKH). Selain itu, juga terdapat bantuan khusus untuk pekerja informal terdampak Corona yang masih dalam pendataan agar tidak terjadi tumpang tindih.
"Itu mengacu dari daftar pekerja informal yang mendapat jaminan sosial ketenagakerjaan dari Pemkot Madiun. Warga Kota Madiun di luar daftar itu silahkan menghubungi Posko Gugus Tugas Logistik. Nanti akan dilakukan pendataan, kalau memang layak akan diberikan bantuan di sana langsung," lanjutnya.
Ia berharap masyarakat Kota Madiun tak mengalami kesulitan makanan sejalan dengan instruksi pemerintah pusat. Selain itu, pemenuhan kebutuhan juga diupayakan untuk menghindarkan tindakan yang mengancam keamanan hingga kriminalitas.
"Dampak sosial dari Corona ini juga menjadi perhatian utama pemerintah. Prinsipnya, jangan sampai ada yang kesulitan bahan makanan. Pasti kita backup," paparnya.
Sebagai informasi, data yang dihimpun detikcom dari Dinas Sosial saat ini di Kota Madiun terdapat Keluarga Penerima Manfaat PKH sebanyak 2.810 KK tersebar di 3 Kecamatan yakni 616 di Kartoharjo, 985 di Manguharjo, dan 1.209 di Taman.
(adv/adv)
