.webp)
Bulan Februari tahun 2020 ini menjadi momen tepat setahun kepemimpinan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa bersama Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak menakhodai Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim). Banyak terobosan, gagasan hingga implementasi program terbangun dengan baik. Sinergi dengan pemerintah pusat lewat kementerian/lembaga vertikal maupun horizontal terus dijaga oleh kedua pemimpin millenial di Jatim ini.
Dari sembilan bakti yang dirancang (Nawa Bhakti Satya), Jatim Akses menjadi salah satu prioritasnya membangun Jawa Timur dalam mensejahterakan masyarakat.
Khusus untuk Jatim Akses, Khofifah berjanji akan menyediakan hunian layak dan berkualitas bagi masyarakat kurang mampu. Hal tersebut telah diwujudkannya lewat program Rumah Tinggal Layak Huni (RTLH). Bekerja sama dengan Kodam V Brawijaya dan Lantamal V, program tersebut dirancang dengan penambahan fasilitas jambanisasi.
"Dengan adanya penambahan jamban dan elektrifikasi akan menjadi tolak ukur layak atau tidaknya rumah tersebut untuk ditinggali," ujar Khofifah.
Untuk program RTLH yang dikerjakan bekerja sama dengan Kodam V Brawijaya, telah merenovasi sebanyak 138.945 unit rumah. Sedang kerja sama dengan Lantamal V mencapai 6.220 unit rumah. Pemprov Jatim menargetkan, pada 2020 program tersebut menyelesaikan 10.000 unit RTLH.
Sementara untuk jambanisasi, pada tahun 2019 lalu telah diselesaikan sebanyak 500 unit dan ditargetkan jumlahnya bertambah hingga 800 unit jambanisasi pada 2020.
2020, Seluruh Jatim Teraliri Listrik
 Foto: Dok Pemprov Jatim |
Tak hanya program RTLH, Khofifah juga berharap pada 2020 di seluruh wilayahnya dapat teraliri listrik, utamanya listrik berbasis rumah tangga.
Secara nasional, penerangan untuk seluruh wilayah Indonesia dirancang akan rampung teraliri listrik hingga 2024. Keinginan itu tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Sedangkan untuk wilayah Jatim sendiri, berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang dirancang Pemprov Jatim menetapkan kelar pada 2020.
"Kita berharap di tahun 2022, seluruh wilayah Jatim sudah terlistriki semua. Tetapi kita ingin melakukan percepatan. Kalau basis rumah tangga kita sebetulnya berharap 2020 sudah selesai semua," ujar Khofifah saat meresmikan PLTD Raas dan PLTS 8 Pulau di Kabupaten Sumenep, akhir November 2019 lalu.
Pemprov Jatim Akan Bangun Jaringan Perpipaan di 367 Desa
Khofifah berkomitmen untuk mengatasi kekeringan di musim kemarau, tak hanya dalam bentuk penanganan jangka pendek melalui distribusi air bersih saja. Namun, Pemprov Jatim juga bertekad membangunkan jaringan perpipaan di kawasan langganan kekeringan dengan sumber air terdekat.
Berdasarkan data Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Cipta Karya (DPRKPCK) Provinsi Jatim, pada tahun 2020, pembangunan perpipaan akan dilakukan di 367 desa se-Jatim. Jumlah tersebut meningkat 85 desa dibandingkan tahun 2019 yang telah dibangun 282 desa.
Khofifah menegaskan, penyediaan air bersih merupakan salah satu program prioritas Pemprov Jatim dan merupakan implementasi dari Jatim Akses dalam Nawa Bhakti Satya.
"Akses terhadap layanan air minum dan air bersih kepada masyarakat yang membutuhkan, ini merupakan bentuk layanan dasar kepada masyarakat yang harus kita penuhi," ungkapnya.
Tidak hanya itu saja, berkaitan dengan percepatan pengentasan daerah tertinggal di Jatim, Khofifah dan Emil Dardak pun menargetkan untuk segera mengentaskan wilayah yang dinilai sebagai desa tertinggal. Langkah tersebut dirancang untuk memberikan akses dan pelayanan optimal kepada masyarakat hingga pelosok desa.
Data tahun 2019 menyebutkan bahwa jumlah desa tertinggal menurut Indeks Desa Membangun (IDM) yang dikeluarkan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) terdapat 361 desa, meskipun menurut kualifikasi BPS Podes sebanyak 82 desa.
"Seluruh desa tertinggal baik melalui kualifikasi Kemendes maupun BPS harus diikhtiarkan agar meningkat menjadi desa berkembang, dan selanjutnya meningkat kembali menjadi desa maju mandiri," ungkap Khofifah saat Temu Ilmiah Peneliti Nasional Tahun 2019 di salah satu acara.
Langkah percepatan pembangunan untuk masyarakat juga dikebut khofifah dan Emil Dardak, utamanya soal beroperasinya Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Umbulan yang sempat mandek selama 43 tahun.
Berkat kerja keras seluruh stakeholder, Khofifah menuntaskan proyek tersebut dan telah beroperasi. Dirinya mengharapkan, proses distribusi air SPAM Umbulan yang telah beroperasi bisa dikonsumsi oleh 1,3 juta jiwa masyarakat di lima kabupaten/kota di Jatim.
SPAM Umbulan sendiri merupakan inisiasi dari Pemprov Jatim lewat pembiayaan Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) yang telah dilakukan soft launching pada 22 Desember 2019 lalu di offtake Porong Sidoarjo.
Proyek SPAM Umbulan sendiri memiliki debit air 4.000 liter/detik dengan kualitas layak minum mengaliri lima kabupaten/kota, antara lain Kota Surabaya sebesar 1.000 lt/dtk, Kab. Pasuruan 410 lt/dtk, Kota Pasuruan 110 lt/dtk, Kab. Sidoarjo 1.200 lt/dtk, Kab. Gresik 1.000 lt/dtk dan PDAB 280 lt/dtk.
Peningkatan Pembangunan dan Fasilitas Pelabuhan
 Foto: Dok Pemprov Jatim |
Di bawah kepemimpinan Khofifah, Jawa Timur terus melakukan pelayanan kepada masyarakat secara optimal. Di sektor perhubungan, pada 2019, Pemprov Jatim meningkatkan fasilitas pelabuhan seperti Pelabuhan Prigi di Kabupaten Trenggalek, Pelabuhan Probolinggo di Kota Probolinggo, Pelabuhan Jangkar di Kabupaten Situbondo dan Pelabuhan Dungkek dan Gili Iyang di Kabupaten Sumenep.
Tahun 2020 ini, Pemprov Jatim akan menambah peningkatan fasilitas dan pelabuhan di Pelabuhan Kangean, Jangkar, Brondong, Boom, Giliraja, Gili Mandangin, Kalianget, Raas dan Sapudi. Selain itu, pelabuhan di Paciran hingga ketapang.
Kepemimpinan Khofifah bersama Emil Dardak juga memberikan perhatian kepada masyarakat kepulauan. Bahkan, lewat kebijakan yang dilakukan Pemprov Jatim pada 2019, jalur kepulauan Kalianget-Sapudi-Kangean-Sapeken-Pegerungan Besar-Sapeken-Tanjung Wangi (PP) diberikan subsidi. Sama halnya dengan angkutan dari Surabaya-Masalembu-Keramaian-Masalembu-Kalianget-Pamekasan-Gili Mandangin-Gili Ketapan-Probolinggo (PP) dengan memberikan subsidi angkutan.
Pada tahun 2020, Pemprov Jatim juga mewujudkan armada pelayaran langsung dari Masalembu-Raas-Kangean. Tak hanya itu, operasionalisasi Kapal Rumah Sakit Terapung (KRST) akan dioptimalkan guna melayani kesehatan masyarakat kepulauan.
Layanan Mudik Balik Gratis
 Foto: Dok Pemprov Jatim |
Guna memberikan semangat dan dedikasi kepada masyarakat Jatim, menjelang libur Hari Raya Idul Fitri, Pemprov Jatim mengapresiasi dalam bentuk Mudik-Balik Gratis yang telah diimplementasikan dalam bentuk layanan moda transportasi armada bus, kereta api dan kapal laut hingga moda pengangkutan sepeda motor.
Tahun 2019 lalu, Pemprov Jatim mampu melayani masyarakat mudik balik gratis dengan moda bus sebanyak 54.433 orang. Lalu kereta api sebanyak 172.824 orang serta kapal laut sebanyak 7.296 orang dengan total mampu melayani 234.553 orang pada libur Hari Raya 2019. Selain itu, terdapat moda pengangkutan sepeda motor kemantapan jalan provinsi 92,35%.
Di sektor akses lainnya, Pemprov Jatim dibawah kendali Gubernur Jatim terus melakukan perbaikan dan penguatan akses jalan di ruas provinsi. Berdasarkan data dari DPU Bina Marga disebutkan bahwa kemantapan jalan provinsi tahun 2018 mencapai 91.08%. Jumlah tersebut meningkat 1.27% menjadi 92.35% pada 2019.
Untuk penanganan jalan di ruas provinsi pada 2019, untuk pengerjaan rekonstruksi dan pelebaran jalan sepanjang 38.1 km dengan pemeliharaan berkala sepanjang 61.5 km. Sedangkan untuk pengerjaan dan penanganan bahu jalan diperkeras mencapai 42.7 km.
Semua program yang masuk pada Jatim Akses, bagi Pemprov Jatim dibangun dengan tujuan untuk meningkatkan pembangunan ekonomi Jatim agar terus tumbuh. Hal itu terbukti bahwa pertumbuhan ekonomi Jatim mengalami peningkatan di atas rata-rata pertumbuhan nasional. Itu tercipta tidak lain karena beroperasinya sejumlah ruas jalan tol di Jatim. Pada tahun 2019, jalan tol yang telah beroperasi di Jatim sepanjang 387 km.
Dari jumlah tersebut, pada tahun 2019 sejumlah ruas tol yang telah beroperasi dan diresmikan antara lain, Jalan Tol Pasuruan-Probolinggo (I-II-II) sepanjang 31,30 km dan Jalan Tol Pandaan-Malang (seksi I-IV) sepanjang 35,37 km. Ditargetkan pada tahun 2020 terdapat penyelesaian sejumlah ruas jalan tol antara lain Tol Pasuruan-Probolinggo (Seksi IV) dan penyelesaian Tol Pandaan-Malang (Seksi V).
"Kami berharap percepatan pembangunan Tol Pandaan-Malang (Seksi V) akan mempercepat mobilitas orang, barang dan jasa bisa semakin cepat. Sekaligus menumbuhkan sentra pertumbuhan ekonomi dan wisata yang luar biasa," tutur Khofifah.
Menurut Bupati Malang M Sanusi program Jatim Akses yang dicanangkan Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa sangat berdampak positif. Salah satunya dengan upaya kelanjutan jalur lintas selatan (JLS) dan infrastruktur ke Malang, khususnya Kabupaten Malang.
Hal itu tidak hanya memperlancar arus transportasi, tapi juga memajukan potensi wisata yang ada di kawasan selatan Kabupaten Malang. Jika nanti JLS di titik Kabupaten Malang telah terhubung ke barat (Blitar), maka cost transportasi juga menjadi lebih hemat.
"Karena itu, kami sendiri berupaya menyokong percepatan JLS itu. Salah satunya dengan mengebut pengerjaan Jembatan Srigonco di Kecamatan Bantur. Hal ini sesuai dengan perintah Ibu Gubernur bahwa Kabupaten Malang harus menyediakan akses yang layak sebagai penghubung antara ibu kota Kepanjen dengan JLS. Kami juga sudah lama meminta kepada Kementerian PUPR untuk tambahan anggarannya. Bu Gubernur juga telah menyampaikan jika di APBD tidak disediakan, maka beliau akan membantu kekurangannya," ucap Sanusi.
Sementara Bupati Lumajang Thoriqul Haq mengatakan, Infrastruktur menjadi elemen penting bagi pertumbuhan daerah. Jatim Akses yang merupakan salah satu program gubernur menjadi pendorong terbukanya infrastruktur di daerah dan menjadi pintu gerbang tumbuhnya pariwisata.
"Lumajang memiliki potensi besar bidang wisata. Infrastruktur menjadi penting. Harapannya, realisasi Jatim Akses terus berkelanjutan sesuai yang tertuang pada Perpres Nomor 80 Tahun 2019," ujarnya.
Adapun Dosen Transportasi Teknik Infrastruktur Sipil ITS Dr Machsus mengapresiasi terobosan kepemimpinan Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa dan Wagubnya Emil Dardak yang telah memiliki arah dan prioritas pembangunan yang jelas untuk kemajuan Jawa Timur, yakni percepatan pembangunan ekonomi Jatim berbasis kawasan sebagaimana yang tertuang dalam Perpres 80 Tahun 2019.
"Kini tantangan di tahun berikutnya adalah tinggal bagaimana merealisasikan program percepatan pembangunan tersebut, sehingga segera berdampak terhadap kemajuan Jatim," ujarnya.
Hal senada disampaikan Guru Besar Tata Kota ITS Prof Johan Silas. Ia mengatakan Khofifah Indar Parawansa dan Emil Elestianto Dardak sejauh ini telah memberikan terobosan dan perkembangan yang positif. Sejumlah pembangunan infrastruktur yang diharapkan dapat menghubungkan konektivitas antar daerah, telah terangkum matang dalam Perpres 80 tahun 2019.
Hal itu, kata Prof Johan Silas, diharapkan dapat mendongkrak berbagai potensi daerah di Jatim. Namun, sebuah catatan penting untuk dilakukan kepala daerah adalah bersinergi. Khususnya terhadap sejumlah daerah yang akan menjadi titik lokasi pembangunan infrastruktur tersebut. Sehingga detailnya dan pembangunannya akan efektif.
(adv/adv)
