.webp)
Bulan Februari ini, tepat setahun pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa dan Emil Elestianto Dardak memimpin Jawa Timur (Jatim). Tidak butuh waktu lama, beragam prestasi dan kemajuan diraih Jatim. Sesuai janji awal saat menyampaikan visi misinya, ada beberapa poin yang mengalami kemajuan. Salah satunya adalah Jatim Sejahtera.
Untuk mendukung visi dan misi yang dijalankan, Khofifah bersama Emil Elestianto Dardak menajamkannya lewat Nawa Bhakti Satya atau sembilan bhakti. Nawa Bhakti Satya ini untuk memuliakan masyarakat Jatim.
Sembilan bhakti atau pengabdian ini diarahkan kepada terwujudnya Jatim yang mulia di mata dunia melalui pembangunan daya saing multi-sektoral dan multi-dimensi secara konteks global. Termasuk mulia di mata rakyat dengan hadirnya pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat secara adil dan merata.
Ekonomi Naik, Kemiskinan Turun
Identifikasi awal masyarakat sejahtera bisa dilihat dari pertumbuhan ekonomi Jatim yang terus meningkat. Kinerja pertumbuhan ekonomi Jatim sampai dengan triwulan III Tahun 2019 menunjukkan tren peningkatan yaitu sebesar 5,52%, di atas rata-rata pertumbuhan nasional sebesar 5,04%.
Dengan semakin tumbuhnya ekonomi Jatim, persentase penduduk miskin juga ikut turun. Pada Maret tahun 2018 penduduk miskin sebanyak 4.332.590 orang atau 10,85%. Sampai dengan Maret 2019, di Jatim ada penurunan penduduk miskin menurun sebanyak 220.340 orang atau 0,48% menjadi sebanyak 4.112.250 orang atau 10,37%. Penurunan kemiskinan Jatim juga berada di bawah penurunan nasional yaitu sebesar 9,41%.
Banyak hal yang telah dilakukan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim sebagai upaya menurunkan penduduk miskin di Jatim di antaranya meningkatkan taraf kesejahteraan penduduk, meningkatkan ketajaman sasaran program pengentasan kemiskinan yang diarahkan kepada penajaman efektifitas bantuan dan memberikan bantuan pangan nontunai (BPNT) dan dana desa.
Khofifah bersama Emil Elestianto Dardak juga menyoroti jumlah dan persentase penduduk miskin di kota dan pedesaan. Menurut data BPS Provinsi Jatim, sampai dengan bulan Maret 2019, penduduk desa masih mendominasi kemiskinan yaitu sebanyak 2.662.980 orang atau 14,43%, sedangkan penduduk kota sebanyak 1.449.270 orang atau 6,84%.
 Foto: dok Pemprov Jawa Timur |
Khofifah mengatakan kemiskinan akut di pedesaan menjadi masalah di wilayah Jatim. Khofifah menyebut terjadi ketimpangan yang cukup besar antara kemiskinan di wilayah desa dengan kota. Melihat angka dari BPS Jatim, kata Khofifah, disparitas kemiskinan di kota dengan desa cukup jauh.
"Maka kita ingin melakukan percepatan bagaimana ketimpangan antara kota dan desa kesejahteraannya bisa kita tingkatkan. Lalu ketimpangan antara utara dan selatan," ujarnya.
Menurut Khofifah, salah satu program yang akan pihaknya terapkan untuk mengentaskan kemiskinan di desa adalah dengan Program Keluarga Harapan (PKH) Plus bagi para lansia di keluarga miskin. Dia menyebut telah menyiapkan 50 ribu PKH Plus untuk diberikan kepada para lansia.
"Ini ada 50 ribu PKH Plus yang kita intervensi melalui lansia di keluarga miskin yang insyaallah itu bisa menjadi bagian dari 33 hari pertama," ujarnya.
Peduli Pendidikan dan Kesehatan
Sebagai upaya mewujudkan Jatim Sejahtera, Khofifah dan Emil Elestianto Dardak juga menyoroti sektor pendidikan dan kesehatan. Di sektor pendidikan, Pemprov Jatim memberikan honorarium sebanyak 19.643 orang bagi Guru Tidak Tetap (GTT) dan PTT di SMA, SMK, dan PK-PLK Negeri.
Pemprov Jatim melakukan revitalisasi SMK pengampu yang melibatkan 5 lembaga. Pemprov juga memberikan bantuan Bosda Madin (Bantuan Operasional Sekolah Daerah Madrasah Diniyah) untuk pengembangan guru. Setidaknya sudah ada Bosda Madin yang dikucurkan kepada 1.084.810 ula, 260.224 ustho dan 87.721 guru/ustadzah. Di lingkup pesantren, Pemprov Jatim membuat 40 SMK mini menjadi salah satu solusi untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM).
Jatim Memegang Peran Penting Komoditi Pangan Nasional
Jatim dikenal sebagai lumbung produksi pangan. Hal itu tetap dipertahankan sampai sekarang. Keoptimisan tersebut diperlihatkan Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa yang menyebut ketahanan pangan Jatim mampu menjadi tulang punggung nasional.
Di sektor peternakan, pada tahun 2019 telah dilakukan beberapa upaya untuk meningkatkan populasi dan produksi ternak. Pemprov Jatim mempunyai Intan Selaksa yaitu kepanjangan dari Inseminasi Buatan Sejuta Lebih Anakan Sapi.
Ada beberapa hal yang dilakukan seperti revitalisasi bank sperma, pelestarian SDGH domba Sapudi, dan kambing Senduro. Pemprov Jatim juga terus mendistribusikan semen beku di 38 kabupaten kota sebagai upaya mendukung Intan Selaksa melalui Upsus Siwab.
Pada tahun 2018, beberapa komoditi peternakan Jatim menempati peringkat 1 nasional di antaranya populasi sapi perah sebanyak 278.930 ekor (51% nasional), ayam sebanyak 50.539.430 ekor (28% nasional), kambing sebanyak 3.481.235 ekor (19% nasional). Selain itu, produksi daging sebanyak 575.577 ton (20% nasional), telur sebanyak 520.984 ton (29% nasional) dan susu sebanyak 543.549 ton (57% nasional).
 Foto: dok Pemprov Jawa Timur |
Sementara itu di sektor pertanian, setidaknya sampai akhir 2019 kemarin, ketersediaan beras surplus sebesar 3.727.959 ton, jagung surplus 5.885.225 ton, dan gula surplus 862.621 ton.
Secara keseluruhan, di bidang pertanian, Jatim menjadi pusat produksi, selain kedelai dan bawang putih. Jatim terus berusaha untuk terus mengelola arus distribusi dan logistik, khususnya ke Indonesia Timur, karena 80% kebutuhan komoditi pertaniannya diambil dari Jatim.
Pada tahun 2020, Jatim menentukan beberapa target di antaranya pengembangan padi sebanyak 10.963.922 juta ton, jagung sebanyak 6.807.711 juta ton, kedelai sebanyak 254.317 ribu ton dan bawang merah sebanyak 324.049 ribu ton.
Dalam APBD dan APBN 2020, telah dianggarkan untuk penyediaan alat di antaranya alat mesin pertanian (pra panen) meliputi pompa air, cultivator, hand tractor, traktor R-2, traktor R-4. Ini untuk menghindari kerugian oleh petani karena berbagai sebab, seperti bencana alam dan hama dan juga sawah para petani seluas 300 ribu hektare didaftarkan dalam asuransi pertanian. Pemprov Jatim juga akan merehabilitasi jaringan irigasi tersier (RJT) yang didanai APBN dan APBD.
Ajak Balitbang Berdayakan Masyarakat Desa Tertinggal
Meski Provinsi Jatim sudah dinyatakan bebas dari daerah tertinggal dengan naiknya status Bangkalan, Sampang, Bondowoso, Situbondo menjadi daerah tidak tertinggal, Gubernur Khofifah Indar Parawansa menegaskan masih ada PR besar. Berdasarkan Indeks Desa Membangun yang dikeluarkan oleh Kementerian Desa tahun ini, ada 361 desa di Jatim yang masih berstatus tertinggal.
Terkait status tersebut, Khofifah mengajak Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Provinsi Jatim menyediakan data penelitian yang akan menjadi GPS bagi Pemprov Jatim mengentaskan 361 desa tersebut. Khofifah menegaskan agar Balitbang bisa menjadi penyedia data untuk mengatasi masalah desa tertinggal.
"Berdasarkan Indeks Desa Membangun, di Jatim masih ada 361 desa yang tertinggal. Memang ada 1.208 yang sudah turun. Tapi masih ada 361 desa yang menjadi PR kita," kata Khofifah beberapa waktu lalu.
"Kalau saya usul mari kita menargetkan 2020 adalah masa graduasi kita untuk mengentaskan 361 desa tersebut dari status tertinggal," tegasnya.
 Foto: dok Pemprov Jawa Timur |
Adapun kendala di lapangan dalam memberdayakan desa tertinggal di antaranya tidak semua stakeholder yang ada di desa memahami terkait Indeks Desa Membangun (IDM). Sehingga perlu fasilitasi sehingga mampu memahami dan menjadikan IDM sebagai salah satu pertimbangan dalam RPJM Desa.
Kemudian masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam merumuskan inovasi terbaik bagi desa sehingga diperlukan pendampingan lebih intensif untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan Desa.
Kata Para Tokoh Tentang 1 Tahun Pasangan Khofifah-Emil Dardak
Ketua Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Jatim, Adik Dwi Putranto menyebut pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur Jatim, yakni Khofifah Indar Parawansa dan Emil Dardak sebagai sosok yang cerdas. Ini terbukti dengan berbagai gebrakan yang dilakukan untuk bisa membuat pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur bisa tumbuh.
"Salah satu buktinya adalah kedua sosok pemimpin Jawa Timur ini pandai melihat peluang bisnis. Dengan adanya kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU) akan mempermudah investor mengurus izin-izin," ujarnya.
"Juga dengan adanya kemudahan izin, investor menjadi lebih tenang saat mengelola usahanya. Dan sebagai imbas dari keberadaan perusahaan sang investor, maka akan mampu menyerap tenaga kerja baru dan akhirnya, bakal mampu mendongkrak perekonomian," imbuhnya.
Kesungguhan dari Gubernur dan Wakil Gubernur Jatim ini juga terlihat dengan upaya melakukan sinergi pemerintah dengan swasta. Adik berharap nantinya segera ada sosialisasi ke tingkat daerah, sehingga program tersebut segera berjalan dengan baik.
Sedangkan menurut Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga, Dr. Imron Mawardi, Pemprov Jatim sudah cukup bagus dalam hal menyejahterakan masyarakat. Meskipun begitu, upaya untuk meningkatkan kualitas SDM harus terus dilakukan.
"Saat ini, ada beberapa daerah yang masih menjadi pekerjaan rumah Provinsi Jawa Timur. Ini terjadi karena daerah tersebut, Human Development Index (HDI)-nya masih relatif rendah dibandingkan kabupaten/kota lain di Jawa Timur," ucapnya.
Hal senada disampaikan Guru Besar Fakultas Ekonomi UI, Prof. Rhenald Kasali. Ia mengapresiasi pasangan Khofifah-Emil Dardak yang membuat langkah luar biasa dalam satu tahun mentransformasi pembangunan di Jatim.
"Saya sangat mengapresiasi langkah Bu Khofifah dan Pak Emil Dardak yang sangat luar biasa selama satu tahun melakukan transformasi memimpin Jawa Timur dengan hasil yang luar biasa juga. Menjelang satu tahun ini merupakan prestasi yang bisa dinikmati mulai dari para elite hingga masyarakat biasa tentang bagaimana pemimpin bekerja menuntaskan tugas-tugasnya," ujarnya.
(adv/adv)
