Pemilihan umum (pemilu) pada 17 April 2019 harus berjalan sukses di tengah berbagai isu yang meragukan kredibilitas penyelenggaraan pemilu. Untuk itu, jaminan akan pelaksanaan pemilu yang berjalan jujur, adil, dan tanpa upaya yang berpotensi memecah belah sesama anak bangsa adalah hal yang mutlak dibutuhkan bangsa Indonesia.
Hal itu ditegaskan oleh Guru Besar Universitas Indonesia, Ketua Yayasan Pendidikan Universitas Presiden (YPUP), sekaligus Gubernur Lemhannas (2011-2016) Prof. Dr. Ir. Budi Susilo Soepandji, D.E.A dalam Forum Cendekiawan Focus Group Diskusi (FGD) Universitas Indonesia bersama President University. Kegiatan bertopik Quo Vadis Pemilu 2019 ini diselenggarakan oleh President Executive Club (PEC) di President Lounge, Menara Batavia, Jakarta, Jumat (5/4/2019)dandihadiri oleh Rektor President University Prof. Dr. Jony Haryanto.
Dalam FGD itu turut hadir Founder President University Dr. S.D. Darmono, Prof. Ari Kuncoro S.E., M.A., Ph. D, Prof. Dr. Satya Arinanto, SH, MH, Drs. Muhammad A.S. Hikam, M.A., Ph.D, Ir. Erman Suparno M.B.A, M. Si, Prof. Dr. Azyumardi Azra M.A, Prof. Dr. Komaruddin Hidayat, Rikard Bagun, dan akademisi Universitas Indonesia serta President University.
"Pemilu harus menjadi perwujudan idealisme tanpa politik uang untuk membangun Indonesia lebih baik. Jika hal itu dilanggar akan berbuntut panjang secara hukum dan politik, mulai dari gugatan hukum hingga potensi gejolak di kalangan masyarakat," kata Budi Susilo.
![]() |
Menurut Budi, walau pemilu berjalan sukses, Indonesia masih akan menghadapi tantangan geopolitik, tantangan demografi, tantangan lingkungan, dan tantangan ekonomi.
"Secara geopolitik, Indonesia berada di posisi silang geografis dunia dengan sumber kekayaan alam yang strategis. Dalam hal demografi, Indonesia memiliki bonus demografi pada tahun 2030. Tetapi, generasi muda Indonesia akan memiliki kekuatan mengolah semua potensi itu apabila mampu menghasilkan pemikiran dan pengetahuan. Dengan kemampuan sumber daya seperti itu, Indonesia ke depan akan menjadi bangsa yang produktif, tidak hanya menjadi bangsa yang konsumtif. Untuk itu, mutlak perlunya pendidikan kebangsaan," tegas Budi.
Ia pun menambahkan FGD Cendikiawan Universitas Indonesia dan President University bertujuan untuk menyampaikan gagasan kepada siapa pun yang nantinya terpilih sebagai Presiden Republik Indonesia setelah tanggal 17 April 2019 mendatang.