Jokowi mengatakan hal pertama di masa depan yang memerlukan reformasi adalah seluruh bidang pelayanan yang berbasis elektronik. Hal ini seiring dengan perkembangan teknologi digital. Sistem Dilan bisa memangkas ruwetnya birokrasi dan membantu reformasi pelayanan publik dengan layanan berbasis internet. Sehingga proses lebih cepat dan transparan.
"Pemerintahan Digital Melayani dibutuhkan Indonesia ke depan karena yang namanya pelayanan bukan hanya melayani, tapi kecepatan itu sangat diperlukan," ujar Jokowi saat Debat Capres Keempat pada Sabtu (30/3/2019).
Menurut Jokowi, penerapan sistem Dilan harus dibarengi dengan peningkatan kualitas aparatur sipil negara dan reformasi tata kelola yang sederhana dan tidak bertele-tele.
Pertama, Online Single Submission (OSS) atau sistem perizinan terpadu yang bisa dimanfaatkan untuk memulai bisnis atau menanamkan modal di Indonesia. Kemudahan OSS bisa dirasakan oleh pemilik modal, pebisnis, atau investor dari berbagai kalangan. Mulai per orangan hingga perusahaan dari usaha skala kecil sampai investor kelas kakap.
Selain itu, Kabinet Kerja juga terus mendorong penerapan sistem elektronik, baik untuk penyusunan anggaran (e-budgeting), pembuatan katalog (e-katalog), dan lelang pengadaan barang (e-procurement). Sistem elektronik di bidang pemerintahan ini membuat proses birokrasi menjadi lebih transparan dan cepat. Dalam pengadaan barang dan jasa sebagai contohnya, tender-tender dilakukan secara online dan hasilnya bisa diketahui oleh publik.
Sistem elektronik yang dimaksud juga mulai diberlakukan untuk seleksi calon Pegawai Negeri Sipil Nasional (SSCN). Perekrutan melalui elektronik diyakini menutup celah penyimpangan dalam menyeleksi aparatur negara.
Digitalisasi dalam layanan pemerintahan seperti yang diinisiasi oleh Jokowi dapat mencegah praktik korupsi. Sebab, teknologi informasi dapat mengurangi pertemuan tatap muka yang membuka celah transaksi koruptif.
Menjadi presiden dengan visi dan misi itu memang berat. Biar Jokowi saja yang jadi presiden lagi. (-/-)
