.webp)
Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) merupakan institusi yang menangani kependudukan dan keluarga berencana dengan pendekatan siklus kehidupan keluarga, yakni sejak masa janin dalam kandungan hingga masa lanjut usia. Untuk itu, BKKBN harus dapat menjawab tantangan dalam berkontribusi memanfaatkan era Revolusi Industri 4.0 tersebut. Sebab, faktor pendidikan dan nilai karakter bangsa sangat berpengaruh dan dimulai dari peran individu di dalam keluarga.
Untuk menjawab tantangan tersebut, BKKBN tidak sendiri, tapi juga diperlukan penguatan sinergitas, komitmen, dan kerja sama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah dan mitra kerja di seluruh tingkatan wilayah dalam upaya pencapaian sasaran strategis yang disusun dalam RPJMN 2015-2019.
Oleh karena itu, BKKBN menyelenggarakan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Program KKBPK tahun 2019 dan Simposium Nasional memasuki era revolusi industri 4.0. Kegiatan yang dibuka oleh Wakil Presiden Republik Indonesia, Jusuf Kalla tersebut digelar di Istana Wapres, Jakarta, pada Senin (25/2).
Kegiatan ini dilakukan untuk memastikan seluruh arah, kebijakan, dan strategi pemerintah yang disusun dapat terlaksana dengan terarah, efektif dan efisien dalam pencapaian target/sasaran RPJMN 2015-2019.
Rakernas KKBPK tahun 2019 kali ini mengambil tema 'Meningkatkan Sinergitas Implementasi Program Kerja Pusat dan Daerah dalam Mewujudkan Penduduk Tumbuh Seimbang dan Keluarga Berkualitas', sedangkan Simposium Nasional tahun 2019 mengambil tema 'Tantangan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) Pada Era Revolusi Industri 4.0'.
 Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Program KKBPK tahun 2019 dan Simposium Nasional memasuki era revolusi industri 4.0 (Foto: dok. BKKBN) |
Dalam acara tersebut, Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengatakan program Keluarga Berencana (KB) bisa menjadi solusi atas kekhawatiran produksi pangan yang semakin menurun akibat urbanisasi dan kemajuan di bidang industri.
"Kekhawatiran akan pangan dibutuhkan suatu sistem keluarga berencana, pada dasarnya mengurangi (angka) kelahiran. Atau pun (ketika) terjadi kemajuan di bidang industri juga penting dengan KB ini karena akan dibutuhkan buruh yang skilled," ujarnya dalam keterangan tertulis.
 Berbagai pihak yang menghadiri rakernas (Foto: dok. BKKBN) |
Meski saat ini Indonesia masih diuntungkan dengan labor intensive seperti pabrik garmen dan pabrik sepatu, JK mengatakan tidak menutup kemungkinan Revolusi Industri 4.0 akan masuk pula ke industri Tanah Air.
"Mau atau tidak mau, suka atau tidak suka, akan terjadi revolusi di mana otomatisasi dan robotik itu akan menjadi bagian utama dari pada pelaksanaan industri," jelasnya.
Oleh karena itu, JK menyatakan salah satu solusi untuk menghadapi persoalan ketahanan pangan dan kemajuan industri tersebut adalah dengan menerapkan program KB sehingga laju pertumbuhan penduduk di Indonesia dapat terkendali. Jelas Jusuf Kalla memberikan arahan saat membuka Rakernas KKBPK tahun 2019 dan Simposium Nasional tahun 2019 di Istana Wapres, Jakarta (25/02).
 Dalam rakernas tersebut disampaikan juga soal sasaran strategis BKKBN yang dicapai (Foto: dok. BKKBN) |
Sementara itu Sekretaris Utama BKKBN, Nofrijal pun menyampaikan bahwa BKKBN ingin menjalin hubungan kerja yang kuat antara pusat dan daerah karena tidak akan mungkin berhasil jika tidak ada peran-peran yang nyata dari mitra-mitra kita di lapangan. Ujar Sekretaris Utama BKKBN, Nofrijal di Rakernas yang diselenggarakan di Kantor Pusat BKKBN, Jakarta Timur, Rabu (27/2/2019).
Nofrijal mengungkapkan BKKBN sudah menjalin kerja sama dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) dalam meningkatkan program KKBPK tahun 2019.
"Apalagi BKKBN dan Kementerian Desa ini sudah ada MoU dan juga sangat intens bersama-sama berangkat dari desa. Mulai dari database desa dan program-program yang terkait dengan pemberdayaan ekonomi dan ada pendidikan di desa yang semua yang terkait program-program desa," jelasnya.
Melalui Rakernas ini, Nofrijal berharap agar bonus demografi dapat tertata dengan baik dan hubungan kerja pusat-daerah ke desa tertata dengan baik. Termasuk pemahaman dan penyuluhan Keluarga Berencana (KB) dan yang lebih penting lagi menurutnya mengacu dengan tema Rakernas.
 (Foto: dok. Detik) |
Adapun keempat narasumber Rakernas yang hadir pada panel pertama yaitu Direktur Perencanaan Kependudukan dan Perlindungan Sosial Maliki yang mewakili Menteri PPN/Kepala Bappenas, Kepala Badan Pemberdayaan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kesehatan Kementerian Kesehatan Usman Sumantri, Staf Ahli Menteri Bidang Pengembangan Ekonomi Lokal Ekatmawati dari Kemendes, dan Staf Ahli Menteri Bidang Kemasyarakatan dan Hubungan Antar Lembaga Hari Nur Cahya Murni dari Kemendagri.
Keempatnya menjelaskan bagaimana pemerintah pusat turut andil dalam mengkoordinasikan program-program yang bertujuan menyejahterakan masyarakat dan keluarga.
Staf Ahli Menteri Bidang Pengembangan Ekonomi Lokal Kemendes Ekatmawati mengatakan terkait MoU bersama BKKBN, Kemendes memfasilitasi program yang dimiliki BKKBN. Terlebih Kemendes PDTT memiliki Program Pemberdayaan Masyarakat Desa (PPMD) sehingga program tersebut dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan guru PAUD dan pendidikan para kader posyandu.
"Kami fasilitasnya, mereka (BKKBN) programnya. Jadi kami gabungkan itu. Jadi terkait data-data apapun dari BKKBN," paparnya.
Ia juga menjelaskan terkait pemanfaatan dana desa salah satunya adalah program prioritas atau program prioritas pemanfaatan dana desa. Salah satunya untuk pembangunan desa seperti posyandu, polindes, dan MCK.
Sehingga program terkait kemasyarakatan seperti Posyandu dan Polindes dapat dimanfaatkan oleh BKKBN atau kegiatan kesehatan lainnya untuk kegiatan penyuluhan stunting, edukasi untuk ibu hamil, serta penyuluhan akan pentingnya nutrisi 1.000 hari pertama usia anak.
Ekatmawati turut memaparkan dua poin pembangunan nasional dalam rencana pembangunan jangka panjang nasional 2005-2025. Pertama, mewujudkan bangsa yang berdaya saing meliputi peningkatan kualitas sumber daya manusia dan memaksimalkan potensi lokal yang salah satunya adalah produk unggulan kawasan dan membangun struktur perekonomian. Kedua, mewujudkan pemerataan pembangunan dan berkeadilan meliputi pemerataan pembangunan antar daerah/wilayah.
Selain itu, Kemendes PDTT akan menggunakan peta kemiskinan dan data keluarga miskin dari BKKBN untuk mengefektifkan manfaat dana desa guna menanggulangi kemiskinan. Untuk mengurangi stunting lebih cepat, BKKBN (petugas lapangan keluarga berencana) mengajak masyarakat menggunakan fasilitas yang sudah dibangun dari dana desa yaitu posyandu, polindes, dan MCK.
Selain Kemendes PDTT, Kemenkes mengimbau kepada masyarakat untuk tidak merokok, selalu membersihkan lingkungan, memeriksa kesehatan secara berkala, mengonsumsi sayur dan buah, tidak konsumsi alkohol dan melakukan kegiatan fisik. Tujuannya adalah mewujudkan gerakan masyarakat hidup sehat.
"Kalau dulu Anda tidak merokok dalam rumah, kalau sekarang kita tingkatkan tidak merokok. Itu yang susah yang ini kayanya, kemudian tidak mengonsumsi alkohol, memeriksa kesehatan secara berkala, membersihkan lingkungan," ujar Kepala Badan Pemberdayaan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kesehatan Kemenkes, Usman Sumantri.
Fokus kegiatan yang dapat dilakukan, lanjut Usman, adalah melakukan kegiatan fisik. Contohnya mendorong keluarga dalam kegiatan senam bersama, mengonsumsi sayur dan buah, serta memeriksa kesehatan secara berkala. Caranya dengan pemberian imunisasi dan tablet tambah darah, penyuluhan dan konseling individu serta keluarga mengenai kesehatan.
"Kementerian Kesehatan bekerja sama dengan sektor terkait baik lembaga pemerintah maupun nonpemerintah terus berupaya meningkatkan profesionalisme tenaga kesehatan melalui regulasi dan kebijakan yang ada," jelasnya.
Sementara itu, Bappenas juga memiliki program prioritas yakni peningkatan akses dan kualitas pelayanan masyarakat dengan kegiatan prioritas peningkatan kesehatan ibu dan anak, keluarga berencana, dan kesehatan reproduksi.
Bappenas juga mendorong percepatan perbaikan gizi masyarakat, peningkatan pengendalian penyakit, penguatan gerakan masyarakat hidup sehat (Germas), serta penguatan pelayanan kesehatan dan pengawasan obat dan makanan.
"Jadi ada beberapa hal yang harus dijawab baik itu ditingkat pusat maupun daerah, satu terkait dengan sumber daya manusia yang relatif rendah, kemudian satu lagi bahwa variasi tingkat kematian ibu dan bayi yang cukup lebar antara provinsi. Ini pun saya kira nanti ke depan di mana masing-masing tiap daerah mempunyai kelonggaran dalam hal menganggarkan anggarannya ini perlu ada suatu program yang sangat spesifik di daerah tersebut," papar Direktur Perencanaan Kependudukan dan Perlindungan Sosial, Maliki.
Mendukung program KKBPK, Kemendagri menjelaskan strategi penganggaran dan strategi program agar bisa masuk ke APBD. Staf Ahli Menteri Bidang Kemasyarakatan dan Hubungan Antar Lembaga Kemendagri, Hari Nur Cahya Murni, mengatakan program KKBPK sebenarnya telah masuk dalam nawacita Presiden.
Pertama adalah membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa. Kedua, meningkatkan kualitas hidup manusia dan mengaktifkan evolusi karakter bangsa. Sehingga me-maching-kan program pemerintah masuk ke daerah-daerah.
"Seluruhnya itu sudah diikat dalam UU Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara dan juga satu tentang perbendaharaan negara yang mengatakan bahwa tidak anggaran yang tidak direncanakan dan tidak ada rencana yang tidak dianggarkan," ujarnya.
(adv/adv)
