.webp)
Menteri PAN-RB RI Komjen Pol. Syafruddin mengatakan KemenPAN-RB memiliki tugas vital dalam menjalankan program dukungan reformasi birokrasi. KemenPAN-RB juga menurutnya telah melakukan peningkatan hubungan kerja sama dengan pihak luar negeri, guna akselerasi reformasi birokrasi menuju World Class Government.
"Antara lain dengan melakukan penandatanganan nota kesepahaman dengan pemerintah Korea Selatan pada bidang manajemen SDM aparatur & e-government, peningkatan kerja sama dengan Australian Public Service Commission dalam bidang manajemen SDM aparatur, dan penandatanganan nota kesepahaman dengan pemerintah Georgia di bidang mal pelayanan publik," ucap Syafruddin dalam keterangan tertuis, Senin (12/11/2018).
Dirinya menjelaskan penguatan reformasi birokrasi dan akuntabilitas aparatur, penataan kelembagaan dan tata laksana, peningkatan kualitas SDM aparatur, peningkatan kualitas layanan publik merupakan bahtera yang memadu dan mengarahkan transformasi di seluruh aspek tata kelola pemerintahan.
Menurutnya hal-hal tersebut adalah upaya untuk mewujudkan birokrasi pemerintahan yang semakin bersih, akuntabel, berkinerja tinggi, efektif, pelayanan publik yang baik dan berkualitas.
Adapun penandatanganan nota kesepahaman ini dilakukan di Balai Sidang, Kampus UI, Jumat (9/11/2018) dalam acara yang bertajuk "Pemantapan, Pengembangan, dan Sosialisasi Implementasi Reformasi Birokrasi sebagai Bagian Integrasi dari Peningkatan Pertumbuhan Sosio Ekonomi Masyarakat".
 FEB UI lakukan pemantapan nota kesepahaman reformasi birokrasi (Foto: dok. FEB UI) |
Dalam acara tersebut Dekan FEB UI Ari Kuncoro juga memaparkan tentang pentingnya reformasi birokrasi dalam tata kelola pemerintahan untuk meningkatkan perkembangan sosio-ekonomi masyarakat. Hal tersebut menurutnya mengacu pada Roadmap Making Indonesia 4.0 yang telah diluncurkan oleh Presiden RI Joko Widodo.
Ari mengatakan untuk mewujudkan Indonesia 4.0 pemerintah harus meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang tidak lagi ditentukan oleh produksi komoditi, tetapi ditentukan oleh kualitas SDM dengan bermodalkan pendidikan dan inovasi. Selain itu, kelestarian lingkungan dan kesehatan masyarakat, sebagai faktor-faktor pertumbuhan endogen tata kelola pemerintahan terkini juga turut mempengaruhi produktivitas nasional.
 Dekan FEB UI Ari Kuncoro memaparkan pentingnya reformasi birokrasi dalam tata kelola pemerintahan (Foto: dok. FEB UI) |
Dari segi pelestarian lingkungan, kota-kabupaten harus berubah menjadi tempat tinggal yang smart, efisien, ramah lingkungan dan nyaman bagi penduduknya yang akan menghasilkan masyarakat yang bahagia, sehat dan produktif.
"Populasi yang semakin menua akan didukung oleh sistem jaminan sosial kesehatan yang berkesinambungan dengan menggabungkan aspek kebutuhan pelayanan dasar yang diperluas (basic heath) dan pilihan (choice of care)," ujarnya.
Sebagai penutup paparannya, Ari mengusulkan 7 pendekatan yang dapat dikontribusikan oleh UI melalui program gelar maupun pendidikan eksekutif, yang diselenggarakan dalam rangka mendukung upaya-upaya reformasi birokrasi Indonesia.
1. Integritas
Universitas sebagai institusi pendidikan bertanggung jawab untuk mendidik para calon aparatur negara agar memegang teguh prinsip kejujuran. Prinsip ini akan diterapkan dalam setiap aspek tugas dan pekerjaan yang diamanahkan kepadanya.
2. Kepemimpinan
Kepemimpinan berpengaruh mengubah perilaku orang-orang yang berada dalam suatu organisasi menuju arah yang diinginkan. Untuk itu, perlu didorong upaya-upaya untuk menumbuhsuburkan contoh-contoh yang dapat ditiru sebagai best-practice.
Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan mengadakan kompetisi tata kelola daerah dalam rangka smart government. Dari situ akan terjaring kepala-kepala daerah yang menjadi front-runners yang akan menjadi benchmark bagi kepala daerah, maupun pemerintah daerah lainnya untuk ditiru dan diterapkan.
3. Kompetensi
Kompetensi merupakan kemampuan seseorang yang dapat terobservasi mencakup atas pengetahuan, keterampilan, dan sikap dalam menyelesaikan suatu pekerjaan atau tugas sesuai dengan standar performa yang ditetapkan. Aparatur negara harus memiliki kompetensi yang diperlukan dan universitas yang membantu menyiapkan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan.
Kompetensi yang memadai diperlukan tidak hanya bagi para kepala daerah, namun juga bagi perangkat di bawahnya. Kepala daerah yang kompeten namun tidak didukung oleh perangkat bawahan yang tidak kompeten akan kesulitan untuk menjalankan program-programnya.
Sebaliknya, memiliki perangkat bawahan yang kompeten namun kepala daerahnya tidak kompeten, akan berakibat pada ketidakjelasan arah pembangunan daerah yang tentunya berdampak pada tidak terlaksanakannya misi dan visi pembangunan di daerah.
4. Manajerial
Keterampilan manajerial yang tinggi sangat diperlukan bagi setiap pemimpin dalam menerjemahkan visi dan misi organisasi yang ia pimpin, agar menjadi instruksi operasional yang mudah dipahami dan dikerjakan.
Kemampuan manajerial ini melibatkan kemampuan dalam mengelola sumber daya manusia maupun sumber daya infrastruktur lainnya yang diperlukan, misalnya dari teknologi informasi, untuk mendukung pengambilan keputusan yang efektif, efisien dan tepat waktu.
5. Koordinasi
Koordinasi dilakukan dengan antarsatuan kerja, antarpemerintah daerah, maupun dengan pemerintah pusat untuk saling memberikan informasi dan bersama mengatur atau menyepakati sesuatu. Dengan demikian, dapat saling mendukung dan mempercepat proses pelaksanaan tugas dan keberhasilan di masing-masing pihak.
6. Umpan balik dengan Studi Lapangan
Umpan balik diperlukan untuk menilai apakah program-program yang dijalankan telah berhasil memenuhi tujuan yang diinginkan atau sebaliknya.
Salah satu cara untuk mendapatkan hasil evaluasi ini adalah dengan melakukan studi langsung di lapangan dengan melakukan observasi dan melihat langsung dampak dari pelaksanaan program yang diterapkan, apakah memberikan banyak kemanfaatan sesuai dengan tujuan yang diinginkan, atau sebaliknya masih memiliki banyak sekali kelemahan atau kesulitan-kesulitan yang harus segera ditangani dan diperbaiki.
7. Umpan Balik dengan Studi Banding
Cara lain untuk mengevaluasi sukses tidaknya suatu program yang dijalankan dalam mencapai tujuan yang diinginkan adalah dengan melakukan studi banding dengan melihat praktik terbaik. Dari sana, akan teridentifikasi kelemahan-kelemahan yang masih harus diperbaiki, atau bahkan peningkatan-peningkatan apa yang dapat dilakukan untuk memberikan nilai tambah yang jauh lebih baik daripada yang sudah berjalan saat ini.
Studi banding tidak selalu berarti harus melakukan kunjungan ke luar negeri. Studi banding juga dapat dilakukan di dalam negeri dengan mencari contoh best-practice. Dalam konteks pelayanan publik di Indonesia misalnya, UI melakukan studi banding pada sebuah desa yang telah berhasil menerapkan smart government, yakni Desa Ketapang di Kabupaten Banyuwangi.
Desa Ketapang sebagai sebuah unit pemerintahan daerah yang terkecil telah sukses memberikan contoh pelayanan satu atap yang tidak hanya terintegrasi, namun berhasil menerapkan layanan berbasis digital.
Kepala Desa Ketapang menunjukkan bagaimana seluruh data demografi penduduk desa, hingga pemetaan geografis dan status sosio-ekonomi masyarakatnya telah terarsip secara digital dalam sistem informasi desa. Sehingga sangat memudahkan sekali bagi pemerintah desa untuk menyusun dan menerapkan program pembangunan desa yang tepat sasaran.
(adv/adv)
