.webp)
Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop UKM) berharap adanya koperasi syariah untuk turut serta menjadi penyalur kredit usaha rakyat (KUR). Faktanya, kini hanya ada satu lembaga keuangan syariah yang menjadi penyalur KUR yaitu BRI Syariah.
Hal tersebut diungkapkan Deputi Bidang Pembiayaan Kementerian Koperasi dan UKM, Yuana Sutyowati. Yuana mengatakan hal itu saat menjadi Keynote Speech dalam acara Peluncuran Gerakan Microfinance Muhammadiyah GMM dan Diskusi Nasional 'Membangun Aliansi Integritas Keuangan Mikro Muhammadiyah' di Gedung Smesco Indonesia, Selasa (30/10/2018).
"Saya berharap ada dari KSPPS (Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah), termasuk dari BTM (Baitut Tamwil Muhammadiyah)," kata Yuana mewakili Menteri Koperasi dan UKM, AAGN Puspayoga, dalam keterangan tertulisnya.
 Deputi Bidang Pembiayaan Kementerian Koperasi dan UKM, Yuana Sutyowati, di acara Peluncuran Gerakan Microfinance Muhammadiyah GMM dan Diskusi Nasional 'Membangun Aliansi Integritas Keuangan Mikro Muhammadiyah' (Foto: dok. Kemenkop UKM) |
Saat ini KUR disalurkan oleh 47 bank umum, termasuk Bank Pembangunan Daerah, 4 lembaga keuangan non bank, dan 2 koperasi simpan pinjam. Kedua koperasi tersbut adalah Kospin Jasa Pekalongan dan Kopdit Obor Mas NTT. Dalam waktu dekat akan hadir Koperasi Simpan Pinjam (KSP) yang akan menjadi penyalur KUR, yaitu KSP Guna Prima Dana.
Yuana mendukung penuh adanya upaya Muhammadiyah mewujudkan berdirinya Satu Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Satu BTM. Hal ini sejalan dengan keinginan pemerintah Indonesua menjadi pusat keuangan syariah dunia.
"Indonesia mimpi jadi pusat keuangan syariah dunia," kata Yuana.
Pada kesempatan yang sama, Direktur Lembaga Keuangan Mikro Otoritas Jasa Keuangan Suparlan mengatakan posisi Muhammadiyah yang ingin mewujudkan pencetakan Satu PDM Satu BTM sangat sejalan dalam upaya menumbuhkembangkan sektor riil dan UKM.
"Itu juga sangat strategis karena Muhammadiyah mempunyai jaringan tingkat primer, sekunder, dan pudat atau induk. Ini punya bargaining power yang tinggi terhadap lembaga perbankan," jelasnya.
Gerakan Keuangan Mikro Muhammadiyah, lanjut Suparlan, menjadi bagian dari upaya membetengi umat dari praktik keuangan konvensional yang mengandung unsur riba. Menurut Suparlan, keuangan mikro juga bisa menggarap potensi asuransi mikro bagi kalangan UMKM.
Ketua Induk KSPPS BTM, Achmad Suud, mengungkapkan GMM digulirkan pada acara Konsolidasi Keuangan Mikro Muhammadiyah di Lampung pada Mei lalu. BTM memiliki jaringan luas di tingkat primer di daerah serta tingkat sekunder di level provinsi dan pusat.
Suud memaparkan induk BTM mempunyai lima fungsi yakni sebagai regulator bagi lembaga keuangan mikro (LKM) maupun KSPPS BTM, pengendali jaringan BTM, lembaga penyelenggara pendidikan dan pelatihan, serta lembaga supervisi.
"Jadi kami punya parameter untuk menilai kesehatan suatu BTM," pungkasnya.
