.webp)
Menteri Koperasi dan UKM Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga mengatakan pihaknya menjadikan kewirausahaan sebagai agenda prioritas untuk mengejar ketertinggalan Indonesia dengan negara lain.
Sejumlah program dijalankan Kemenkop UKM untuk meningkatkan rasio kewirausahaan Indonesia. Hasilnya pada 2014 rasio kewirausahaan berada di angkat 1,4% sedangkan pada 2016 naik menjadi 3,1%. Dengan dukungan dari seluruh stakeholder, Puspayoga yakin rasio kewirausahaan RI tahun ini bisa berada di atas 5%.
"Adanya sinergi dengan seluruh stakeholder dari kementerian, gubernur, bupati dan wali kota, hingga swasta, saya yakin akhir 2018 ini rasio kewirausahaan akan berada di atas 5%," kata Puspayoga dalam keterangan tertulis, Kamis (25/10/2018).
Ia optimistis tingkat rasio kewirausahaan Indonesia tahun ini akan setara dengan negara-negara tetangga seperti Singapura (7%), Malaysia (5%), dan Thailand (4%).
Untuk mewujudkan hal itu sejumlah program dilakukan Kemenkop seperti Gerakan Kewirausahaan Nasional (GKN) dan Gerakan Mahasiswa Pengusaha (GMP). Kerja sama dengan 59 Perguruan Tinggi seluruh Indonesia dilakukan untuk Gerakan Mahasiswa Pengusaha.
Melalui dua gerakan ini, sebanyak 117.864 mahasiswa, sarjana, dan generasi muda serta kelompok masyarakat strategis lainnya mendapatkan pelatihan wirausaha. Selain itu ada juga fasilitasi modal bagi 9.687 wirausaha pemula.
Untuk mendukung penguatan UMKM agar berdaya saing, kemudahan akses KUR (kredit usaha rakayat) menjadi salah satu prioritas agar UMKM dapat dengan mudah mendapatkan akses kredit. Dari target penyaluran KUR sebesar Rp 123,6 triliun pada 2018, ia mengatakan per September 2018 jumlah yang telah tersalurkan sebesar Rp 100,1 triliun kepada 3.797.547 orang.
Jumlah koperasi sebagai penyalur KUR pun akan ditingkatkan setelah Kospin Jasa (Pekalongan) dan Kopdit Obor Mas (NTT).
"Ada satu lagi KSP asal Badung, Bali, yang juga telah siap menjadi penyalur KUR bagi ratusan ribu anggotanya yang banyak bergerak di sektor usaha pariwisata," kata Puspayoga.
Selain KUR pihaknya juga telah berhasil mengakomodir keluhan pelaku KUMKM di seluruh Indonesia. Salah satunya dengan penurunan tarif PPh Final dari 1% menjadi 0,5% bagi pelaku koperasi dan UMKM yang memiliki omzet bruto maksimal sebesar Rp 4,8 miliar per tahun. (adv/adv)
