.webp)
Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) sangat serius dan konsentrasi dalam mengawal kemajuan rehabilitasi dan rekonstruksi (rehab-rekon) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) pascagempa. Hal itu disampaikan Sekretaris Kemenko PMK Y. B. Satya Sananugraha dalam rapat koordinasi evaluasi kemajuan penanganan bencana di NTB di Kantor Gubernur NTB.
"Ini adalah fungsi koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian (KSP) yang menjadi kewenangan Kemenko PMK," kata Satya dalam keterangannya.
Satya mengatakan, fungsi KSP Kemenko PMK diterapkan untuk memastikan implementasi kebijakan penanganan bencana berjalan sesuai rencana. Sementara koordinator pelaksanaan rehab-rekon berada di bawah wewenang Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
"Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 5/2018 menjadi acuan bagi kementerian/lembaga (K/L) dan pemerintah daerah (pemda) yang ada dalam Inpres untuk mendukung secara maksimal percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi," tambah Satya.
Sebelum menggelar rakor evaluasi kemajuan penanganan bencana di NTB, Kemenko PMK juga telah menggelar rakor untuk menyusun list kebutuhan rencana aksi rehab-rekon dengan melibatkan K/L terkait. Rakor tersebut dikawal langsung oleh Plt. Deputi bidang Koordinasi Kerawanan Sosial dan Dampak Bencana Kemenko PMK Sonny Harry B Harmadi.
Saat itu, Sonny mengingatkan agar list kebutuhan yang sudah dibuat untuk segera ditindaklanjuti dengan memperhatikan akuntabilitas.
"Selain akuntabilitas, kami juga menekankan pentingnya target. Untuk fungsi pendidikan, kesehatan, pelayanan dasar, dan ekonomi harus sudah berjalan normal pada Desember 2018. Adapun untuk pembangunan perumahan semaksimal mungkin akhir Maret 2019 dapat mencapai target," ungkap Satya.
Tak lupa, Satya juga mengingatkan kepada para pihak yang terlibat dalam percepatan rehab-rekon agar melaksanakan pemulihan dengan prinsip membangun lebih baik dan aman (build back better and safer), tepat waktu, tepat kebutuhan, tepat administrasi dan tata kelola, serta melaksanakan secara gotong royong.
"Kami menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah bergotong-royong baik dari K/L, pemda, masyarakat, para relawan, organisasi masyarakat, dan dunia usaha atas partisipasinya dalam membangun kembali NTB," kata dia.
Sementara itu Gubernur NTB, Zulkieflimansyah menyampaikan pesan Presiden Jokowi yang menginginkan agar masyarakat terdampak gempa di NTB bisa segera memiliki hunian sementara.
"Saya menyampaikan pesan Pak Presiden RI mudah-mudahan huntara untuk masyarakat NTB segera jadi pada bulan Oktober," lanjutnya.
Sebagai informasi, data terakhir progres pelaksanaan rehab-rekon di NTB sampai 19 September diketahui ada 17.970 rumah yang sudah dibongkar dan 12.721 rumah yang siap bangun. Di samping itu, 172 rumah ibadah juga sudah dibongkar dan 122 sudah siap dibangun.
Ada 66 tempat pendidikan yang juga sudah dibongkar dan 61 siap untuk dibangun. Total bangunan yang dibongkar sudah mencapai 52.22 persen dan siap bangun mencapai 36.96 persen.
Turut hadir dalam rakor tersebut Kepala BNPB Willem Rampangilei, Wagub NTB Siti Rohmi, Plt. Deputi Bidang Koordinasi Kerawanan Sosial dan Dampak Bencana Kemenko PMK Sonny Harry B. Harmadi, perwakilan TNI Polri, pejabat instansi terkait, serta para bupati/wali kota yang terdampak gempa di NTB.
Satu hari sebelum menggelar rakor, Satya bersama Sonny melakukan kunjungan lapangan ke Sembalun di Lombok Timur hingga ke Bayan dan Pemenang di Lombok Utara. Keduanya berdialog langsung dengan pengungsi, tenaga medis, relawan, dan masyarakat umum.
Baca berita lainnya dari Kemenko PMK di sini. (adv/adv)
