Menko PMK Bahas Percepatan Rehab-Rekon NTB Pasca Gempa Bumi

Jakarta -

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Puan Maharani membahas percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca terjadinya gempa bumi di NTB bersama para Menteri terkait. Rapat tingkat menteri (RTM) ini sekaligus diselenggarakan untuk menindaklanjuti Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 5 tahun 2018

Inpres tersebut difokuskan pada program percepatan rehab-rekon pasca gempa NTB yang dikeluarkan Presiden Joko Widodo belum lama ini.

"Gempa yang terjadi di NTB pada akhir Juli 2018 telah berdampak pada kehidupan sosial, ekonomi, budaya, dan masyarakat NTB. Pemerintah, baik pusat dan daerah juga telah melaksanakan kegiatan tanggap darurat. Bahkan seluruh komponen bangsa mulai dari BNPB, TNI, Polri, dan masyarakat telah memberikan bantuan yang maksimal," kata Puan dalam keterangannya.

Secara umum, program penanggulangan dampak bencana gempa bumi di NTB akan meliputi pemenuhan kebutuhan dasar, antara lain pelayanan kesehatan, pendidikan, bantuan logistik, dan bantuan rehab rumah. Lalu percepatan pembersihan puing. Selanjutnya percepatan pembangunan rumah penduduk swakelola. Terakhir, percepatan pembangunan fasilitas umum.

Rapat Tingkat Menteri untuk membahas percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca terjadinya gempa bumi di NTB / Foto: Kemenko PMK

"Inpres No 5/2018 menugaskan kepada 4 menko, 15 menteri, Polri, TNI, Kejaksaan, 3 lembaga, serta 6 Pemda untuk melaksanakan percepatan rehab-rekon di NTB. Amanat Inpres adalah pembangunan prasarana dan sarana dasar untuk mendukung berfungsinya kembali aktivitas pendidikan, kesehatan, agama, dan fasilitas penunjang perekonomian paling lambat akhir Desember 2018 dan prasarana lain paling lambat 2019," tutup Puan.

Turut hadir pada RTM ini Mendikbud Muhadjir Effendy, Menkes Nila F. Moeloek, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Mensos Agus Gumiwang, Menteri ATR Sofyan Djalil, Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro, dan Wagub NTB Muhammad Amin.

(adv/adv)