Demi memastikan dan mengawasi penyelenggaraan pelayanan ibadah haji 2018 berjalan lancar, Deputi Bidang Pendidikan dan Agama Kemenko PMK Agus Sartono menjalankan kunjungan kerja ke Jeddah, Arab Saudi. Ia mengatakan bahwa pelayanan haji tahun ini kian membaik dari tahun sebelumnya.
"Perbaikan penyelenggaraan haji dari tahun ke tahun selalu mengalami peningkatan. Hal ini bisa dilihat dari indeks kepuasan pelayanan haji yang terus meningkat," ungkap Agus dalam keterangan tertulisnya.
Agus yang juga anggota Amirul Hajj 2018 bersama Menteri Agama Lukman Hakim Syaifuddin dan rombongan delegasi Amirul Hajj lainnya meninggalkan Tanah Air, Sabtu (11/08/2018). Setibanya di Jeddah, rombongan langsung menyaksikan pelayanan haji yang kini makin tampak baik.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dalam kunjungannya kali ini, Agus yang sekalian menjalankan ibadah umrah juga mendengarkan kesan positif dari jemaah Indonesia terkait hotel, makanan, serta transportasi dalam perjalanan dari Jeddah ke Mekkah. Jemaah juga mengharapkan agar kondisi baik dan lancar tersebut dapat berlangsung hingga kepulangan jemaah haji kloter terakhir.
Setibanya di Mekkah, delegasi juga melangsungkan rakor tim haji di Dakker, Minggu (12/08/2018) yang dipimpin Lukman selaku Amirul Hajj beserta delegasi lainnya seperti Dubes RI untuk Kerajaan Arab Saudi, Dirjen Haji Kemenag Nizar Ali, Irjen Kemenag, Pejabat Eselon 2 Ditjen Haji Kemenag, Konjen RI di Jeddah, serta seluruh tim penyelenggara haji Indonesia.
![]() Rakor Tim Haji (Foto: dok. Kemenko PMK) |
Laporan yang didapat dari Nizar menjelaskan pada 12 Agustus telah sampai 437 kloter dari 511 kloter dengan jumlah jemaah haji 175.923 jemaah dan 2.185 petugas. Profil jemaah menunjukkan bahwa 27,9% jemaah adalah IRT, 21,2% PNS, 30,4% merupakan pedagang/swasta, dan selebihnya merupakan petani/nelayan atau lainnya.
Sementara itu, 65,5% jemaah berasal dari Jatim, Jateng, Jabar dan DKI Jakarta. Sedangkan sisanya berasal dari luar Pulau Jawa.
Dari data tersebut, juga terlihat bahwa 32,2% jemaah berusia antara 51-60 tahun, 26,7% berusia 41-50 tahun, 23,6% nya berusia 61-74 tahun, 11,0% lagi berusia di bawah 40 tahun dan 3,5% berusia di atas 74 tahun.
Tak hanya mengenai profil jemaah, Nizar juga melaporkan masa tunggu jemaah untuk berhaji. Untuk masa tunggu terlama, ia menjelaskan Kabupaten Bantaeng adalah yang terlama dengan masa antrean haji mencapai 39 tahun. Sementara warga Kabupaten Wajo dan Pinang harus menunggu hingga 26 tahun lamanya.
Mengenai kesehatan, Nizar menambahkan bahwa hingga 12 Agustus, tim kesehatan melaporkan terdapat 54 jemaah yang meninggal dunia. Angka ini menurun jika dibandingkan dengan periode haji 2017 sebanyak 68 orang.
Oleh sebab itu, pemerintah berharap bahwa perbaikan pelayanan haji ini bisa terus berlanjut hingga pascapuncak haji di Armina kelak.
Contoh komitmen peningkatan pelayanan yang dilakukan pemerintah bisa terlihat pada pengawasan kualitas makanan secara ketat. Hal ini dikarenakan telah terjadi dua kasus pengawas dan Baladiah (kantor pemerintah kota/provinsi di Arab Saudi) yang menemukan bahan baku daging dan ayam yang tak memenuhi standar. Bahan baku tersebut akhirnya dibuang dan perusahaan penyedia bahan baku juga diberikan sanksi atas kelalaian tersebut.
Jika diketahui ada dapur yang tak memenuhi syarat, maka akan langsung disegel. Misalnya suhu makanan tak sesuai standar. Bahkan sanksinya bisa sampai menyita bahan makanan dan penyedia katering harus mengganti makanan yang tak sesuai standar tersebut.
Segala langkah yang sudah dilakukan tersebut menunjukkan bahwa berbagai masukan, saran, dan perhatian dari Menko PMK yang dikatakan dalam rakor persiapan bersama Lukman dan Menkes pada April lalu benar-benar dilaksanakan.












































