Lindungi TKI, Ditjen Imigrasi Perketat Penerbitan Paspor

Kabar Imigrasi - detikNews
Senin, 16 Apr 2018 00:00 WIB
Upaya pencegahan TKI ilegal oleh Ditjen Imigrasi (Dok. Imigrasi)
Jakarta - Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM terus berupaya memperketat pengawasan pemberian paspor dan keberangkatan Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI). Ini dilakukan sebagai langkah meningkatkan perlindungan pada calon TKI yang diberangkatkan di periode Januari 2017 hingga saat ini.

Kepala Bagian Humas dan Umum Ditjen Imigrasi, Agung Sampurno, mengatakan kebijakan ini merupakan penguatan bersama dalam Layanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang dikembangkan BNP2TKI dan sejumlah pemda kantong TKI.

Kegiatan serupa dilakukan juga di Mal Pelayanan Publik yang dibangun Kemenpan RB yang menyatukan pelayanan keimigrasian seperti paspor dengan layanan lain dari BNP2TKI, BPJS, dan Polri terkait persiapan TKI ke luar negeri.

Kebijakan-kebijakan strategis lainnya yang sudah dilakukan antara lain pertama pemberian perlindungan terhadap CTKI dari sindikat Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Caranya dengan cara melakukan antisipasi terhadap para pemohon paspor yang akan bekerja keluar negeri tanpa melalui prosedur rekrutmen yang benar.

"Pejabat Imigrasi di Kantor Imigrasi akan melakukan penundaan pemberian paspor terhadap Calon TKI yang tidak melalui prosedur yang benar tanpa sepengetahuan Kemnaker, BP2TKI, atau Dinas Ketenagakerjaan," kata Agung dalam keterangan tertulisnya, Senin (16/4/2018).

Selanjutnya para calon TKI akan dikoordinasikan dan diserahkan kepada Disnaker pemda setempat atau BP3TKI yang ada di pemda, untuk selanjutnya disalurkan dan dilengkapi sesuai prosedur penyiapan rekrutmen PMI TKI untuk dikirim ke luar negeri.

Lindungi TKI, Ditjen Imigrasi Perketat Penerbitan Paspor Pendataan calon TKI untuk pencegahan keberangkatan pekerja migran ilegal (Dok. Imigrasi)


Kedua yakni perlindungan terhadap calon TKI juga dilakukan ketika mereka sudah memiliki paspor, namun tidak memiliki visa untuk bekerja dengan modus operandi menggunakan fasilitas BVK (Bebas Visa Kunjungan) yang berlaku di negara ASEAN terutama ke Malaysia, atau visa umrah dan visa ziarah (biasanya ke Timur Tengah), juga visa magang (umumnya ke Jepang).

Pejabat Imigrasi akan melakukan Penundaan terhadap pemberangkatan calon TKI atas hasil pengawasan keimigrasian yang dilakukan di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Bandara, Pelabuhan dan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) bagi calon TKI non prosedural. Selanjutnya mereka juga diserahkan kepada Disnaker pemda setempat atau BP3TKI untuk dibantu prosedurnya.

Ditjen Imigrasi telah melakukan upaya ini pada tahun 2017 dengan capaian penundaan pemberian paspor bagi calon TKI non prosedural sebanyak 5.960 paspor, penundaan pemberangkatan calon TKI non prosedural sebanyak 1.016 orang.

Upaya pencegahan ini terus dilakukan dan hingga April 2018 dengan capaian antara lain penundaan pemberian paspor kepada calon TKI non prosedural sebanyak 1.833 paspor, dan penundaan pemberangkatan keluar negeri kepada calon TKI non prosedural sebanyak 71 Orang.

"Upaya perlindungan TKI dengan cara seperti ini merupakan bagian dari bentuk kepedulian Ditjen Imigrasi melalui seluruh Kantor Imigrasi (125 kantor Imigrasi) se-Indonesia. Hal ini merupakan perwujudan bahwa negara hadir bagi para calon TKI sebelum mereka berangkat ke luar negeri," jelas Agung.

Menurut dia, upaya pencegahan perlu dilakukan secara bersinergi dan komprehensif lintas kementerian dan lembaga. Usaha ini akan mendukung upaya lainnya dalam bentuk penegakan hukum terhadap perbuatan sindikat perdagangan orang internasional, terutama setelah terjadinya kejadian yang menjadikan para TKI / PMI sebagai korban penyaluran dan penempatan tenaga kerja di luar negeri yang dikelola oleh sindikat perdagangan orang.

"Dua hal tersebut di atas dapat dilakukan secara maksimal oleh pejabat Imigrasi yang berintegritas dan memahami perannya dalam pemberian perlindungan HAM. Para calon TKI yang akan berangkat ke luar negeri berada dalam pengaruh daya tarik dan iming-iming atau di bawah tekanan kekuasaan sindikat perdagangan orang. Modus lainnya yaitu pelaku menyelundupkan dirinya sendiri untuk bekerja ke luar negeri (people smugling)," ujar Agung.

Upaya perlindungan terhadap calon TKI ini dinilai sebagai upaya yang memberikan kontribusi yang sangat baik untuk pencegahan terjadinya WNI bermasalah di luar negeri oleh Kementerian Luar Negeri di sepanjang tahun 2017. Sebuah perubahan besar yang dapat dirasakan dari tahun sebelumnya.

"Kementerian Luar Negeri juga memberikan Hassan Wirayuda Award tahun 2017 kepada Ditjen Imigrasi atas kegiatan yang telah dilakukan dalam memberikan perlindungan kepada calon TKI yang akan berangkat ke luar negeri. Usaha ini berhasil menekan jumlah WNI bermasalah khususnya TKI yang seringkali menjadi korban TPPO di luar negeri sepanjang tahun 2017," pungkas Agung. (adv/adv)