.webp)
Kini AS justru menegaskan posisinya sebagai pendukung langkah aneksasi atau pencaplokan wilayah negara lain. Padahal menurutnya, secara hukum, perjanjian Oslo tahun 1993 antara Israel-Palestina, menetapkan bahwa penyelesaian status Yerusalem harus berdasarkan pada perundingan antara Israel-Palestina.
"Jika ada penetapan status Yerusalem tanpa kesepakatan maka itu merupakan aksi pencaplokan, aneksasi, agresi, perampasan kedaulatan negara lain secara kasar," jelas Muhaimin dalam keterangan tertulisnya, Kamis (7/12/2017).
Menurutnya, Palestina selama ini mematuhi perjanjian Oslo. Meskipun Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) tegas menyatakan bahwa Yerusalem adalah ibu kota resmi Palestina pada tahun 1988. Keputusan PLO ini ditentang oleh Israel.
Seharusnya hal ini juga berlaku pada penetapan Yerusalem sebagai ibu kota Israel. Sebab jika keputusan itu hanya diklaim satu pihak maka berarti Israel telah melakukan tindakan aneksasi. Berdasarkan fakta tersebut, Partai Kebangkitan Bangsa pun menyuarakan protes kepada Trump.
"Ini menjadi provokasi yang akan membangkitkan lagi keresahan dan kemarahan di Timur Tengah, yang ternyata tak pernah damai akibat campur tangan tak bertanggung jawab AS,"
Pihaknya menuntut Duta Besar AS di Indonesia Joseph R. Donovan Jr. untuk menjelaskan hal ini kepada publik.
"Apa masih kurang keterlibatan AS dalam konflik berdarah di Irak dan Syria, sehingga provokasi tidak bertanggung jawab seperti ini mau diperluas lagi ke kota suci Yerusalem?," tegasnya lagi.
Muhaimin mencatat bahwa sejumlah negara yang selama ini menjadi sekutu AS juga telah menolak rencana ini. Inggris, Prancis dan Saudi telah menyatakan bahwa langkah ini akan menyebabkan keresahan.
"Sebaiknya Trump mendengarkan masukan dari sekutu-sekutunya kali ini. Agar AS tidak dinobatkan sebagai pemerintahan yang mendukung kolonialisme baru di Timur Tengah," sambung dia.
PKB meminta pemerintah Indonesia untuk memprotes keras pernyataan Donald Trump dan mendorong pemerintah Indonesia untuk menggalang kekuatan internasional, baik melalui PBB maupun OKI untuk menggelar sidang menolak kebijakan sepihak Trump demi terpeliharanya koeksistensi damai di Palestina serta terciptanya stabilitas politik dan keamanan di Timur Tengah. (adv/adv)
