.webp)
Gubernur BI Agus Martowardjojo menjelaskan, sejumlah kebijakan yang akan diterapkan pada 2018 nanti salah satunya yakni perluasan pemberlakukan Giro Wajib Minimum (GWM) pada valas dan bank syariah. Selama ini aturan simpanan wajib perbankan di BI tersebut hanya berlaku untuk bank konvensional dan rupiah. Selain itu, berlakunya GWM juga direncanakan akan diperpanjang, dari saat ini ditetapkan setiap dua minggu.
"BI akan sempurnakan GWM rata-rata dan perluasan implementasi GWM rata-rata. Sehingga mencakup rupiah dan valas, baik bank konvensional ataupun syariah. Serta menyesuaikan rasio dan memperpanjang masa pemenuhan GWM rata-rata. Penyempuranaan ini akan kami tempuh secara bertahap dan terukur," jelas Agus saat Pertemuan Tahunan BI 2017 di JCC, Jakarta, Selasa (28/11/2017).
Menurutnya, kebijakan tersebut ditempuh BI untuk meningkatkan likuiditas perbankan. Sehingga pada akhirnya bisa meningkatkan efisiesi lantaran ketetapan GWM lebih fleksibel bagi perbankan. Selain itu, pihaknya akan mengimplementasikan kebijakan makro prudential liquidity buffer sebagai bentuk penyempurnaan pengaturan GWM sekunder saat ini.
Kebijakan BI lainnya, sambung Agus, yakni menguatkan Loan to Value (LTV) dengan menerapkan rasio kredit itu berdasarkan target sesuai segmen. Hal ini dilakukan agar kredit bisa tumbuh positif yang tentunya bisa berkualitas.
"Ke depan kami akan perkuat kebijakan LTV melalui penerapan LTV secara targeted. Sebelumnya ada GWM spasial atas basis kewilayahan, namun melihat tidak cukup efektif, maka kita minta Departemen Kebijakan Makroprudensial untuk mengkaji LTV atas target segmen misalnya apartemen, ruko, rukan, yang sifatnya masih dalam kajian," terang Agus.
Untuk menjaga nilai tukar rupiah, lanjut dia, BI akan mendorong lebih banyak bank domestik menyediakan instrumen lindung nilai.
"Untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah agar sesuai dengan fundamentalnya dengan tetap mendukung bekerjanya mekanisme pasar, kebijakan ini juga kami perkuat dengan kebijakan pada mata uang tertentu, memperkuat mitigasi keuangan non bank dalam melakukan pengelolaan utang luar negeri, dan mendorong bank domestik sediakan instrumen lindung nilai yang efisien bagi korporasi," ungkap Agus.
Sementara itu, BI juga menaruh perhatian cukup besar pada pengembangan UMKM untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkualitas.
"Sejalan dengan komitmen pemerintah untuk tingkatkan kualitas pertumbuhan ekonomi, kami akan turut dorong pengembangan UMKM untuk perkuat pengendalian inflasi dari sisi suplai, meningkatkan kapabilitas UMKM melalui program kewirausahaan, dan dorong bank untuk penuhi rasio kredit pada UMKM sebesar minimal 20% pada 2018," ucap Agus.
 Presiden Joko Widodo saat saat Pertemuan Tahunan BI 2017 di JCC, Jakarta (Foto: Bank Indonesia) |
Di kesempatan yang sama, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebut banyak sekali perubahan kondisi ekonomi saat ini dibandingkan beberapa tahun sebelumnya. Kondisi ini pula yang membuat pemerintah maupun BI perlu merumuskan kebijakan yang tepat.
"Orang banyak bandingkan dengan masa lalu misalnya tahun 2011-2012 saat kita memiliki booming komoditas. Kalau lihat data saat itu konsumsi rumah tangga ada di angka 7%, sekarang hanya 4,93-4,95%. Ini profil yang sekarang, karena memang beda. Kita lihat dunia ekonomi tumbuh 5% sekarang hanya 3% sekian. China yang tadinya tumbuh 11-12% sekarang hanya 6% sekian. Ini perbedaan yang harus dipahami agar kebijakan yang diambil tidak salah," tutur Jokowi.
 Presiden Joko Widodo menghadiri Pertemuan Tahunan BI di JCC, Jakarta (Foto: Bank Indonesia) |
Mantan Gubernur DKI Jakarta ini menjelaskan selain perubahan skala makro ekonomi, perubahan yang cukup drastis juga terjadi perilaku masyarakat yang ikut mengubah landskap ekonomi di Indonesia.
"Banyak parameter berubah. Perilaku konsumen berubah, banyak model bisnis berubah. Terakhir kaitannya dengan daya beli. Kita enggak sadar banyak model bisnis baru sehingga pola konsumsi berubah. Dulu orang suka ke mal dan toko, sekarang orang konsumsinya ada di wisata atau suka plesiran. Ada shifting yang harus dipahami. Ada perubahan dari offline ke online. Ini perubahan yang mau tidak mau harus kita terima," pungkas Jokowi.
(adv/adv)
