KLHK Utamakan Aspek Pencegahan dan Pemadaman Dini

Advertorial - detikNews
Kamis, 14 Sep 2017 00:00 WIB
Jakarta - Upaya pemadaman darat dan udara akan terus dilaksanakan untuk menanggulangi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di daerah yang rawan. Pemadaman dini pada karhutla juga harus didahulukan sebelum api menjadi besar dan menimbulkan banyak kerugian.

"Pembelajaran berharga dari pengalaman kebakaran hutan dan lahan yang lalu, pemerintah berupaya lebih keras untuk mengutamakan aspek pencegahan dan memperkuat sinergitas para pihak dalam penanganan karhutla," ujar Direktur Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan, Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Raffles B. Panjaitan dalam keterangan tertulis, Kamis (13/9/2017).

Raffles mengatakan upaya-upaya tersebut, antara lain melalui penguatan deteksi dini, patroli terpadu pencegahan, penataan tata kelola air di kawasan gambut, sosialisasi dan penyadartahuan, menyiapkan sumber daya dalkarhutla baik untuk operasi pemadaman darat maupun udara.

"Serta melaksanakan teknologi modifikasi cuaca- hujan buatan,"

Di Sumatera Selatan Brigade Dalkarhutla KLHK Manggala Agni bersama tim Satgas Darat melakukan pemadaman karhutla di Kecamatan Tulung Selapan (OKI) dan Kecamatan Muara Belida (Muara Enim), (12/9/2017). Akses menuju titik api yang sulit dijangkau menjadi kendala para petugas. Untuk menanggulangi kebakaran ini tim satgas udara juga melakukan pemadaman dari udara.

Waterbombing dilakukan oleh 2 unit heli, heli MI 17/ER-MHV dan Heli MI 8/EY-222. Satgas udara juga memutuskan untuk melakukan Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC) hujan buatan menggunakan Pesawat Casa A-2104 dengan menyemai garam sebanyak 800 kg di atas wilayah OKI dan OKUT.

Sementara itu pemadaman gabungan dilakukan di Desa Santan Sari dan Sako Makmur (Kecamatan Sembawa, Kabupaten Banyuasin) oleh Manggala Agni, TNI, Polri, Masyarakat Peduli Api (MPA). Kebakaran yang terjadi bukan di lahan gambutnamun pada vegetasi semak belukar seluas ± 28 Ha. Tim gabungan berhasil memadamkan Kebakaran ini.

Di Jambi, Tim Patroli Terpadu Manggala Agni Daops Bukit Tempurung, BPBD Tanjabar, TNI, Polri, Regu Pemadam Kebakaran perusahaan swasta, aparat dan masyarakat Desa Muntialo melakukan pemadaman di Dusun Karya Lestari, Desa Muntialo (Kecamatan Batara, Kabupaten Tanjung Jabung Barat). Kebakaran seluas 1 Ha ini terjadi di lahan dengan status Areal Penggunaan Lain (APL) membakar vegetasi pakis pinang, dan kelapa sawit.

Sedangkan di Sulawesi Tenggara, Manggala Agni Daops Tinanggea, petugas Balai Taman Nasional Rawa Aopa Watumohai (TNRAW) dan petugas Polsek Lantari Jaya berhasil memadamkan kebakaran pada kawasan hutan TNRAW di wilayah Kecamatan Lantari, Kabupaten Bombana seluas 3,22 Ha.

Untuk memperkuat kapasitas dan sinergi antar para pihak dalam pengendalian karhutla, di Kalimantan Bara Manggala Agni Daops Pontianak bekerja sama dengan Polresta Pontianak melakukan simulasi penanggulangan karhutla, bertempat di Kecamatan Rasau Jaya (Kabupaten Kubu Raya), Selasa (12/9).

Acara dimulai dengan apel bersama kesiapan dan komitmen penanganan karhutla dilanjutkan dengan simulasi menggunakan mesin, nozel dan pemadaman di lahan gambut. Jumlah peserta yang terlibat sebanyak 70 orang yang terdiri dari 40 orang Manggala Agni, 15 orang Polri, 10 orang TNI, dan 5 orang BPBD.

Data Posko Pengendalian Kebakan Hutan dan Lahan KLHK tanggal 13 September 2017 pukul 20.00 WIB, memantau 42 titik panas (hotspot) pada satelit NOAA 19, dengan rincian 42 dengan rincian Sumatera Utara 1 titik (Kabupaten Padanglawas Utara), Jambi 2 titik (Kabupaten Merangin dan Sarolangun), Sumatera Utara 18 titik (Kabupaten OKU, Banyuasin, OKI, Kota Lubuk Linggau, Musirawas, OKU Selatan, Lahat, Muaraenim, PALI), Kalimantan Barat 3 titik (Kabupaten Ketapang, Landak, Melawi), Jawa Barat 2 titik (Kabupaten Bandung), Jawa Timur 2 titik (Kabupaten Situbondo, Bojonegoro), Lampung 1 titik (Kabupaten Waykanan), Bangka Belitung 11 titik (Kabupaten Belitung, Bangka, Bangka Barat, Bangka Tengah, Belitung Timur), Sumatera Barat 2 titik (Kab. Solok Selatan).

Sementara berdasarkan Satelit TERRA AQUA (NASA) Confidence Level >80%, terpantau 15 titik hotspot dengan rincian Sumatera Selatan 1 titik (Kabupaten Musirawas), Kalimantan Timut 1 titik (Kabupaten Berau), Sulawesi Selatan 1 titik (Kabupaten Bone), Sulawesi Barat 1 titik (Kabupaten Mamuju), Sulawesi Tengah 2 titik (Kabupaten Morowali Utara), Sulawesi Tenggara 1 titik (Kabupaten Konawe Utara), NTB 2 titik (Kabupaten Sumbawa), NTT 6 titik (Kabupaten Timor Tengah Selatan, Ngada, Kupang).

Berdasarkan Satelit NOAA 19 hotspot yang terpantau periode 1 Januari–12 September: 1.859 titik, pada periode yang sama tahun 2016 jumlah hotspot sebanyak 2.712 titik (berarti terdapat penurunan jumlah hotspot sebanyak 853 titik/31,45%).

Berdasarkan Satelit Terra/Aqua (NASA) Confidence Level >80% periode tanggal 1 Januari– 12 September 2017 terpantau 1.147 titik hotspot, pada periode yang sama tahun 2016 jumlah hotspot sebanyak 3.295 titik (berarti terdapat penurunan jumlah hotspot sebanyak 2.148 titik / 65,18%).

Anggaran Pengendalian Karhutla

Komisi IV DPR RI meminta KLHK memberikan alokasi anggaran tambahan untuk pengawasan, pencegahan, dan penanggulangan bencana kebakaran hutan dan lahan.

"Bulan Agustus 2018, Indonesia akan menjadi tuan rumah penyelenggaraan Asian Games, jangan sampai pelaksanaannya terganggu oleh bencana asap akibat kebakaran hutan dan lahan, untuk itu perlu kiranya ditingkatkan upaya dan anggaran pengendalian kebakaran hutan dan lahan di KLHK", ungkap Ketua Komisi IV DPR RI Edhy Prabowo dalam Raker dengan Menteri LHK Siti Nurbaya di Komplek Parlemen, Senayan hari ini.

Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2018, KLHK mendapat alokasi anggaran sebesar Rp 8,03 triliun. Anggaran tersebut bersumber dari: Rupiah Murni Rp 6,5 triliun, Penerimaan Negara Bukan Pajak Rp 1,12 triliun, Hibah Luar Negeri Rp.226,6 miliar dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) Rp 51,4 miliar.

Selain anggaran pengendalian karhutla, yang menjadi perhatian Komisi IV lainnya adalah Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada APBN Tahun 2018 sebesar Rp. 500,72 miliar.

Komisi IV merasa perlu untuk melakukan pendalaman guna membahas kriteria teknis DAK dan alokasi per daerah, serta mendorong untuk adanya mekanisme perencanaan pengendalian DAK bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan bersama Badan Anggaran DPR RI.

Untuk itu, Siti Nurbaya bersepakat dengan Komisi IV untuk melakukan Focus Group Discussion (FGD) untuk membahas lebih detail terkait anggaran serta program Perhutanan Sosial dan Tanah Obyek Reforma Agraria. (adv/adv)