"Dalam sesi ini saya mendorong Anda semua untuk lebih jauh mengeksplorasi segala cara yang diperlukan untuk mengakhiri kekerasan dan segala bentuknya dan mencari tindakan lebih lanjut dalam peran parlementer kita untuk mencapai perdamaian dengan biaya apapun," ujar Ketua BKSAP DPR Nurhayati Ali Assegaf, Rabu (6/9/2017).
Nurhayati mengatakan itu dalam World Parliamentary Forum yang digelar di Bali Nusa Dua Convention Center. Perhelatan yang berlangsung 6-7 September ini dihadiri oleh 285 delegasi dari 47 parlemen dari berbagai negara.
![]() |
Negara yang hadir di antaranya Bhutan, Chile, Fiji, Ghana, India, Zimbabwe, Canada, Ecuador, Iran, Jordan, Mexico, Portugal, Qatar, Korea Selatan, dan Turki. Hadir juga 19 observer, di antaranya ASEAN Inter Parliamentary Assembly (AIPA), UNDP, European Union, dan Migran Care. Dengan mengangkat tema 'Achieving the 2030 Agenda through Inclusive Development', forum ini membahas perencanaan peran parlemen di berbagai negara dalam menyukseskan Agenda Pembangunan 2030.
"Berkenaan dengan hal ini, saya sangat prihatin dengan kenyataan bahwa kekerasan masih terjadi di Negara Bagian Rakhine, Myanmar, membunuh Rohingya yang tidak bersalah termasuk yang paling rentan, wanita dan anak-anak. Saya akan meminta semua hadir untuk bangkit sejenak untuk keheningan saat mengenang korban serangan di Negara Bagian Rakhine, Myanmar baru-baru ini," tuturnya.
Nurhayati mengatakan serangan terang-terangan kekuatan militer kepada Rohingya dapat dianggap sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan. "Kita seharusnya tidak membiarkan hal itu terjadi lagi," ungkapnya. (adv/adv)












































