.webp)
Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah ikut serta dalam 2nd Meeting of Speakers of Eurasian Countries Parliaments (MSEAP). Fahri menilai Indonesia perlu menyiasati aturan-aturan dalam kebijakan ekonomi yang tidak sejalan agar tidak membuat ekonomi melambat.
"Kita tidak boleh mengorbankan pertumbuhan ekonomi hanya karena kita terlalu eksesif dan agresif di dalam menerapkan aturan-aturan terutama kepada para pejabat publik yang akhirnya menyebabkan mereka tidak berani mengambil keputusan," ujar Fahri dalam keterangan tertulis, Selasa (27/6/2017).
Fahri mengatakan itu disela-sela acara forum parlemen internasional yang berlangsung di Seoul, Korea Selatan, Senin-Rabu (26-28/7/2017). Forum yang dihadiri 24 parlemen dunia ini mengambil tema 'Promotion of Inter-Parliamentary Cooperation for Common Prosperity In The Eurasian Region'.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Sekitar US$ 28 ribu per kapita, bahkan tiga kali lipat dari kita. Nah, itu yang harus dicontoh secara baik dari negara ini," katanya.
Lebih lanjut Fahri mengatakan, keterlibatan DPR RI dalam forum negara-negara Eropa-Asia ini harus ditanggapi secara positif oleh pemerintahan Joko Widodo. Fahri juga berharap agar pemerintah menindaklanjuti pertemuan di kawasan ini.
"Forum ini penting dan menarik di masa depan karena menyeret pertumbuhan ke Timur yang tadinya didominasi oleh negara-negara di Barat yang dianggapnya itu senja dalam ekonomi," tuturnya.
Terkait sidang MSEAP di Seoul, Fahri juga menjelaskam bahwa Indonesia pernah memiliki pemimpin di dalam forum-forum internasional. Bahkan sangat aktif dan menonjol di antara negara-negara lainnya.
"China sekarang ini dengan inisiatifnya di Asia Tengah khususnya, sedang menghidupkan kembali jalur sutera atau silk road, dan ini akan menjadi kawasan yang sangat penting, karena itu kita harus terlibat secara serius dan implementasinya di dalam level eksekutif ini juga harus berjalan dengan baik," jelasnya.
 Wakil Ketua DPR Fahri Hamzh di 2nd Meeting of Speakers of Eurasian Countries Parliaments (MSEAP). |
Selepas acara ini, Fahri bersama rombongan akan bertemu dengan Komisi ACRC (Anti Corruption and Civil Right Commisions), yaitu lembaga yang menggabungkan banyak lembaga termasuk Ombudsman Korea di dalamnya.
Sebelumnya, delegasi parlemen Indonesia juga melakukan pertemuan dengan Transperency International Korea, dalam pertemuan pada Senin (26/7/2017). Pada pertemuan tersebut dibahas kekuatan civil society dan kontrol pemerintahan dalam tindak pidana korupsi dan penyelewengan. Turut serta dalam rombongan, Anggota Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) Sartono (F-PD) dan Nurhayati Manoarfa (F-PPP).
