.webp)
"Dengan program amnesti ini, para pelanggar, termasuk TKI kita di sana, diberi kesempatan pulang ke negaranya dan dibebaskan dari larangan masuk kembali ke Arab Saudi (blacklist), biaya administrasi, serta biaya denda. Jadi ini kabar baik bagi TKI kita di Arab Saudi," kata Nusron, Jumat (7/4/2017).
Menurut Nusron, program amnesti itu sangat bagus, mengingat banyak TKI yang menjadi pelanggar ketenagakerjaan di sana. Namun seringkali para TKI gamang mengikuti program amnesti karena begitu pulang ke Indonesia tidak bisa bekerja lagi ke Arab Saudi. Itu karena ada kebijakan moratorium pengiriman TKI ke negara-negara Timur Tengah, termasuk Arab Saudi.
"Ada kegamangan yang dirasakan para TKI yang saat ini memiliki majikan tapi statusnya tidak resmi. Jika nanti pulang ke Indonesia, sementara moratorium belum dicabut, TKI tersebut ragu apakah boleh berangkat ke Arab Saudi lagi atau tidak?" ujar Nusron.
Dalam konteks tersebut, Nusron mengusulkan agar ada dispensasi bagi TKI yang ikut program amnesti. Dispensasi itu dalam bentuk ketidakterikatan pada kebijakan moratorium.
"Usul kami, berikan dispensasi moratorium khusus bagi peserta program amnesti yang pulang ke Indonesia agar diperbolehkan jika ingin kembali bekerja lagi," tukas Nusron.
Terkait dengan usulannya itu, Nusron juga sudah menyampaikannya kepada Komisi IX DPR dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) pada hari Kamis (6/4/2017) kemarin.
Kepada Komisi IX DPR, Nusron menyampaikan bahwa saat ini Kantor lmigrasi di seluruh Arab Saudi telah diperintahkan untuk membantu para WNA, khususnya para TKI yang akan memanfaatkan kebijakan amnesti ini.
Kementerian Luar Negeri, kata Nusron, telah melakukan koordinasi dengan instansi terkait di pusat untuk memperlancar proses pelayanan di Perwakilan RI dan akan dilakukan rapat koordinasi yang dipimpin oleh Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK).
Nusron menjelaskan, program serupa pernah dilakukan tahun 2013 di mana sekitar 105.000 WNI Overstayers mendaftarkan diri. Dari jumlah itu, hanya sekitar 40.000 yang pulang ke Indonesia. Sisanya 65.000 tetap tinggal di Arab Saudi menggunakan SPLP (Surat Perjalanan Laksana Paspor). Saat itu, dari 40.000 yang pulang, 21.000 difasilitasi kepulangannya dengan 39 penerbangan. (adv/adv)
