.webp)
Pemerintah Kabupaten Bojonegoro menggandeng PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI sebagai Banking Partner dalam penyediaan layanan keuangan terpadu berbasis Digital. Tujuannya untuk menuju Open and Smart Government. Hal ini dilakukan sebagai wujud keterbukaan dalam aspek pengelolaan keuangan. Dengan adanya kerja sama ini, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro semakin bersiap untuk menjadikan pemerintahannya sebagai Smart Government.
Pada hari Rabu (19/10) lalu telah dilakukan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) mengenai Penyediaan dan Penggunaan Layanan Jasa Perbankan antara Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dengan BNI. Penandatanganan tersebut dilakukan di Bojonegoro, Jawa Timur dan bersamaan dengan digelarnya Festival Open Government Partnership.
Nota Kesepahaman tersebut ditandatangani oleh Bupati Bojonegoro Suyoto dan Direktur Hubungan Kelembagaan & Transaksional Perbankan BNI Adi Sulistyowati. Penandatanganan dilakukan dihadapan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Asman Abnur.
Suyoto selaku Bupati Bojonegoro menyatakan bahwa selama 8 tahun terakhir, Bojonegoro mencoba untuk menghimpun kepercayaan publik melalui keterbukaan di segala aspek pemerintahan. Dengan begitu, pada akhirnya kepercayaan publik akan semakin meningkat.
Menariknya, Kabupaten Bojonegoro berhasil terpilih mewakili Indonesia sebagai daerah percontohan pada ajang "Open Government Partnership (OGP) Subnational Government Pilot Program" atau Percontohan Pemerintah Daerah Terbuka. Bojonegoro menjadi satu-satunya daerah otonomi di Indonesia yang terpilih. Upaya Open Government ini rupanya sejalan dengan agenda Nawacita Presiden. Dalam agenda Nawacita Presiden, disebutkan bahwa pemerintah harus selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya.
 |
Menurut Adi Sulistyowati, selain mengelola pembayaran Sembilan Jenis Pajak Daerah, BNI juga memberikan layanan Pembayaran Retribusi, layanan produk serta jasa perbankan lainnya. Ke-9 Pajak Daerah yang dapat dibayarkan melalui BNI tersebut adalah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, Pajak Air Bawah Tanah, dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
"Sebagai bentuk perkembangan layanan dan upaya untuk memperkuat posisi BNI sebagai banking partner dan sebagai upaya Pemerintah Kabupaten Bojonegoro untuk mewujudkan smart government concept, BNI menghadirkan Layanan Perbankan dalam Pembayaran Sembilan Pajak Daerah. Pembayaran dapat dilakukan lebih mudah melalui teller, Electronic Data Capture (EDC), Anjungan Tunai Mandiri (ATM), Kartu Kredit/Debet, Visa/Mastercard, mobile banking system, internet banking, dan fasilitas lainnya yang kami sediakan. Dengan begitu, semua warga Bojonegoro atau wajib pajak dapat melakukanpembayaran tersebut dengan lebih mudah, nyaman, dan cepat," ujar Adi Sulistyowati.
Penandatanganan Nota Kesepahaman dengan pemerintah kota atau kabupaten di Jawa Timur ini sudah dilakukan untuk ke-2 kalinya oleh BNI. Sebelumnya BNI juga telah melakukan penandatanganan Nota Kesepahaman dengan Pemerintah Kota Surabaya.
Saat ini kerja sama yang telah terjalin antara BNI dengan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro adalah Penempatan Dana Pemerintah Kabupaten Bojonegoro. Kerja sama ini dapat dikembangkan untuk pengelolaan rekening transaksional Giro maupun payroll gaji untuk berbagai sektor yang ada di Pemerintahan Kabupaten Bojonegoro.
Potensi Bojonegoro
Bojonegoro memiliki potensi ekonomi yang signifikan, oleh karena itu Bojonegoro terpilih menjadi partner kerja sama BNI. Hal tersebut ditunjukkan dengan pertumbuhan ekonomi yang sangat tinggi pada tahun 2015, yaitu sebesar 13,37%. Jumlah tersebut melampaui kecepatan pertumbuhan ekonomi Jawa Timur dan bahkan Nasional yang berada pada level 5,44% dan 4,79%. Daya beli masyarakat Bojonegoro pun terpelihara dengan laju inflasi yang ditekan di level 2,91%.
Pemerintah Kabupaten Bojonegoro pada tahun 2016 menargetkan penerimaan pajak daerah lebih kurang sebesar Rp68 miliar. Hal ini dikarenakan, selain potensi penerimaan pajak daerah, masih ada Rp37 miliar potensi untuk pajak retribusi daerah di Kabupaten Bojonegoro.
Di Bojonegoro terdapat berbagai potensi yang menjanjikan antara lain terdapat lahan produktif seluas 78.000 ha dengan populasi sapi lebih dari 180.000 ekor, cadangan minyak mencapai 600 juta – 1,4 milyar barrel, dan cadangan gas sebesar 1,7 - 2 triliun cubic feet. Bojonegoro juga menjaga komposisi kawasan hutan sekitar 43% dari total wilayahnya sehingga lingkungan tetap dapat terjaga dalam mendukung kualitas hidup penduduknya. Hal ini dibuktikan dengan tersedianya kandungan air lebih dari 700 juta meter kubik.
Masyarakat Bojonegoro berpeluang untuk lebih kreatif dalam mengembangkan potensi-potensi yang ada. Alhasil, potensi produktif tersebut dapat meningkatkan kondisi perekonomian masyarakat dan perekonomian daerah setempat yang nanti akan berdampak pada peningkatkan pendapatan daerah melalui berbagai jenis pembayaran pajak daerah maupun retribusi.
BNI berkomitmen akan menjadi banking partner bagi Pemerintah Kabupaten Bojonegoro. Diharapkan kerja sama ini dapat menjadi langkah strategis untuk menjadikan BNI sebagai "One Stop Banking Solution" bagi pemerintah daerah di seluruh Indonesia. Ditambah lagi dengan banyaknya potensi bisnis yang dapat digali antara BNI dengan pemerintah daerah. Cross selling atas semua produk BNI secara menyeluruh merupakan salah satu solusi untuk memberikan layanan yang terbaik, terutama dalam memenuhi semua kebutuhan nasabah terhadap perbankan. (adv/adv)
