.webp)
"Ada 20 kota yang kritis banjir, Semarang salah satunya. Yang krtitis akan ditangani memang normalisasi yang banyak kita lakukan itu mulainya dari hilir. Bukan berarti yang hulu tidak kita tangani. Untuk 2016 kita sudah tangani Sungai Jragung, sudah kontrak sekarang. Di 2017 BKT sudah duluan karena dipompa ke Kanal Banjir Timur. Kemudian kita ke timur mungkin nanti sungai Babon ke sana akan kita mulai di 2017," jelas Direktur Sungai dan Pantai Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian PUPR, Hari Suprayogi kepada wartawan di lokasi proyek BKT, Semarang, Selasa (20/09/2016).
Namun proyek ini tidak akan bisa berjalan mulus jika pemerintah setempat dan penduduk sekitar tak bekerja sama. Oleh karena itu, sesampainya petinggi Kementerian PUPR ini di Semarang, mereka langsung menemui Wakil Wali Kota Semarang, Hevearita G. Rahayu di Bandara Ahmad Yani.
"Kami akan mendukung kementerian sepenuhnya secara sosial," ucap Hevearita kepada perwakilan Kementerian PUPR.
 |
Untuk menyukseskan program bebas banjir ini, Pemkot Semarang memang diharapkan dapat membantu Kementerian PUPR menyelesaikan masalah sosial dan budaya yang timbul. "Kita koordinasi banyak untuk penanganan rob, dan juga untuk masalah sosial. Mungkin dari infrastruktur fisik itu dibiayai oleh Kemen PU dan PR. Sementara mereka di depan untuk sosial," ungkap Kepala Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pemali Juana Kementerian PUPR, Ni Made Sumiarsih.
Masalah Sampah
Salah satu masalah sosial yang menjadi penyebab proyek bebas banji di proyek BKT, Bendungan Guntur dan Ploso Demak adalah sampah."Tanahnya (sungai) mengendap itu 4 m dari hulu gara-gara erosi dan di pinggir banyak orang menanam jagung. Jagung itu diambil, sampahnya di buang ke situ (sungai) lah ini kan masalah budaya," ucap Hari Suprayogi di lokasi lainnya, Dam Ploso, Demak.
Sampah-sampah ini menumpuk di bibir pintu air Bendungan Guntur, sehingga mengakibatkan banjir ke sekitarnya. "Akan susah untuk mengajari (mereka) dan mau enggak mau kita yang sesuaikan. Ini membuat banjir karena pintunya kecil sehingga seluruh sampah tertahan di situ akibatnya air ke arah hulu jadi banjir, kalau dibuka air jadi cepat sehingga jebol kemarin. Kita pikirkan pintunya diperlebar supaya sampah bisa mengalir, sampah banyak sekali sampai ke bantaran," ucapnya lagi prihatin.
Sampah ini bukan hanya menjadi masalah di sekitar Bendungan Guntur ini, melainkan juga menjadi hambatan di Banjir Kanal Timur di wilayah Semarang. Meski sudah dipasang pompa di sana, air tetap saja meninggi karena ternyata pompanya pun macet gara-gara tersangkut sampah dan membuat efektifitas pompa menurun.
 |
Kendati demikian, Kementerian PUPR menyadari proses pembangunan infrastruktur tidak dapat dilakukan dalam satu waktu dan berlangsung cepat. Apalagi jika tidak didukung oleh solusi budaya dan sosial yang bersinergi dengan Pemkot setempat.
"Saya titip ke Ibu Wakil Wali Kota agar penyelesainya terintegrasi semua pelaksanaannya. Jangan jadi dalam semuanya tetapi satu-satu enggak bisa semuanya. Kita intinya bertahap. Setiap tahun kita lihat hasil pengurangannya banjir. Kita mau beri semangat bahwa kalau kita bersatu bisa menangani ini. Kita bergabung jadi kekuatan untuk melawan banjir" tutup Arie Setiadi Moerwanto, Plt Direktur Jenderal Sumber Daya Air Kementerian PU PR.
Untuk normalisasi sungai guna mengatasi banjir, setidaknya Kementerian PU&PR sudah mengantongi 4 paket rencana kerja yang akan dilakukan melalui Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pemali Juana Kemnterian PUPR. Rencana tersebut meliputi pertama, sungai Jragung Lama, sungai Jargung dan sungai Cabean. Kemudian paket dua dan tiga sungai KB1 dan KB 15. Terakhir, sungai Gemboyo dan Wonokerto. Beberapa sungai sudah dikeruk, dibuat sodetan, dibuat tebing sampai diperlebar hingga mencapai 50-100m dari yang sebelumnya hanya 20m, untuk memperlancar arus air. Proyek yang ditandatangi tahun ini menelan biaya sekitar Rp500 miliar dari APBN dengan tahapan multi years atau sekitar 3 sampai 4 tahun.
Sementara untuk di BKT beberapa proyek futuristik dan sarat teknologi sudah direncanakan Kementerian PUPR, di antaranya rumah apung, teknologi pemecah arus, sampai teknologi yang mampu membuat penurunan permukaan tanah tidak naik secara signifikan yang berpotensi menjadi pariwisata ataupun memperbaiki kehidupan warga setempat.
(adv/adv)
