.webp)
Menyokong Nawacita Presiden Jokowi yang salah satunya, membangun Indonesia dari pinggiran. Karena itu Menteri Ketenagakerjaan M. Hanif Dhakiri, bertekad memacu revitalisasi BLK di wilayah-wilayah perbatasan Indonesia.
"Masyarakat di perbatasan harus didukung untuk meningkatkan ketrampilan kerja," tegas Menteri Hanif. Ia mengatakan perbatasan seharusnya tak lagi menjadi serambi belakang, tapi teras depan pembangunan yang harus sedap dipandang oleh kita semua dan negara-negara jiran, agar tak dilecehkan. "Termasuk dalam hal ketanagakerjaan," tegasnya.
Rencana pegembangan dan penguatan BLK di perbatasan, diyakini tidak hanya akan memberi manfaat terhadap warga perbatasan, namun juga pada warga non perbatasan yang akan bekerja di luar negeri, seperti Malaysia. Perbatasan Entikong, misalnya, harus ada pengawasan tenaga kerja Indonesia yang akan ke Malaysia.
Karenanya, Kemenaker akan memperkuat dukungan teknis ke beberapa BLK yang terletak di perbatasan, seperti BLK Entikong, Nunukan, Tanjungpinang, Nusa Tenggara Timur, Labuanbajo dan mengembangkan di beberapa wilayah perbatasan lainnya. Pola revitalisasi BLK di perbatasan sama dengan revitalisasi BLK di daerah lain, meliputi peralatan pelatihan, instruktur serta kurikulum yang mengacu pada kebutuhan keterampilan yang dibutuhkan.
Bagi Kemenaker, program revitalisasi BLK, merupakan pekerjaan rumah yang menantang karena, keterbatasan anggaran. Total alokasi dana pengembangan BLK tahun ini, baru dianggarkan Rp 1,4 triliun. Rp 400 miliar diantaranya dikhususkan untuk pengadaan peralatan. Sisanya untuk gaji instruktur, kurikulum, infrastruktur dan sebagainya. "Tahun depan, kami berusaha untuk meningkatkan jumlah tersebut," ujarnya.
 |
Sementara itu, Direktur International NGO Forum on Indonesia Development (INFID), Sugeng Bahagijo mencermati terdapat gap besar antara target penyerapan tenaga kerja 2 juta tiap 1 tahun, dengan anggaran per tahun. Menurutnya, perlu dana sekitar Rp 10 triliun – Rp 15 triliun untuk melatih tenaga kerja lulusan SD hingga SMA.
"Hanya untuk mencapai yang ditargetkan saja, belum program yang radikal dan ambisius, Kementerian Ketenagakerjaan butuh tiga sampai empat kali anggaran, sekitar Rp 10 triliun sampai Rp 15 triliun. Itu angka kami," kata Sugeng belum lama ini.
Biaya pelatihan tenaga kerja produktif lulusan SD hingga SMA, menurut Sugeng, dalam 6 bulan sampai setahun, butuh minimal Rp 10 juta per tahun untuk setiap orang. Sedang menurut Bank Dunia, untuk mendidik satu tenaga kerja terampil dibutuhkan anggaran Rp 21 juta.
Di atas kertas, mengacu pada perkiraan kebutuhan anggaran pelatihan, dan jumlah BLK yang ada, tahun ini, diperkirakan dari seluruh BLK, akan dihasilkan 80 ribu tenaga kerja terampil. Untuk menghasilkan lebih banyak tenaga kerja terampil, anggaran harus ditingkatkan.
Menyadari tantangan yang dihadapi kementrian yang digawanginya, Menteri Hanif yakin dengan terobosan-terobosan baru. Caranya dengan menggandeng pemerintah daerah dan sektor swasta, mengembangkan BLK professional. "Saya yakin, dengan tantangan yang dihadapi, seluruh jajaran Kemenaker akan lebih semangat, dengan gagasan-gagasan cerdas," ujar Menteri Hanif yang bertekad meningkatkan jumlah tenaga terampil, kompeten tersertifikasi, hingga siap bersaing di dunia kerja dalam dan luar negeri.
Untuk itu, Menteri Hanif mendorong pemeritah daerah di wilayah perbatasan, segera menggandeng sektor industri, lembaga profesional, Badan Nasional Sertifikasi Profesi, dan Kemnaker. Harapannya langkah tersebut akan memberikan dukungan teknis serta perangkat kendali mutu, sehingga terwujud BLK profesional. (Adv)
